13 April 2026
Beranda blog Halaman 39436

Mendagri Mutlak Bebastugaskan Sekda Sumut

Medan, Aktual.co — Pengamat Sosial Politik USU, Agus Suriadi mengatakan langkah Mendagri Tjahjo Kumolo yang akhirnya membebastugaskan sementara Hasban Ritonga dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, adalah langkah yang mutlak dilakukan.
“Untuk objektifitas dan agar Hasban konsentrasi dalam menghadapi kasusnya serta demi hukum, maka hal itu (bebas tugas sementara) mutlak dilakukan Mendagri,” ujar Agus kepada Aktual.co di Medan, Kamis (29/1).
Diingatkan, jika dalam proses hukum yang dijalani Hasban ternyata bebas di mata hukum, maka jabatan itu harus dikembalikan. “Mendagri harus mengembalikan fungsi Hasban sebagai sekda sesuai dengan Keppress,” tandas Agus.
Pembebastugasan sementara Hasban menyebabkan kekosongan pada jabatan Sekda. Untuk itu, Gubernur Sumut bersama Baperjakat harus sesegera mungkin mengangkat Pelaksana Harian (Plh).
Diketahui, pembebastugasan sementara itu diungkap Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho, Rabu (28/1) malam usai mendapat surat dari Mendagri Tjahjo Kumolo.
“Saya baru dapat surat dari Pak Menteri Dalam Negeri, intinya Sekda (Hasban) dibebaskan sementara dari tugas-tugasnya sampai menunggu proses hukum yang bersangkutan selesai,” kata Gatot di Gedung Kemendagri, Jakarta.
Mendagri Tjahjo mengatakan keputusan melepaskan tugas-tugas Sekda dari Hasban adalah agar yang bersangkutan dapat fokus menyelesaikan kasus hukumnya.
Diketahui, Hasban tersangkut kasus hukum karena menandatangani berita acara tapal batas Sirkuit IMI saat dia bertugas di Biro Aset Pemprov Sumut. Akibat perbuatannya, Hasban divonis merugikan PT Mutiara Development dan sempat mendekam di sel tahanan Mabes Polri. Saat ini, Hasban masih menjalani proses persidangan di PN Medan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berkas Penyuap Akil Mochtar Siap Dilimpahkan ke Pengadilan

Jakarta, Aktual.co — Berkas penyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bonaran Situmeang dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Bonaran Situmeang akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. “Iya semua berkas sudah lengkap, sudah  P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan,” kata Bonaran seusai menandatangani berkas penyidikan di Gedung KPK, Kamis (29/1/2015).
Bonaran mengatakan, persidangannya akan di gelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Semua persidangan di Jakarta, bukan di Tapanuli Tengah,” ujarnya. Walaupun berkasnya penyidikan sudah lengkap, namun Bonaran tetap menegaskan tidak pernah menyuap Akil Mochtar, mantan pengacara Anggodo Widjojo itu berkeras tidak pernah melakukan kesalahan karena tidak pernah mengenal Akil. “Saya tidak pernah melakukan itu, jangankan bertemu, kenal saja tidak. Bagaimana kita bisa menunjuk seseorang yang tidak kita kenal. Akil Mochtar bukan hakim perkara Pilkada Tapteng, buat apa disuap,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ditjen Pajak: PPNBM Untuk Barang Mewah Lokal-Impor

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa Pajak Penambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) akan diberlakukan tidak hanya bagi barang mewah impor, namun juga termasuk produk lokal.

“PPnBM bukan bicara soal barang lokal atau impor, kalau mewah dan sesuai dengan batasan harganya tetap akan kita kenakan pajaknya,” kata Direktur Transformasi dan Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Wahju K. Tumakaka di Jakarta, Kamis (29/1).

Dia menjelaskan kriteria barang yang terkena PPnBM antara lain bersifat inelastis atau tidak mengurangi konsumsi walau dikenakan pajak, tidak mengganggu konsumsi masyarakat, dan berharga mahal.

Walaupun demikian, Ditjen Pajak masih belum memastikan kategori, batasan harga, dan kepastian jadwal pemberlakuan kebijakan tersebut, karena masih menunggu keputusan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan mengatakan pihaknya berencana mengenakan PPnBM untuk produk mewah seperti perhiasan, tas bermerk, arloji, dan sepatu yang berharga mahal.

“Baru diusulkan arloji, tas, dan sepatu. Nanti kita lihat kemungkinannya,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta.

Dia menambahkan produk bermerk seperti tas yang memiliki nominal harga di atas Rp20 juta, dan sepatu di atas Rp10 juta kemungkinan akan terkena pemberlakuan aturan PPnBM terbaru.

Masih terkait hal tersebut, Menteri Keuangan ketika ditemui di Jakarta mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait besaran persentase PPnBM yang akan dikenakan pada barang mewah.

“Itu masih dikaji dan belum ada keputusan akhir, tapi yang pasti kami akan menambah obyek yang dikenakan PPn Barang Mewah. Kita juga pertimbangkan semua opsi yang memungkinkan,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Apabila disepakati, usulan pengenaan pajak bagi barang-barang mewah ini akan menjadi sebuah kebijakan dan akan ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BW dan Tim Kuasa Hukum Datangi Ombudsman

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto tiba di kantor Ombudsman. Dia datang ke Ombudsman untuk melaporlkan penangkapannya oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Bambang datang tak sendiri, dia ditemani tim kuasa hukumnya. BW tiba di kantor Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Pusat, Kamis (29/1), sekitar pukul 11.55 WIB. Kedatangannya disambut oleh anggota ombudsman Budi Susanto.
Bambang, tim kuasa hukum, serta Ombudsman melakukan pertemuan tertutup di Ruang Adjudikasi, lantai enam, kantor Ombudsman. Budi menyatakan pertemuan akan berlangsung sekitar 30 menit.
“Sebenarnya kemarin telah bertemu tim kuasa hukum (BW), hari ini kita mau mendalami saja dari Mas BW langsung,” ujar Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Sony PHK 1000 Pekerja di Divisi Smartphone

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan raksasa terbesar Jepang, Sony Corp dikabarkan bakal memangkas 1.000 orang pekerjanya di divisi smartphone. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dilakukan di divisi bisnis smartphone Sony yang berada di wilayah Eropa dan Tiongkok.

Demikian dilansir dari Reuters, PHK terhadap 1.000 pekerja Sony tersebut semakin menambah rentetan panjang pengurangan karyawan Sony di divisi smartphone.

“PHK 1.000 pekerja Sony bakal menghilangkan unit ponsel pada bulan Oktober,” ujar Nikkei.

Lebih lanjut, dikatakannya dalam laporan tersebut tenaga kerja Sony divisi ponsel secara keseluruhan akan menyusut sekitar 30 persen menjadi 5.000 orang pada akhir tahun fiskal yang berakhir Maret 2016.

Sony yang merupakan salah satu perusahaan smartphone pesaing Apple Inc dan Samsung Electronics Co Ltd diharapkan melaporkan PHK karyawannya dalam laporan pendapatan periode April-Desember yang disampaikan pada 4 Februari mendatang.

Perusahaan mengharapkan dapat segera meluncurkan ponsel unggulan terbaru, Sony Xperia Z4. Penampakan wujud ponsel secara perdana diharapkan hadir pada MWC Maret 2015. Spekulasi terbaru, ponsel tersebut bakal diluncurkan pada musim panas ini.

Menurut laporan tersebut, Sony dikabarkan enggan memberikan komentar terkait PHK 1.000 karyawannya.  (Laporan: Ismed Eka).

Artikel ini ditulis oleh:

DKI Siapkan Rp3 Miliar Untuk Ciptakan Pasar Bebas Formalin

Jakarta, Aktual.co — Untuk menciptakan pasar tradisional bebas formalin dan produk-produk berbahaya, Dinas Kelautan dan Perikanan DKI bekerjasama dengan PD Pasar Jaya. Bahkan untuk menjalankan program tersebut, Dinas Kelautan mengusulkan anggaran sebesar Rp3 miliar. 
“Kita anggarkan untuk pengawasan sekitar sekitar tiga miliaran,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKI, Darjamuni kepada wartawan, Kamis (29/1).
Dikatakan Darjamuni untuk besar anggaran tersebut, dirincikan yaitu ditujukan bagi pengawasan, media tes dan operasional untuk menjalankan‎ pasar bebas formalin. 
“Itu bukan dialokasikan untuk monitoring saja, tapi buat operasional, media tes di UPT dan sebagainya,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain