Jakarta, Aktual.co — Direktur Sigma, Said Salahudin mendesak Presiden dan Dewan Perakilan Rakyat mengambil sikap atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Diyakini, penangkapan BW memiliki korelasi kuat dengan penetapan tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan sebelumnya.
“Kasus ini sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni. Ini sudah bisa disebut sebagai ‘perang’ dua institusi penegak hukum,” kata Said, Jumat (23/1).
Alasan penangkapan BW dinilai janggal. Jika BW benar terkait dengan kasus keterangan palsu perselisihan hasil pilkada Kotawaringin Barat pada 2010, mengapa bisa lolos dalam seleksi capim KPK pada 2011.
Presiden dan DPR, pada saat itu, yakin bahwa BW benar-benar bersih dari permasalahn hukum, sehingga dianggap layak menjadi pimpinan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ratusan orang dari berbagai elemen datangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri.
Berdasarkan pantauan langsung Aktual.co di gedung KPK, ratusan elemen masyarakat berada di gedung KPK dan trus meneriakan “Save KPK save Indonesia” .
Saat ini, jumlahnya pun kian bertambah.
Diketahui Bambang yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan ditangkap pagi tadi pagi, 07.30 wib atas dugaan memberi atau menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto harus berhenti sementara karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.
“Sesuai dengan UU KPK maka dengan status tersangka tersebut, maka BW harus diberhentikan sementara dari jabatan Komisioner KPK,” kata Anggota DPD RI, Pasek Suardika di Jakarta, Jumat (23/1).
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menyebutkan bahwa kasus keterangan palsu yang dilakukan oleh BW sudah lama dilaporkan ke Komisi III DPR RI.
“Dalam kasus saksi palsu Kotawaringin Barat memang dulu belum tuntas. Mereka yang bersaksi palsu sudah divonis dan ‘in kracht’ tapi yang memerintahkan malah aman-aman saja,” kata Pasek.
Penanganan kasus Komjen Pol Budi Gunawan di KPK dan kasus BW di Polri harus didudukkan secara proporsional dan profesional. Walau ada masalah politis dan ekonomis atau lainnya, proses yuridis harus tetap jalan.
“Biarkan semua terbuka di pengadilan. Jangan ada intervensi atas semua kasus-kasus tersebut,” kata Pasek.

Artikel ini ditulis oleh: