Jakarta, Aktual.co —  Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, mengaku terkejut dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan tim independen.  Ia menilai, apa yang dikeluarkan tim independen ini, tak gubahnya sebuah legitimasi kepentingan kelompok.
“Yang saya kuatir jangan sampai orang menilai bahwa tim independen hanya melegitimasi apa yang berkembang pada saat ini, lebih tepatnya sekelompok orang saja,” ujar Margarito, ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (28/1).
Ia mengatakan, akan lebih mengkhwatirkan bila publik justru menilai tim ini tidak independen.
“Akan lebih celaka bahwa (dinilai) ini adalah tim yang anti polisi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Meidyana Maimunah, yang akrab disapa Memes, mendedikasikan musik untuk Ismail Marzuki lewat peluncuran album kesembilannya yang berjudul ‘Lief Java’.

“Lagu-lagu ini wujud apresiasi kami untuk maestro Ismail Marzuki,” katanya dalam peluncuran album itu di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (28/1).

Ia mengatakan bahwa Ismail Marzuki adalah sosok yang melegenda dengan menciptakan lagu-lagu yang luar bisa dan tetap hidup dinikmati banyak orang atau “evergreen”.

“Saya pengagum berat lagu Ismail Marzuki. Saat itu tidak mudah mengarang lagu, mem-‘publish’ lagu, kaya banget isi dan liriknya,” ujar dia.

Lief Java diambil dari bahasa Belanda yang berarti Jawa yang indah. Album itu berisikan 10 karya istimewa, yang terdiri atas sembilan karya dari komposer legendaris Ismail Marzuki dan satu lagu dari Is Haryanto.

Lagu-lagu karya Ismail Marzuki yang disuguhkan lewat album itu adalah Payung Fantasi, Saputangan dari Bandung Selatan, Juwita Malam, Dari Mana Datangnya Asmara, Tinggi Gunung Seribu Janji, Rindu Lukisan, Selendang Sutera, Sabda Alam, dan Bunga Anggrek.

Kemudian, lagu Sepanjang Jalan Kenangan merupakan karya Is Haryanto.

Dalam memproduksi album itu, Memes berkerja sama dengan suaminya, Addie Muljadi Sumaatmadja.

Rekaman album tersebut melibatkan orkestra di Praha, Republik Ceko.

Ia mengatakan bahwa pihak juga melibatkan tenaga kreatif untuk memaksimalkan penyajian lagu dengan sentuhan musik yang dibawakan orkestra.

“Kita melibatkan orkestra di Praha. Kami juga bekerja sama dengan orang kreatif, enggak hanya musisi,” ujar dia.

Addie menambahkan pihaknya tetap meminta izin kepada keluarga Ismail Marzuki untuk membawakan lagu-lagunya.

“Izin enggak kesulitan. Sebenarnya setelah 70 tahun lagu-lagunya jadi publik domain. Meski begitu kita minta izin dengan keluarganya,” kata dia.

Lebih lanjut Memes membutuhkan waktu sembilan bulan untuk menyelesaikan seluruh proses rekaman dan telah didistribusikan dalam bentuk CD album dan digital mulai Desember 2014.

Ia mengatakan bahwa keinginan membuat album itu muncul pada bulan Januari 2014 ketika dirinya dan Addie berlibur ke Bali.

“Pada tahun 2014, saya sama Mas Addie lagi liburan di Bali. Saya bilang ke Mas Addie ‘pengen’ album lagi, tetapi saya mau sesuatu baru dan sesuatu yang bermanfaat ‘gitu’. Mas Addie bilang, ya, ‘udah’ coba cari lagu-lagu yang berbeda tahun 40-an, 50-an, dan 70-an,” katanya.

Kemudian, dia mengatakan bahwa pada tahun 2014 juga memperingati seabad kelahiran Ismail Marzuki.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya latihan mendengar dan menyanyikan lagu Ismail Marzuki itu dua minggu menjelang rekaman sehingga dapat mendalami lagu sang komposer legendaris itu.

Memes berharap album itu dapat dinikmati lintas generasi untuk selalu mengenang karya sang maestro itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang dimohonkan oleh LPS itu sendiri.
“Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat mengucapkan amar putusan di Gedung Mahkamah Kontitusi (MK), Jakarta, Rabu (28/1).
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemohon merasa bahwa Pasal 30 Ayat (5), Pasal 38 Ayat (5), dan Pasal 42 Ayat (5) UU LPS tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam menjual saham bank gagal yang berdampak sistemik.
Lembaga Penjamin Simpanan telah diberi kewenangan oleh UU untuk mengambil alih hak dan kewenangan dari bank gagal yang diselamatkan, yang kemudian diberi wewenang serta kewajiban untuk menjual seluruh saham pada bank gagal yang diselamatkan.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (5) UU LPS adanya potensi bahwa pemohon akan dianggap merugikan keuangan negara ketika nilai penjualan bank gagal dimaksud kurang dari tingkat pengembalian optimal.
Mahkamah kemudian menyatakan bahwa penjualan saham bank gagal yang nilai jualnya tidak mencapai tingkat pengembalian optimal tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara.  Kendati demikian, Mahkamah meminta penjualan saham bank gagal yang nilainya tidak mencapai pengembalian optimal harus dilakukan dengan transparan dan terbuka.
“Menurut Mahkamah, tindakan LPS yang pada tahun keenam menjual saham bank gagal yang berdampak sistemik dengan nilai jual yang tidak mencapai tingkat pengembalian optimal telah sesuai dengan perintah Pasal 42 Ayat (5) UU LPS sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida saat membacakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU Lambang Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Menyatakan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang Pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (28/1).

Permohonan pengujian ini sebelumnya diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), serta dua warga negara Indonesia yakni, Erwin Agustian dan Eko Santoso.

Mahkamah menilai permohonan para pemohon sama dengan permohonan dalam perkara No. 4/PUU-X/2012 yang diputus pada Januari 2013, yang juga menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menegaskan bahwa negara memiliki alasan konstitusional untuk mengatur secara berbeda terhadap identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap identitas (lambang) negara itu sendiri.

Mahkamah juga menyatakan bahwa pemohon hanya mempermasalahkan sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang “membuat lambang untuk perseorangan” yang “menyerupai Lambang Negara”, namun tidak mempermasalahkan norma pidana itu sendiri.

Oleh sebab itu Mahkamah berpendapat bahwa frasa “membuat lambang untuk perseorangan” dan frasa “menyerupai lambang negara” yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby