Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah membentuk tim independen yang terdiri dari tujuh tokoh diantaranya adalah Erry Riana Harjapamengkas yang merupakan mantan komusioner lembaga tersebut, untuk meyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
Tak hanya Erry Riana yang masuk sebagai tim independen bentukan Presiden Jokowi itu, ada pula Tumpak Hatoranga Panggabean yang merupakan salah satu tim independen untuk meyelesaikan konflik KPK dan Polri.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, masuknya kedua tokoh itu dalam deretan tim independen sangat tidak pantas. Terlebih keduanya diduga terlibat dalam mafia hukum.
“Kedua tokoh tersebut diduga terlibat praktek mafia hukum yang mengeluarkan SP3 kasus dugaan korupsi puluhan miliar pada tahun 2003,” kata dia dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Selasa (27/1).
Dengan masuknya kedua orang tersebut, federasi serikat pekerja BUMN bersatu mendesak Jaksa Agung untuk kembali membuka kasus dugaaan korupsi penjualan aset PN Tinah yang merugikan negara puluhan miliar  yang di SP3 kan ke Jaksaan Agung dengan tersangka Erry Riana.
“Satgasus P3TPK harus bisa kembali membuka kasus yang melibatkan mantan komisioner KPK Erry Riana HP untuk keadilan bagi rakyat sampai dibawa kepengadilan.”
Tak hanya itu, FSP BUMN Bersatu bakal melaporkan kasus korupsi PN Timah yang diduga melibatkan Erry Riana ke KPK untuk membuktikan apakah KPK konsisten seperti dalam kasus Budi Gunawan. 
“FSP BUMN Bersatu juga akan  melaporkan ke Bareskrim Polri unit Tastipikor.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri tengah mempelajari laporan kasus yang diduga melibatkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja.
Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol, Rikwanto menyatakan, jika memang terdapat bukti kuat keduanya melanggar hukum, Mabes Polri tak segan untuk menjadikan tersangka.
“Kalau memang sudah cukup masuk unsur pidananya tidak ada alasan berlama,” ujar Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/1).
Oleh karena itu, Ia mengatakan, untuk menuju kesana pihaknya tengah mempelajari bukti serta memeriksa sejumlah pihak.
“Penyidik akan mempelajari dulu, meminta bukti dari pelapor terkait dengan laporannya. Penyidik juga mencari bukti lain yang menguatkan pasal. Waktunya relatif, tergantung dengan tahap kasusnya,” kata dia.
Seperti diketahui, Ketua KPK Abraham Samad, dilaporkan LSM KPK Watch, Muhamad Yusuf Sahide dan Muhamad Fauzan Rahman dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Sedangkan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dilaporkan dilaporkan Muklis Ramlan kuasa dari PT Desy Timber. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto, menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, yakni membawa kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto  ke pengadilan.
Menurut Bibit, sesuai intruksi Presiden Jokowi pula agar kedua proses hukum di Polri dan KPK, dijamin tidak tidak unsur rekayasa.
“Lagipula, arahan Presiden Jokowi dalam menyikapi kasus ini saya rasa sudah dalam jalur yang benar,” ujar Bibit, ketika dihubungi, Selasa (27/1).
Bibit Samad Rianto bersama komisioner KPK Chandra Hamzah pernah melalui masalah hukum yang hampir sama dengan kondisi Bambang Widjoyanto saat keduanya juga menjadi tersangka dugaan suap oleh Bareskrim Polri tahun 2009. Kasus tersebut tidak sampai ke persidangan karena Kejaksaan Agung mengeluarkan keputusan deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
“Akhirnya terbukti kalau kasus yang menimpa saya tidak bisa dibuktikan karena tidak memenuhi unsur dan kurang barang bukti,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III Ruhut Sitompul mengatakan kisruh ditubuh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini, dikarenakan kesalahan pada Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel KPK).
“Sebagian kita di komisi III tidak mengetahui latar belakang orang-orang yang dicalonkan oleh pansel KPK. Ini  sama saja kita membeli ‘kucing dalam karung’,” ujar Ruhut di DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
Dalam pemilihan pimpinan KPK ada berapa ratus komisioner yang mencalonkan, Komisi III DPR hanya menerima data 10 orang calon yang kemudian dipilih menjadi lima orang.
“Seharusnya Pansel KPK itu sudah mengetahui orang-orang yang dipilih itu memang orang-orang bersih dan mempunyai latar belakang yang jelas, agar kasus seperti BW ini tidak terjadi lagi,” kata Ruhut.
Ruhut menjelaskan, Pansel KPK dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan yang mengatur pembentukan Pansel KPK terdapat pada BAB V tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
“Ruhut sarankan pada pendukung Jokowi dukung lah mereka dengan hati, yang saya lihat para pendukung Jokowi selama ini, persis seperti pelawak.”

Artikel ini ditulis oleh: