Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Papua membantah kabar adanya pembakaran rumah warga di Kampung Utikini, Kimbeli dan Banti, Kabupaten Mimika, saat aparat melakukan operasi penertiban pendulang liar di bantaran Kali Kabur, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua I DPR-Papua Fernando Yansen Tinal mengatakan beberapa hari lalu tim gabungan DPR-Papua meninjau Kampung Utikini Lama, Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura lantaran ada pengaduan dari warga.
Dari hasil peninjauan, tidak benar ada pembakaran rumah-rumah penduduk oleh aparat. Yang dibongkar hanya kamp-kamp pendulang liar di sepanjang bantaran Kali Kabur.
“Yang dibongkar hanya kamp-kamp pendulang. Rumah-rumah warga tidak ada yang dibongkar, aktivitas masyarakat berjalan normal, demikian juga sekolah-sekolah,” kata Fernando di Timika, Minggu (1/2).
Terkait permasalahan relokasi ribuan pendulang liar dari Kali Kabur, Fernando berharap ke depan ada pertemuan yang difasilitasi Gubernur Papua dengan melibatkan para bupati wilayah pegunungan Papua, mengingat sebagian besar pendulang yang beroperasi di Kali Kabur merupakan warga eksodus dari beberapa kabupaten di pedalaman, seperti Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya dan lainnya.
“Untuk jangka pendek memang harus ada keterlibatan aktif Pemkab Mimika untuk melakukan pendataan pendulang, memberikan bantuan bahan makanan bagi pendulang yang direlokasi ke Timika serta mempersiapkan lapangan pekerjaan. Tapi untuk jangka panjang membutuhkan keterlibatan Pemprov Papua dan bupati-bupati pegunungan lainnya,” ujarnya.
DPR Papua mengkhawatirkan terjadinya gesekan sosial yang bisa mengarah ke konflik sosial jika ribuan pendulang yang kini direlokasi ke Timika tidak segera dicarikan lapangan pekerjaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Tjahjo Kumolo mengakui adanya pertemuan dengan Ketua KPK Abraham Samad dan beberapa petinggi partai, setelah pengakuan dari pemilik apartemen The Capital Residence, Supriansa.
“Saya hanya sekali saja,” kata Tjahjo, Minggu (1/2).
Tjahjo enggan menjelaskan lebih jauh soal pertemuan itu, termasuk materi yang dibahas dalam pertemuan yang menurut Hasto membicarakan soal cawapres Jokowi. Tjahjo hanya ingin menjelaskan secara resmi kepada Bareskrim Mabes Polri.
Sebelumnya, Tjahjo membantah dirinya bertemu secara khusus dengan Samad, dan pertemuan dengan Ketua KPK itu hanya pada saat acara-acara resmi saja dimana Samad hampir selalu didampingi oleh staf KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan agar dapat segera memulihkan semua kekuatan dan wewenang yang melekat pada hak Prerogatifnya.
Sebab, kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Minggu (1/2).
“Muara dari rangkaian persoalan itu adalah sikap kompromistis presiden dalam menggunakan Hak Prerogatif-nya. Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa,” kata dia.
Bendahara Umum DPP Golkar versi Munas Bali itu menyebut, Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya. Hak prerogatif presiden itu sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas.
Sehingga, ketika memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja, Jokowi mengurangi hak prerogatif presiden untuk dibagikan kepada dua pihak, yakni partai-partai politik pendukungnya dan juga KPK/PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
“Ternyata, Jokowi tidak hanya berbagi hak prerogatif presiden. Jokowi juga membiarkan hak ini dirampas oleh parpol, LSM serta relawan pendukungnya. Ironisnya, Jokowi tak mampu menolak perampasan Hak Prerogatif presiden itu,”
“Akibatnya, presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis pada institusi tertentu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang