Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38997

Fraksi PDIP Ragukan Independensi Tim 9

Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meragukan independensi dari anggota Tim independen konflik KPK-Polri. 
“Sejak awal mereka tidak independen, Oegroseno dari awal tidak setuju BG jadi kapolri, subjektif sekali,” kata Masinton, di Jakarta, Kamis (29/1).
Dengan demikian, sambungnya, Presiden Jokowi tidak usah menuruti dan menjalankan usulan Tim independen untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan. 
Seperti diketahui, tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo khusus untuk memberikan rekomendasi terkait kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan rekomendasi finalnya.
Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique; sosiolog Imam Prasodjo; mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto; mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno; Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas; serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP: Jokowi Tak Usah Turuti Rekomendasi Tim Independen

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi tidak usah menuruti dan menjalankan usulan Tim independen konflik KPK-Polri untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, di Jakarta, Kamis (29/1).
Masinton menilai tim ini telah jauh mencampuri hak prerogatif presiden untuk memilih Kapolri.  “Rekomendasi Tim 9 tidak wajib dan mengikat,” katanya.
seperti diketahui, tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo khusus untuk memberikan rekomendasi terkait kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan rekomendasi finalnya.
Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique; sosiolog Imam Prasodjo; mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto; mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno; Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas; serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Artikel ini ditulis oleh:

Mensesneg: Presiden, Badrodin dan Budi Waseso Hanya Berbincang-bincang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tak mengetahui isi pembicaraan dari pertemuan Presiden Joko Widodo, Plt Kapolri Badrodin Haiti, dan Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso.
Ya, Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso tiba-tiba muncul di Istana Negara, Kamis (29/1) malam. 
“Alasanya mungkin untuk bicara saja. Presiden tidak didampingi oleh siapapun,” katanya.
Pratikno mengaku tidak tahu apa saja yang mereka bicarakan. Dicecar apa isi pembicaraan, berulang kali mantan Rektor UGM itu bilang tidak tahu.
“Saya nggak tahu, saya nggak ikut,” kata Pratikno.
Pratikno juga enggan menjawab terkait kabar pelantikan Kapolri yang dijadwalkan Jumat 30 Januari 2015. 
“Tidak ada apa-apa, besok khusus untuk wawancara (media massa). Sore, beliau jalan untuk urusan kementerian pertanian,” demikian Pratikno.

Artikel ini ditulis oleh:

Korsel Pernah Diperas Korut senilai Rp 125 T

Jakarta, Aktual.co —Pada tahun 2009, Korea Utara pernah memeras Korea Selatan dengan meminta bayaran tunai 10 miliar dolar AS atau setara Rp 125,70 triliun sebagai prasyarat digelarnya pertemuan puncak antar kedua negara. Tidak hanya itu, Korut juga diketahui meminta setengah juta ton makanan kepada Korsel.

Hal tersebut diungkap oleh mantan presiden ke-10 Korsel, Lee Myung-bak. Namun, ia menambahkan, pemerintahannya menolak untuk membayar sepeser pun permintaan Korut tersebut. Pendahulunya, Kim Dae-jung menggelar pertemuan puncak pertama dengan pemimpin Korut Kim Jong-il pada tahun 2000.

Ia kemudian mendapat pujian karena berhasil membawa hubungan dua Korea lebih hangat. Tapi, prestasi itu ternoda dengan terungkapnya fakta bahwa ia memberi Korut uang sebesar 500 juta dolar AS atau Rp 6,29 triliun. Kedua Korea secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena perang 1950-53 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perdamaian.

Lee yang menjabat pada periode 2008-2013 mengatakan dalam buku yang akan diluncurkan pekan depan bahwa ia menolak syarat yang diajukan Korut itu. “Dokumen itu tampak seperti ‘biaya pertemuan’ standar dengan daftar bantuan yang harus kami sediakan serta jadual tertulis,” kata Lee.

Dokumen yang dimaksud merujuk pada daftar yang dikirim Korut “sebagai syarat melakukan pertemuan puncak”. Di dalamnya, Korut meminta 400 ribu ton beras, 100 ribu ton jagung, 300 ribu ton pupuk, dan 10 miliar dolar AS dalam bentuk modal yang akan digunakan Korut untuk mendirikan sebuah bank.

Kim Jong-il terus menekan digelarnya pertemuan dengan Korsel sebelum ia meninggal pada akhir 2011. Sayang, hal itu tidak pernah terlaksana karena ia menolak mengakui serangan torpedo terhadap kapal AL Korsel pada tahun 2010, kata Lee dalam bukunya tersebut.

Baik pengganti Kim Jong-il, Kim Jong Un dan Presiden Korsel saat ini Park Geun-hye mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melakukan dialog. Korut menuntut agar sanksi atas negaranya pasca insiden penembakan kapal pada tahun 2010 tersebut dicabut sebagai syarat digelarnya kembali dialog.

Polemik Kapolri, KMP Siap Pasang Badan Atas Keputusan Presiden

Jakarta, Aktual.co — Pascapertemuan Prabowo dan Presiden Jokowi di Istana Bogor, sikap KMP bulat untuk “pasang badan” pihak-pihak yang memprotes atas hak prerogatif presiden terkait Kapolri baru.   
“Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/1) malam.
Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi. 
Presiden Jokowi, lanjut Fadli Zon, tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.
“Ini masalah hak prerogatif presiden. DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini,” demikian Fadli.

Artikel ini ditulis oleh:

Cenderamata Bergambar Ganja Dilarang di Bandara AS

Denver, Aktual.co —Bandara Internasional Denver, negara bagian Colorado, Amerika Serikat, melarang segala bentuk penjualan cenderamata bergambar ganja yang laris dibeli oleh para wisawatan yang mengunjungi kota yang melegalkan mariyuana tersebut. Diberitakan Reuters, Kamis (29/1), sebelumnya sejak Denver melegalkan ganja untuk penggunaan hiburan pada 2012, bandara tersebut melarang penjualan seluruh produk ganja.

Kali ini, peraturan tersebut diperluas dengan larangan penjualan segara produk bergambar ganja. “Mariyuana tidak sesuai dengan bandara kelas-satu dan lingkungan yang ramah-keluarga di sini,” kata juru bicara bandara Denver, Health Montgomery. Peraturan baru itu melarang kios-kios pedagang di bandara “menjual, memajang, atau mengiklankan produk yang menampilkan gambar, bentuk, deskripsi, atau nama” mariyuana dan produk-produk terkait.

Di antara produk-produk yang laris dibeli adalah sendal jepit, baju, pakaian dalam, stiker atau magnet bergambar daun mariyuana. Namun ada pengecualian untuk publikasi koran dan materi-materi pendidikan “non-komersial.” Colorado adalah satu dari empat negara bagian yang melegalkan ganja dalam jumlah kecil atau mariyuana untuk tujuan rekreasi tahun lalu.

1...38,99638,99738,998...43,119Halaman 38,997 dari 43,119

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya