Jakarta, Aktual.co — Beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keinginanya untuk berhenti sementara. Salah satu pegawai yang berhasrat melakukan hal itu ialah Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP.
“Memang ada opsi dari sebagian pegawai KPK untuk nonaktif. Saya termasuk yang seperti itu,” ungkap Johan saat konfrensi pers di gedung KPK, Kamis (5/2).
Pernyataan sebagai pegawai KPK itu, terlontar akibat belum usainya kisruh yang melibatkan antara KPK dengan Polri. Menurut pengakuan Johan, hal itu perlu dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan KPK bisa berjalan maksimal.
“Pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada Presiden. Semua terserah kepada bapak presiden Joko Widodo sebagai Kepala pemerintahan dan kepala negara,” ujarnya.
Namun, dirinya tetap menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Johan mengatakan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi pasti mengambil keputusan terbaik.
“Yang namanya kepala pasti di atas,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil sikap terkait kasus hukum yang menjerat individu-individu yang bernaung di bawah KPK dan Polri.
“Saya harap pak Presiden untuk segera melakukan apa yang perlu segera dilakukan. Yang berawal dari orang perorang di Polri dan di KPK,” Ujar Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2).
Ia menilai, jika Presiden tidak segera mengambil tindakan konkret, muncul ketakutan semakin keruhnya suasana antara dua lembaga penegak hukum tersebut.
“Kami (KPK) menghimbau kepada Presiden untuk segera mengetahui hal-hal yang perlu. Karena, saya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan Presiden,” kata dia.
Selain itu, khusus menanggapi perkara yang menimpa beberapa jajaran petinggi KPK, Johan berharap Jokowi bisa menunjukan sikap tegasnya. Jika hal itu tidak segera dilakukan kinerja KPK akan semakin terhambat.
“Karena bagaimana pun juga, saat ini ada tenaga dan pikiran yang seharusnya fokus baik itu pencegahan dan penindakan di KPK menjadi terganggu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Deputi Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Komisi III DPR RI harus bisa bersikap objektif dalam menanggapi laporan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, Abraham Samad.
“Kami menghimbau Komisi III untuk tetap berdiri di tengah-tengah. Saya berharap mereka bisa mengurai perkara ini sesuai proporsinya,” harap Johan di gedung KPK, Kamis (5/2).
Ia menilai, untuk bisa bersikap kooperatif Komisi III dirasa perlu untuk meminta keterangan dari Abraham Samad. Menurutnya, selain meningkatkan objektifitas dalam mengambil keputusan, pemanggilan tersebut agar masyarakat mempunyai gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
“Saya kira itu perlu (pemeriksaan Abraham). Karena kemudian tidak bisa kalau hanya dengan pernyataan-pernyataan. Publik harus diberi gambaran yang proporsional,” kata dia.
Seperti diketahui, pada Rabu (4/2) Komis III telah memanggil Hasto Kismanto untuk menjelaskan permasalahan terkait pelanggaran etik Abraham Samad. Pertemuan tersebut juga menghadirkan juru foto syur yang kabarnya menampilkan sosok Ketua KPK itu.
“Sampai hari ini saya tidak tahu apakah sudah ada panggilan dari Komisi III untuk pak Abraham,” pungkas Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby