Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan menilai, permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan imunitas hukum sangat tidak tepat.
Alasannya karena pemberian imunitas hukum bertentangan dengan azas persamaam di hadapan hukum, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (28/1) terkait permintaan KPK agar presiden menerbitkan perppu imunitas hukum bagi pemimpin dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut mantan Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB-NTT), pemberian imunitas hukum hanya boleh diberikan kepada orang yang berjasa besar terhadap bangsa dan negara.
“Jadi tidak tepat kalau presiden harus memberikan imunitas hukum kepada staf dan pimpinan KPK, karena bertentangan dengan persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap warga negara,” kata Johanes Tuba Helan.
Dia juga menegaskan, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum jika memang terbukti melanggar hukum, sekalipun yang bersangkutan adalah seorang presiden dan pejabat tinggi negara.
“Apa istimewanya staf dan pimpinan KPK. Presiden saja bisa diminati keterangan apalagi hanya seorang pimpinan dan staf KPK. Siapapun warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum,” kata Tuba Helan.
Seperti diberitakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu imunitas hukum terhadap pemimpin dan staf KPK untuk menghindari segala upaya pelemahan KPK seperti kriminalisasi serta ancamana keamanan lainnya.
“Kami sedang berjuang, kami dipilih dari sekian juta masyarakat untuk bersihkan korupsi. Kami sedang menjalankan mandat itu, kalau di tengah jalan dilakukan kriminalisasi maka menghambat pemberantasan korupsi,” kata Adnan di sela acara aksi #SaveKPK di Jakarta, Minggu (25/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden World Bank, Jim Yong Kim menyampaikan, bahwa betapa pentingnya bagi dunia untuk membuat semacam asuransi bersama untuk persiapan menghadapi wabah mematikan yang sangat mungkin terjadi.

Berbicara di Universitas Georgetown di Washington, Amerika Serikat, Kim mengatakan dunia harus banyak belajar dari kasus merebaknya wabah ebola di Afrika Barat beberapa waktu lalu. Di mana lebih dari 8,500 orang tewas, kebanyakan berasal dari Sierra leone, Guinea dan Liberia.

Kata dia, dunia saat ini berada dalam keadaan berbahaya, lantaran tidak siap menghadapi pandemik serupa ebola.

Lanjutnya, merupakan hal penting bagi tiap pemerintahan, perusahaan, lembaga bantuan dan perusahaan asuransi untuk saling bekerjasama bersiap menghadapi permasalahan dunia di masa depan.

Wabah ebola menurutnya telah menghancurkan banyak hal dalam kehidupan dan juga menyebabkan hilangnya pertumbuhan ekonomi.

“Kita perlu untuk mempersiapkan kejadian yang sama terulang di masa depan dan lebih mematikan ketimbang apa yang sudah kita lihat saat terjadinya wabah ebola,” ujar dia, dikutip dari BBC, Rabu (28/1).

Kim menambahkan, tidak ada keraguan bagi kasus yang lebih besar sangat mungkin terjadi di masa depan.

Dari kasus di atas, maka World Bank Grup telah menggandeng WHO,  Akademisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya untuk membangun pendanaan bersama guna membiayai fasilitas untuk menghadapi wabah serupa.

Kim berharap usulan tersebut sudah bisa disampaikan kepada para pemimpin negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa bulan mendatang .

Ia kembali mengatakan, bahwa usulan tersebut mungkin akan melibatkan kombinasi obligasi dan rencana asuransi, tetapi dalam beberapa hal fasilitasnya bisa saja mirip dengan polis asuransi pemilik rumah.

“Seperti asuransi kebakaran.  Di mana kita seperti bersiap untuk menghadapi kebakaran dengan biaya yang paling murah. Seperti misalnya memiliki alat pendetektor asap di rumah.” (Laporan: M.Vidia Wirawan)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim penyelidikan dugaan Kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Agenda pemeriksaan tersebut, bertujuan untuk meminta keterangan seputar penangkapan Bambang Widjojanto dan juga pelaporan komisioner KPK di Bareskrim.
Demikian dikatakan Ketua Tim Investigasi Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK, Nur Kholis usai bertemu Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti bersama komisioner Komnas HAM di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).
“Pak Budi Waseso akan datang ke Komnas HAM Jumat 30 Januari,” ujar Nur Kholis kepada wartawan di Mabes Polri.
Pertemuan itu nantinya, kata dia, untuk meminta klarifikasi perihal penangkapan Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri Jumat 22 Januari 2015 lalu.
Dia mengaku edatangannya kali ini ke Mabes Polri juga ingin meminta data-data guna melengkapi penyelidikan kasus tersebut. “Pak Budi (Waseso) akan melengkapi data dulu. Tapi kalau ada kelengkapan bahan yang dari Mabes Polri akan disampaikan Jumat lusa,” jelasnya.
Tim yang dibentuk komisioner Komnas HAM itu menjanjikan penyelesaian penyelidikan kasus ini secepatnya. Mereka berjanji dalam tujuh hari sejak dibentuknya tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.
“Kita tegaskan saya akan menyelesaikan secepatnya. Usahakan dalam tujuh hari akan kami berikan rekomendasi (ke Presiden),” tandasnya.
Seperti diketahui, Komnas HAM pada Selasa 27 Januari kemarin membentuk tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari laporan tim kuasa hukum BW dan masyarakat sipil. Laporan tersebut merupakan dugaan kriminalisasi dalam penangkapan dan pelaporan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Rohaniawan Romo Benny mengimbau Presiden Joko Widodo percaya dan mendengarkan hasil rekomendasi Tim 9 (tim independen) yang telah dibentuknya guna menyelesaikan persoalan antara KPK-Polri.
“Kalau Jokowi percaya kepada Tim 9 maka dia bisa selesaikan masalah,” kata Romo Benny, di Jakarta, Rabu (28/1).
Dirinya memandang situasi KPK-Polri sebenarnya tidak tegang apabila presiden bisa bersikap bijak dan mengambil keputusan tegas terhadap pribadi-pribadi menyimpang.
“Ini bukan soal institusi, tapi tentang pribadi-pribadi yang terlibat hukum. Publik melihat ada rekayasa hukum,” kata dia.
Diyakini Jokowi yang selama ini dipandang sebagian orang sebagai petugas partai di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, merupakan seseorang yang memiliki rekam jejak sebagai pemimpin.

Artikel ini ditulis oleh: