Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo diingatkan harus mempertimbangkan secara cermat rekomendasi yang diberikan tim independen. Terlebih rekomendasi mengenai calon Kapolri.
Demikian disampaikan Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (28/1).
Ia mengatakan, keputusan Jokowi nantinya jangan sampai melukai Konstitusi maupun Partai Pengusung.
“Jangaan lukai konstitusi, jangan lukai partai yang mengusung Jokowi jadi presiden,” kata dia.
Ia menilai, jika kedua hal tersebut tidak diindahkan Jokowi, hal tersebut sama saja dengan membangunkan macan tidur.
“Jangan lukai konstitusi itu berarti jangan lukai DPR itu sama aja membangunkan macan yang tidur,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo bisa mengabaikan semua rekomendasi dari tim independen KPK-Polri karena tidak ada dasar hukumnya.
Demikian disampaikan Desmon J Mahesa Wakil Ketua Komisi III DPR saat dihubungi Aktual.co, Rabu (28/1) malam.
“Jangankan ada tidak ada kepresnya, ada kepresnya saja tidak diikuti presiden mau ngapain mereka,” katanya.
Politisi Gerindra ini mengatakan, DPR akan bersikap jika pelanggaran hukum (tim tanpa Kepres ini) melanjutkan tugasnya sehingga menggagalkan Budi Gunawan untuk dilantik sebagai Kapolri.
“Tugas dan wewenang DPR secara konstitusional sudah ‘dipotong’ oleh mereka, jadi wajar kalau nantinya kita bersikap,” pungkas Desmon.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota tim 9 Hikmahanto Juwana menyebut, telah memberikan rekomendasi pada Presiden Jokowi untuk tak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait status tersangka yang disandangnya. Hal ini demi menjaga kewibawaan dan marwah institusi penegak hukum.
“Kalau tidak dijaga, dilanggar, kemudian dari personal-personal mereka melakukan sesuatu tetapi itu dianggap tidak ada kan ini juga tidak benar. Nah ini kita menjaga bagaimana proses moral yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam konteks kelembagaan hukum ini tetap kita jaga,” kata Hikmahanto. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim independen ibaratnya adalah “orang pinggir jalan” yang memberikan saran kepada Presiden Jokowi terkait calon Kapolri.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kepada Aktual.co, Rabu (28/1) malam.
“Ini khan hanya saran, orang pinggir jalan pun bisa kasih saran ke presiden,” ungkapnya.
Kata Bamsoet, pendapatnya ini hanya kritik terhadap tim independen dan jangan membenturkan presiden dengan DPR.
Dengan demikian, lanjut politisi Golkar ini, Presiden Jokowi wajib mengabaikan saran atau rekomendasi dari tim independen dalam menengahi kasus KPK-Polri.
“Presiden bisa abaikan rekomendasi itu,” demikian Bamsoet.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak memformalkan tim independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Tim yang banyak diharapkan publik untuk bisa memberikan solusi konkret atas perseteruan dua institusi itu mengaku tak bisa menggali fakta lebih mendalam karena tak adanya keputusan presiden (keppres).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum, Machtiar Siwa menilai bahwa Tim Independen bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Dia menegaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terbawa dengan opini yang berkembang di lapangan, termasuk dengan rekomendasi dari Tim Independen.
“Keputusan untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri tidak bisa diambil dari banyak kepala,” ujar Machtiar melalui sambungan telepon kepada Aktual.co, Rabu (28/1).
Dia menjelaskan penyelesaian antara dua lembaga penegak hukum itu, merupakan penuh kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia juga tidak menampik jika Jokowi memerlukan pendapat dari berbagai pihak.
“Pendapat orang bisa ditampung. Tapi bukan penentu. Keputusan mutlak dimiliki Presiden,” pungkasnya.
Diketahui, Tim Independen dibentuk oleh Jokowi sebagai respon perseteruan antara KPK dan Polri. Tim khusus telah memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri kepada Presiden.
Salah satu poin dari lima rekomendasi Tim Sembilan adalah tidak melantik calon Kapolri, Budi Gunawan dengan status tersangka dan mempertimbngkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby