Jakarta, Aktual.co — Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah mengirim utusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Utusan itu akan menemui penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan pesan ketidakhadiran Calon kapolri tersebut.
“Terkait panggilan BG, sekitar pukul 10.30 WIB, ada seorang Divisi Hukum Mabes Polri, kesini, satu orang, pangkatnya Kombes tapi saya lupa namanya,”  kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Jumat (30/1).
Dia mengatakan, utusan yang dikirim itu menyampaikan bahwa BG tidak bisa hadir dengan alasan kasusnya masuk ke proses praperadilan‎. KPK jelas tidak menerima alasan Komjen Budi Gunawan mangkir. Seharusnya, ada keterangan tertulis yang disampaikan ke penyidik.
“Penyidik sedang mempertimbangkan apakah cara konfirmasi, apakah dinilai patut karena disampaikan secara lisan dan tidak ada suratnya‎,” jelas Priharsa.
“‎Dipertimbangkan juga soal materi. Apakah dapat dinilai patut atau tidak ketidakhadirannya karena alasan ada di tahap praperadilan‎. Penyidik menyampaikan, tidak ada dasar hukum bahwa seorang saksi tidak hadir lantaran prosesnya sedang masuk tahap praperadilan‎,” tegasnya.
KPK menganggap Komjen Budi Gunawan telah mangkir. Surat panggilan berikutnya akan segera dilayangkan untuk BG.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan makanan cepat saji, McDonald Corp (MCD.N) membeberkan, bahwa Chief Executive, Don Thompson akan memasuki masa pensiun pada akhir Februari 2015 mendatang. Posisi Chief Executive tersebut akan digantikan oleh Steve Easterbrook yang sebelumnya menjabat Chief Brand Officer Perusahaan.

Pengumuman dari perusahaan yang baru diselesaikan satu tahun ini, mendorong pembagian saham mencapai tiga persen dalam perdagangan Bursa Efek.

“Saya tidak berpikir itu sebuah kejutan yang besar. Kejutan tersebut mungkin dalam waktu yang tepat tetapi bukan sebuah tindakan. Ini menjadi pembicaraan orang untuk sementara waktu,” ujar Analis Sanford Bernstein, Sara Senatore, demikian dilansir dari Reuters.

McDonald sudah diperingatkan pekan lalu, bahwa bisnis mereka akan melemah pada semester pertama tahun 2015. Perusahaan pun akan memotong anggaran pembangunan tahunan ke level terendah, lebih dari lima tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan sedikitnya McDonald membuka restoran di pasar berkembang.

Thompson (51) diketahui bergabung dengan perusahaan McDonald pada tahun 1990 sebagai seorang Insinyur listrik. Kemudian dirinya menjadi Chief Operating Officer Global. Pada bulan Juli 2012, Thompson menjadi Presiden McDonald Amerika Serikat.

Pengganti Thompson, Easterbrook telah bergabung dengan perusahaan sejak tahun 1993, Dirinya juga menjabat sebagai Presiden McDonald Eropa. (Laporan: Ismed Eka)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemilik unit Capital Rersidence SCBD  Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53, Supriansyah membenarkan, ada pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan petinggi PDI Perjuangan dikediamannya itu.
Menurut dia, Abraham Samad saat itu ingin bertemu dengan temannya. Namun, dia tak mengetahui ternyata pertemuan itu dilakukan dengan sejumlah petinggi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
“Dia (Abraham Samad_red) gak bilang gitu hanya bertemu dengan teman. Setelah lihat saya tahu ada nama Hasto dan Tjahjo Kumolo,” kata Supriansyah di Mabes Polri, Jumat (30/1).
Namun, dia menegaskan, tidak mengikuti pertemuan tersebut. Dia hanya meminjamkan unit apartemen karena kenal dan atas permintaan Samad.
Dia pun mengaku tidak tahu siapa inisial D1 dan D2 seperti yang disebutkan Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. “Itu saya tidak tahu,” ujarnya.
Sebelumnya, Supriansyah, pemilik unit Capital Rersidence SCBD  Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri (30/1). Dia diperiksa penyidik terkait laporan terhadap Abraham Samad dari Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide, Kamis (22/1).
Pelapor melaporkan Abraham karena Abraham diduga kerap melakukan aktivitas politik, di luar ranah tupoksi KPK. Bukti laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi No: LP/75/1/2015/Bareskrim, tertanggal 22 Januari 2015. Samad disangkakan Pasal 36 dan pasal 65 UU RI no 30 tahun 2002 tentang korupsi.
Laporan didasarkan pemberitaan di media massa dan bersumber dari Blog Kompasiana berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel itu menyebutkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus membuktikan bahwa dirinya bukan petugas partai.
Menurutnya, dengan memiliki hak prerogatif, Jokowi bisa menghindari intervensi pihak luar, termasuk partai politik dalam mengambil keputusan.
“Apakah didikte dan tidak, kita lihat dalam pemilihan Jaksa Agung apakah beliau profesional yang dimaknakan sebagai hak prerogatif,” kata Hidayat, di Jakarta, Jumat (30/1).
Penunjukan ini sempat menimbulkan polemik, walaupun akhirnya Prasetyo mundur dari partai terkait jabatannya selaku Jaksa Agung.

Artikel ini ditulis oleh: