11 April 2026
Beranda blog Halaman 39452

Berantas Preman, Ahok Ingin Pakai Sniper

Jakarta, Aktual.co —Bak kebakaran jenggot, mendapati hasil survei  Economist Intelligence Unit Jakarta yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya jurus pamungkas dalam memberantas preman di Jakarta. Yakni dengan siapkan penembak jitu. 
“Dengan penembak jitu. Akan kita lumpuhkan (preman) pakai senjata. Asal berani nembak saja kalau macam-macam,” ujar dia, di Balai Kota DKI, Jakarta , Rabu (28/1).
Melibatkan militer dan polisi dalam memberantas preman juga ditunjukkan Ahok dengan mengatakan akan menyumbang 300 motor. Kata dia, bantuan motor akan diberikan ke Brigade Infantri (Brigif) dan polisi.
Upaya lainnya, memasang ribuan CCTV di sudut-sudut Jakarta yang dianggap rawan preman. “Kita akan monitor setiap sudut.” Sebelumnya, Economist Intelligence Unit (EIU) menggelar survei mengenai kualitas keamanan di 50 kota (the Safe City Index) di dunia. Hasilnya, Jakarta merupakan kota paling tidak aman di dunia dengan skor 53,71. Atau 31,92 poin di bawah Tokyo yang menjadi kota paling aman di dunia dengan skor 85,63.
Survei ini memperhitungkan keamanan warga, keamanan infrastruktur, keamanan digital, hingga jaminan kesehatan. Juga mempertimbangkan jumlah angka kejahatan, jumlah warga meninggal akibat kematian tidak wajar, serta kemampuan teknologi informasi pemerintah setempat dalam memantau aktivitas kejahatan.
Pernyataan kontroversial terkait pemberantasan preman sebelumnya juga sudah disampaikan Ahok yang mengatakan akan menggusur pemukiman kumuh. Dengan dalih dianggap sebagai sarang preman di Jakarta. Pernyataan dia ini sudah menuai protes  dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). 
SPRI anggap memberantas kriminal dan menggusur pemukiman kumuh, tidak ada kaitannya sama sekali. Dan tidak ada jaminan penggusuran pemukiman kumuh dapat mengurangi angka kriminalitas di Jakarta.
“Tidak semua pemukiman kumuh dihuni oleh preman, itu yang pelu diingat oleh Ahok. Pemukiman kumuh justru mayoritas dihuni banyak kelas pekerja. Mulai dari buruh cuci gosok, buruh pabrik, sopir, kondektur,  pekerja konveksi, sampai karyawan swasta,” kata Sekretaris Wilayah SPRI DKI, Rio Ayudhia Putra, dalam siaran pers yang diterima aktual.co, Selasa (27/1).
Opini yang dibangun Ahok, menurutnya, dapat menyudutkan orang miskin yang bekerja profesi rendahan dan tinggal di kawasan kumuh. Ahok seperti tengah menggiring dukungan kelas menengah untuk membenarkan tindakannya melakukan penggusuran pemukiman kumuh yang ditudingnya sebagai sarang preman.

Artikel ini ditulis oleh:

Margarito: Tim Independen Hanya Akomodir Kepentingan Kelompok Saja

Jakarta, Aktual.co — Tim independen telah mengeluarkan rekomendasi mengenai perseteruan antaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk Presiden Joko Widodo. 
Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis menilai isi rekomendasi tim yang digawangi Syafii Maarif tersebut, tak berbeda jauh dengan yang selama ini disuarakan kalangan aktivis.
“Perbedaannya mereka (tim independen) cuma diundang Presiden saja,” ujar Margarito ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (28/1).
Ia mengatakan, semestinya tim independen bekerja dengan tidak melukai konstitusi. “Tim independent hanya mengikuti beberapa kelompok saja dalam membuat rekomendasi,” kata dia.
Meski demikian, ia berharap tim independent bisa menemukan formula yang baik dalam persoalan yang rumit tersebut, untuk dapat membuat rekomendasi terkait kemelut Polri dengan KPK.
“Saya yakin tim independent akan menemukan formula yang baik dalam persoalan ini, untuk memberi solusi yang terbaik, ya kalau tidak hari ini mungkin besok,” kata Margarito.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Tolak MEA, Mahasiswa di Medan Kritik 100 Hari Pemerintah Jokowi-JK

Medan, Aktual.co — Kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menuai kritik pada 100 hari masa kepemimpinannya sebagai presiden dan wakil presiden.
Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Medan menggelar unjuk rasa di Bundaran Majestyk, Medan, Rabu (28/1). Kepemimpinan 100 Jokowi-JK disebut semakin menguatkan sektor liberalisasi di Indonesia. Apalagi semakin dekatnya pemberlakuan pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
“100 hari kepemimpinan Jokowi-JK semakin mantap menerapkan skema liberalisasi di segala sektor,” ujar Ketua SMI Cabang Medan, Muslim, dalam pernyataannya.
Muslim mengatakan, persiapan menghadapi MEA oleh Pemerintah dinilai terkesan melepaskan tanggung jawab dalam membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat, dipaksa bersaing dalam MEA, padahal disisi lain, pendidikan dan SDM yang tersedia tidak setimpal.
Untuk itu, pihaknya dengan tegas menyatakan menolak pemberlakuan pasar bebas MEA. Selain itu, menolak pencabutan subsidi pemerintah di segala sektor, mendesak pemerintah memberikan upah layak bagi kaum buruh, dan menolak uang kuliah tunggal serta menyerukan perlawanan terhadap kapitalisme pendidikan.
“Kita mendesak, agar pemerintah melaksanakan reformasi agraria sejati, menasionalisasi aset vital negara, membangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, serta meminta pewujudan pendidikan gratis untuk rakyat.”

Artikel ini ditulis oleh:

Inilah Target BPSDM Pada 2015

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM (BPSDM) menargetkan peningkatan pada beberapa bidang di tahun 2015 ini. Seperti bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

“Kinerja yang dihasilkan pada 2014 harus ditingkatkan di tahun ini, karena itu diperlukan terobosan kebijakan,” ujar Suseno Sukoyono di Gedung Mina Bahari Jakarta, Rabu (28/1).

Lebih lanjut dikatakan dia, BPSDM menargetkan penyelenggaraan pendidikan bagi 6.250 peserta didik. “Terdiri dari Polteknik KP sebanyak 10 unit, dukungan biaya pendidikan bagi 832 orang anak pelaku utama, penumbuhan wirausaha muda bagi peserta didik sebanyak 53 paket.”

Selain itu, di bidang pelatihan, target 2015 adalah terlatihnya 17.200 orang di 34 provinsi, penguatan infrastruktur sebanyak 1.270 orang, serta pengembangan Techno Park sebanyak 4 unit.

Di bidang penyuluhan, target 2015 dilakukan pendampingan pada 527.700 pelaku utama oleh 12 ribu penyuluh perikanan di 34 provinsi.

“Di tahun ini juga kita targetkan sertifikasi bagi 800 penyuluh perikanan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ketum Tegaskan PSSI Butuh Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin menegaskan, induk organisasi sepak bola Indonesia itu, tetap membutuhkan pemerintah demi pembinaan dan prestasi sepak bola baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pernyataan orang nomor satu di PSSI itu disampaikan usai bertemu dengan perwakilan Kemenpora di Kantor PSSI yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (28/1).

“Kita harus sinergi. Tidak mungkin kita meninggalkan pemerintah,” kata Djohar Arifin Husin usai pertemuan dengan perwakilan Kemenporan yang dipimpin Deputi II Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Djoko Pekik itu.

Menurut dia, pada pertemuan yang baru pertama kali digelar ini, kedua pihak menjabarkan program-program yang selama ini telah ada. Hanya saja, program dimasing-masing pihak belum sepenuhnya sinergi sehingga belum terlaksana dengan baik.

“Program pemerintah untuk pembinaan sepak bola bagus. Sekarang tinggal bagaimana menyinergikan. Butuh waktu untuk pembicaraan selanjutnya,” katanya menambahkan.

Djohar menjelaskan, pada pertemuan yang juga dihadiri Tim Ad Hoc Sinergi bentukan PSSI ini, juga mulai dibicarakan batasan-batasan yang seharusnya menjadi tugas masing-masing pihak baik untuk PSSI maupun pemerintah dalam hal ini Kemenpora.

“Untuk membahas peran masing-masing akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Untuk waktu akan dibicarakan lagi. Yang jelas, PSSI sangat mengapresiasi langkah dari pemerintah,” katanya menegaskan.

Hubungan antara PSSI dan Kemenpora sempat kurang harmonis setelah pihak pemerintah membentuk Tim Sembilan yang salah satu tugasnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada persepakbolaan nasional. Dibentuknya tim tersebut dinilai sebuah intervensi.

Hanya saja, saat diundang Tim Sembilan, Kamis (22/1) lalu, pihak PSSI tetap hadir meski akhirnya meninggalkan Kemenpora karena menilai pihak Tim Sembilan kurang menghargai kehadiran mereka yang sudah tepat waktu.

Setelah itu, Tim Sembilan melakukan penjadwalan ulang pertemuan tersebut pada hari Rabu. Hanya saja diwaktu yang sama, PSSI mengundang langsung Menpora Imam Nahrawi untuk melakukan pertemuan. Pihak Kemenpora akhirnya memutuskan untuk menghadiri undangan PSSI dan membatalkan pertemuan Tim Sembilan dengan PSSI.

Artikel ini ditulis oleh:

Realisasi Investasi 2014 Capai Rp463,1 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2014 mencapai Rp463,1 triliun, melewati target yang ditetapkan Rp456,6 triliun atau naik 16,2 persen dari pencapaian pada tahun sebelumnya sebesar Rp398,6 triliun.

“Realisasi investasi pada kuartal IV 2014 mencapai Rp120,4 triliun, terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp41,7 triliun dan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp78,7 triliun,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam paparan di Jakarta, Rabu (28/1).

Dengan demikian, realisasi PMDN sepanjang Januari-Desember 2014 mencapai Rp156,1 triliun, naik 21,8 persen dibanding tahun lalu. Demikian pula PMA yang tumbuh 13,5 persen sebesar Rp307 triliun.

Franky menuturkan, meski melewati target yang ditetapkan, tren investasi sepanjang 2014 memang tak terlalu menggairahkan.

Hal itu disebabkan oleh banyaknya investor yang mengambil sikap untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi di sepanjang tahun pergantian pemerintahan itu.

“Tren 2014 memang ‘wait and see’, makanya dari kuartal ke kuartal tidak terlalu besar pencapaiannya,” ucapnya.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di kuartal I 2014 mencapai Rp106,6 triliun, kuartal II naik menjadi Rp116,2 triliun, lalu kuartal III mencapai Rp119,9 triliun dan pada kuartal IV mencapai Rp120,4 triliun.

Franky berharap, target investasi pada 2015 yang ditetapkan Rp519,5 triliun terdiri atas PMDN sebesar Rp175,8 triliun dan PMA Rp343,7 triliun atau tumbuh 14 persen bisa tercapai.

“Apalagi kami berupaya memfasilitasi dan mencari solusi (debottlenecking) untuk 95 proyek dengan investasi mencapai lebih dari Rp400 triliun. Kalau itu saja bisa diselesaikan, pasti bisa dorong investasi yang sangat besar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain