Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyindir proses penangkapan penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap Bambang Widjojanto. Dia sangat menyesalkan penangkapan tersebut tidak didahului dengan pemanggilan.
“Memang menurut prosedur yang kita pahami KPK, sebagai mantan Kompolnas, bahwa ada prosedur biasa dan prosedur luar biasa,”kata Adnan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/1).
Adnan menjelaskan, penanganan kasus luar biasa adalah seperti tangkap tangan, kasus korupsi atau tindak pidana terorisme. Lalu yang prosedur biasa harus melalui tahapan-tahapan.
“Ada proses pemanggilan bertahap-tahap, gitu,” ujarnya.
Lantas apa tanggapan Adnan, mengapa penyidik Bareskrim Polri langsung menangkap Bambang tanpa pemanggilan apalagi pemeriksaan?
“Justru itu. Kami sudah sampaikan prosedural seperti itu,”sesalnya.
Diketahui Bambang yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan ditangkap pagi tadi pagi, 07.30 wib, atas dugaan memberi atau menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD Irman Gusman menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo harus memberikan arahan kepada dua institusi penegak hukum, KPK dan Polri, terkait isu konflik yang semakin melebar di dua institusi tersebut.
“Dengan adanya penetapan statusnya (Budi Gunawan) dan menimbulkan persoalan yang lebih rumit untuk itu diperlukan ‘leadership’ dalam hal ini presiden Jokowi harus segera memberikan arahan untuk memperjelas dan mempertegas, karena bagaimanapun kalau situasi dibiarkan berlarut tentu akan mempengaruhi stabilitas nasional,” kata Irman, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1).
Diakui, dirinya mendapat kabar penangkapan yang dilakukan Mabes Polri terhadap salah satu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, pagi tadi.
“Saya memang mendapatkan kabar sekitar pukul 10 pagi ini soal itu (penangkapan BW).”
Kejadian penangkapan ini dinilai menimbulkan ketikdaknyamanan di lingkungan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Ilmu Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus membuat langkah dalam menyelesaikan persoalan yang di tubuh KPK dan Polri.
Presiden bersama KPK dan Polri disarankan untuk duduk bersama untuk menentukan jalan keluar yang baik untuk kedua institusi penegak hukum.
Dia menilai, penangkapan Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, hari ini, Jumat (23/1), adalah hal yang biasa saja.
Secara normatif, penangkapan Bambang Widjojanto ini sama halnya dengan penetapan komjen pol Budi gunawan sebagai tersangka yang hanya menimbulkan pertanyaan ‘kenapa baru sekarang ditangkap?’
“Dari segi hukum sih biasa saja, ini kan kasus sejak 2010 semua tentunya banyak pertanyaan-pertanyan, kenapa baru sekarang,” kata Margarito saat dihubungi aktual.co , jumat (23/1)
Secara sudut pandang hukum kasus ini terbilang biasa, namun secara sosio hal ini akan menambah keheranan di masyarakat, dimana saat ini kedua lembaga penegak hukum antara Komisi Pemberantasan korupsi dan Polri saling menetapkan petingginya sebagai tersangka.
“Ini luar biasa menarik, dari momentumnya, senang atau tidak senang bisa dikatakan ada masalah antara dua penegak hukum ini.”

Artikel ini ditulis oleh: