Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai Presiden Jokowi tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengambilan keputusan. 
Menurutnya, banyak keputusan Jokowi yang terbentur undang-undang.
“Jokowi tidak tegas menjalankan pemeritahan. Padahal rakyat sudah memberikan mandat pada dia. Rakyat memilih dia sebagai presiden, oleh karena itu dia tidak boleh takut dengan tangan-tangan yang ingin merebut kekuasaan dia,” ujar Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
Tantowi menuturkan, Pemerintahan SBY lebih baik daripada Pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pada jaman SBY keputusan yang dikeluarkan ragu-ragu, tapi keputusan yang diambil SBY selalu benar. Berbeda dengan Jokowi, ragu-ragu tapi keputusannya tidak konstitusional dan terbentur UU.
“Kita harapkan setelah 100 hari pemerintahannya ada perbaikan, karena rakyat sudah bergejolak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/1). Kedatangan tersebut, guna membicarakan kasus dugaan pelanggaran HAM kepada Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto (BW).
“Kedatangan Komnas HAM adalah terkait dengan dugaan kirminalisasi terhadap pimpinan KPK. Tadi kan sudah ketemu pak BW, sekarang dengan suluruh pimpinan dan jajaran KPK,” papar Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/1).
Lebih jauh disampaikan Nur Kholis, peran Komnas HAM terhadap kasus yang menimpa BW adalah untuk membantu mencari jalan keluar dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus.
Dia menilai, rekomendasi yang telah keluar dari berbagai pihak selain KPK, Polri dan Presiden, belum bisa menyelesaikan kasus salah satu pimpinan KPK itu.
“Yang dibutuhkan negara ini adalah rekomendasi. Masukan dari berbagai pihak, itu yang ditunggu untuk penyelesaian masalah yang ada sekarang,” ujarnya.
“Mungkin rekomendasi sudah banyak keluar sekarang, tapi belum bisa menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komnas HAM telah lebih dulu meminta keterangan dari BW selaku pihak yang diduga mengalami kriminalisasi HAM. Pemanggilan terhadap BW dilakukan setelah terdapat laporan masyarakat terkait kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri tunggu laporan masyarakat tentang perkara yang diduga melibatkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain.
“Komisioner KPK lainnya saudara Zulkarnaen (ZK) sudah ada di media, seseorang rilis akan melaporkan. Kita tunggu dulu apakah akan dilaporkan atau tidak,” ujar Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol, Rikwanto, di Kantornya, Jakarta,  Selasa (27/1).
Sebelumnya Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathurrasyid, berniat melaporkan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain pada hari Rabu 28 Januari 2015.
Ia mengatakan,  Zulkarnain diduga telah menerima suap senilai Rp2,8 milyar untuk menghentikan penyidikan kasus yang juga diduga melibatkan Gubernur Jatim Soekarwo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah membentuk tim independen yang terdiri dari tujuh tokoh diantaranya adalah Erry Riana Harjapamengkas yang merupakan mantan komusioner lembaga tersebut, untuk meyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
Tak hanya Erry Riana yang masuk sebagai tim independen bentukan Presiden Jokowi itu, ada pula Tumpak Hatoranga Panggabean yang merupakan salah satu tim independen untuk meyelesaikan konflik KPK dan Polri.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, masuknya kedua tokoh itu dalam deretan tim independen sangat tidak pantas. Terlebih keduanya diduga terlibat dalam mafia hukum.
“Kedua tokoh tersebut diduga terlibat praktek mafia hukum yang mengeluarkan SP3 kasus dugaan korupsi puluhan miliar pada tahun 2003,” kata dia dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Selasa (27/1).
Dengan masuknya kedua orang tersebut, federasi serikat pekerja BUMN bersatu mendesak Jaksa Agung untuk kembali membuka kasus dugaaan korupsi penjualan aset PN Tinah yang merugikan negara puluhan miliar  yang di SP3 kan ke Jaksaan Agung dengan tersangka Erry Riana.
“Satgasus P3TPK harus bisa kembali membuka kasus yang melibatkan mantan komisioner KPK Erry Riana HP untuk keadilan bagi rakyat sampai dibawa kepengadilan.”
Tak hanya itu, FSP BUMN Bersatu bakal melaporkan kasus korupsi PN Timah yang diduga melibatkan Erry Riana ke KPK untuk membuktikan apakah KPK konsisten seperti dalam kasus Budi Gunawan. 
“FSP BUMN Bersatu juga akan  melaporkan ke Bareskrim Polri unit Tastipikor.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu