18 April 2026
Beranda blog Halaman 39192

Marquez Kembali Menjadi yang Tercepat Dihari Ketiga Sesi Uji Coba MotoGP

Jakarta, Aktual.co — Juara dunia MotoGP, Marc Marquez menampilkan sebuah pacuan yang membara saat melakukan uji coba hari ketiga, Jumat (6/2) di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Pebalap Honda yang sering menggunakan motor versi 2014 itu mengakhiri hari terakhir uji coba dengan catatan waktu satu menit 58,867 detik. Catatan itu sekaligus memecahkan rekor waktu resminya pada musim 2014 dengan satu menit 59,533 detik.

Marquez menjadi paling cepat di antara 28 pebalap lain pada hari pertama sesi uji coba, Rabu (4/2), dengan catatan waktu dua menit 0,262 detik pada lap terakhirnya dalam temperatur tropis khas Malaysia.

Pebalap asal Spanyol itu menjadi pembalap termuda yang memenangkan gelar juara MotoGP pada 2013 sekaligus memecahkan rekor pendatang baru yang meraih gelar sejak 35 tahun terakhir.

Pebalap yang menyusul Marquez dalam sesi uji coba di sirkuit Sepang adalah rekan satu tim Honda Dani Pedrosa yang menempati urutan kedua dengan selisih 0,139 detik.

Sedangkan pebalap tim Ducati Andrea Iannone menempati urutan ketiga dengan selisih catatan waktu dari Pedrosa 0,521 detik.

Sementara, juara Grand Prix sembilan kali Valentino Rossi meraih posisi keempat dengan catatan waktu satu menit 59,401 detik. Menyusul posisi Rossi, sesama pebalap tim Yamaha Jorge Lorenzo dengan waktu satu menit 59,624 detik.

Para pembalap terbaik datang ke Sepang setiap awal tahun untuk sepasang sesi uji coba dengan membawa motor dan perlengkapan meski waktu persiapan musim 2015 sudah dekat.

Musim 2015 MotoGP secara resmi akan diawali di Qatar pada 29 Maret, sedangkan Malaysia akan menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor tertinggi di dunia itu pada 25 Oktober mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tjahjo: Surat Edaran Penyebutan ‘Presiden Jokowi’ Perintah Sekretaris Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan Surat Edaran terkait penyebutan khusus ‘Presiden Jokowi’ merupakan perintah Sekretariat Kabinet agar terwujud keseragaman penyebutan nama dan jabatan presiden.
“Itu perintah Setkab bahwa kalau dalam acara resmi tidak perlu ‘Yth Bapak Ir. Haji Joko Widodo’, jadi disingkat saja menjadi ‘Yth Presiden Indonesia Bapak Jokowi’. Karena kalau presiden ke daerah kan ada yang menyebut Jokowi, Joko Widodo atau insinyur Joko Widodo. Jadi biar seragam saja,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/2).
Surat Edaran yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2015, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi antara presiden dengan para bupati, wali kota, meminta penyeragaman penyebutan nama Presiden Joko Widodo disingkat menjadi Jokowi.
“Bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan jabatan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di provinsi, kabupaten dan kota, penyebutannya sebagai berikut: YANG TERHORMAT, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAPAK JOKOWI,” demikian isi SE tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

DPD: Smelter Tak Dibangun, Masyarakat Papua Ancam Tutup Freeport

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komite II DPD RI asal Papua Mesakh Mirin menyampaikan agar pihak Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan pemurnian bijih mineral (smelter) di Papua.

“Kami ingin smelter itu dibangun di tanah Papua. Sehingga masyarakat Papua mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan PT Freeport Indonesia di sana,” ujar Mesakh Mirin, saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Jumat (6/2).

Mesakh mengatakan, sebagian besar rakyat Papua bahkan mengatakan akan menutup perusahaan tersebut apabila “smelter” tidak dibangun di Papua.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sebaiknya pembangunan smelter memang dilakukan di daerah, sehingga akan menambah penghasilan di daerah itu sendiri.

“Pembangunan smelter ini merupakan investasi yang sangat tinggi, membutuhkan energi sangat besar, tentu tidak bisa terburu-buru. Sebaiknya memang di daerah, seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” ujar Menperin.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ditanya Kasus Dugaan Korupsi Rusunawa, Kadishub DKI ‘No Comment’

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit tak mau menanggapi soal status hukum dirinya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rusunawa yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). 
“Saya no comment,” kata Benjamin saat dikonfirmasi Aktual.co, melalui sambungan telepon, Jumat (6/2).
Dia juga enggan menjawab saat ditanya mengapa namanya bisa lolos seleksi Pemprov DKI dan akhirnya menduduki jabatan Kadishub DKI. Menjawab soal itu, Benjamin menyerahkan nasibnya ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Itu serahkan pak gubernur aja yang punya otoritas,” ujar dia.
Sebelumnya, Benjamin disebut sudah berstatus tersangka berdasarkan surat panggilan tersangka SP-65/o.1.5/Fd.1/08/2010.  Sedangkan surat perintah penyidikan pada kasus ini berdasarkan Surat penyidikan Kepala Kejati DKI Jakarta Nomor: Prin-1538/o.1/Fd.1/05/2010 tanggal 24 Mei 2010. 
Dalam surat Kejati DKI Jakarta yang ditandatangani Asisten Pidana Khusus Yoseph Nur Eddy tersebut, Benjamin menjadi tersangka saat menjabat sebagai Kepala bagian pengadaan dan Penyimpanan BPKD Provinsi DKI Jakarta.
Benjamin Bukit diduga terlibat kasus korupsi pengadaan jasa penagihan kewajiban pengembang Rumah Susun Sederhana kebutuhan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2007.

Artikel ini ditulis oleh:

Berpotensi Jadi Skandal Besar, PMN Disarankan Tak Disetujui

Jakarta, Aktual.co — Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negera (BUMN) sebesar Rp72,9 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno, terus menuai kritik dari parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai dana sebesar itu berpotensi menjadi skandal besar.
“Itu (PMN) bisa jadi belanja yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, saya khawatir jadi skandal besar. Karena itu lebih baik jangan disetujui,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/2).
Selain itu, anggaran yang diajukan pemerintah untuk menyokong keberlangsungan perusahaan pelat merah itu terlalu spektakuler. Karenanya, pemerintah diminta membicarakan mengenai pengajuan anggaran tersebut lebih serius dengan DPR.
“Karena itu lebih baik jangan disetujui dulu. Lakukan pembicaraan yang lebih serius, sehingga pada masa sidang yang akan datang pembicaraannya lebih matang dan pasti.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Menteri P3A Minta Buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” Ditarik

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesi mengatakan buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” karya Toge Aprilianto itu tidak mendidik sehingga harus ditarik.

“Saya baru baca, makanya ditarik kembali karena tidak mendidik,” ujar Yohana, usai silaturahim dengan Kowani di Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut Yohana, buku tersebut sama sekali tidak ada nilai edukatif, malah berpotensi merusak generasi muda.

“Kalau dibiarkan beredar, bisa merusak generasi muda.” Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo meminta agar buku tersebut ditarik daerah peredaran karena tidakmendidik.

“Buku itu harus ditarik, karena sudah bersifat amoral. Kalau dibiarkan dikhawatirkan akan merusak generasi muda,” ujar Giwo.

Buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” menuai kontroversi, karena dianggap mengajarkan seks bebas pada generasi muda.

Dalam buku tersebut disebutkan kalau pacar mengajak berhubungan badan, maka wajar kalau diturutin jika sanggup dan tahu akibat dari perilaku tersebut.

Giwo meminta agar pengarang, penerbit, juga yang menyalurkan buku tersebut harus diberi sanksi tegas agar kejadian tersebut tidak lagi terulang.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus turun tangan dalam masalah ini. Harus diselesaikan secara tuntas, agar tidak terjadi preseden buruk pada dunia perbukuan,” imbuh Giwo.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain