Jakarta, Aktual.co — Menjelang 100 hari masa Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tampaknya carut marut kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat kian memburuk. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.
Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menilai, Pemerintahan Jokowi-JK ini justru seperti berjalan tanpa memiliki satu komando.
“Dari pengamatan kita hingga saat ini Pemerintahan kita berjalan seperti tidak memiliki satu komando,” kata Ferdinand dalam Dialog 100 Hari Jokowi yang digelar Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Rabu (28/1).
Ia mencotohkan seperti halnya kongkalikong MoU PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah. Menteri ESDM Sudirman Said telah melanggar UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 dengan melonggarkan perizinan ekspor konsentrat Freeport meski tanpa melalui proses pemurnian.
“Saya sudah SMS Menteri Sudirman Said tadi pagi, agar dia mengundurkan diri sebelum diberhentikan oleh Presiden. Kenapa? Saya lihat dia (Sudirman) di depan DPR mengatakan tetap mengizinkan ekspor konsentrat Freeport dengan menerbitkat PP dan Permen. Ini merupakan kejahatan, ketika UU Minerba dibatalkan dan diusulkan untuk membuat Perpu,” jelas Ferdinand.
Menurutnya, Sudirman sendiri dipastikan tidak meminta izin kepada Jokowi terkait hal itu.
“Jokowi yang saya kenal, pasti berpihak pada kepentingan rakyat. Pasti dia setuju dengan UU Minerba yang tegas kalau tidak dimurnikan maka dihentikan. Tapi entah kenapa sudirman said justru malah membatalkan UU itu,” imbuhnya.
Ditambah lagi, sambung dia, pembangunan Smelter di atas lahan milik Semen Gresik sangat tidak masuk akal dan patut dipertanyakan.
“Rencananya Freeport akan membangun investasi besar itu di atas lahan yang disewa dari Semen Gresik. Itu tidak masuk akal. Ibarat, ada tidak yang mau bangun rumah senilai Rp200 juta saja, dibangunnya diatas tanah sewa. Kan tidak masuk akal. Ini harus dijelaskan dengan transparan mungkin,” sambung dia.
“Freeport kalau bisa ditutup saja, jangan diperpanjang, karena tidak pernah menguntungkan rakyat Indonesia,” tandas Relawan Jokowi itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
