10 April 2026
Beranda blog Halaman 39461

Inilah Kandidat Siap Jegal Sepp Blatter Rebut Kursi Presiden FIFA

Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosiasi Sepakbola Belanda (KNVB), Michael Van Praag, bakal menjadi pesaing Sepp Bltter dalam memperebutkan kursi Presiden FIFA.  Van Praag yang sudah menjadi Ketua KNVB sejak 2008 memang secara terbuka ingin maju dan meminta Sepp Blatter untuk tidak maju lagi dalam pemilihan tersebut.

“Saya sangat khawatir dengan kondisi FIFA yang semakin memburuk, opini publik, kepercayaan publik yang menilai kondisi saat ini tidak bagus dan banyak orang di dunia percaya itu,” kata Praag, demikian seperti dilansir CNN, Rabu (28/1)

“Saya berharap ada wajah baru yang kredibel untuk melakukan perubahan. Tapi itu tidak terjadi. Maka itu saya memutuskan untuk mengambil tanggung jawab tersebut. FIFA harus di normalisasi dan dimodernisasi. Dan, saya adalah orang yang tepat untuk melakukannya,” tegasnya dengan nada menyakinkan.

Keputusan Van Praag untuk maju memang seakan menjawab tantangan Blatter yang sehari sebelumnya menyatakan, bahwa UEFA tidak memiliki keberanian untuk datang dan berdiri melawannya dalam pemilihan presiden FIFA.

Untuk diketahui, Van Praag adalah satu dari sejumlah calon yang ingin menggulingkan Blatter yang sudah 17 tahun memimpin FIFA. Selain Praag, Blatter juga akan berhadapan dengan mantan pemain Tottenham, David Ginola serta Jerome Champagne dalam pemilihan yang akan berlangsung di bulan Mei mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Desmond: Tak Langgar UU Jika Budi Gunawan Dilantik Menjadi Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Gerindra Desmond Mahesa mengatakan bahwa tidak melanggar Undang-undang jika Komjen Budi Gunawan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dilantik menjadi Kapolri. 
Jika Budi Gunawan nantinya terbukti bersalah maka kembali pada proses hukum, pesiden bisa menonaktifkannya setelah dilantik menjadi Kapolri.
Untuk itu, presiden diminta segera mengambil keputusan melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Terkait KPK, Desmond menyebut bahwa pelemahan lembaga KPK tidak bisa dilakukan, namun hanya masing-masing personalnya saja ada yang bermasalah.
“Mana mungkin lembaga bisa dilemahkan, orangnya yang bikin KPK Lemah”, kata Desmond, di gedung DPR, Rabu (28/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Saham Microsoft dan Caterpillar Pimpin Pelemahan di Bursa AS

Jakarta, Aktual.co — Bursa AS mengalami pelemahan dengan indeks Nasdaq 100 yang anjlok paling dalam sejak April 2014 lalu. Hal itu juga seiring dengan penurunan permintaan durable-goods dan mengecewakannya kinerja Caterpillar Inc hingga Microsoft Corp.

Saham teknologi di indeks Standard & Poor’s 500 (SPX) anjlok 3,3 persen, penurunan terbesar sejak November 2011. Microsoft turun 9,3 persen, terbesar dalam 18 bulan, karena penjualan software-lisensi untuk bisnis yang berada di bawah perkiraan. Caterpillar merosot 7,2 persen serta Procter & Gamble Co turun 3,5 persen.

Sementara itu, indeks SPX sendiri turun 1,3 persen ke level 2.029,55 pada penutupan perdagangan Selasa (27/1) pukul 16.00 waktu New York (Rabu dinihari WIB). Adapun Dow Jones Industrial Average melemah 291,49 poin atau 1,7 persen ke level 17.387,21, indeks Nasdaq 100 turun 2,6 persen.

“Headwins mata uang, serta bukti perlambatan pertumbuhan global yang terus menerus memiliki dampak besar pada hasil tiap kuartal, ditambah dengan mengecewakannya pemesanan barang tahan lama,” kata Manajer uang Nicolas & Co, St Louis berbasis stifel, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (28/1).

Sekitar 6,5 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, 3,6 persen di bawah rata-rata tiga bulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Unjuk Rasa Nelayan, Jalur Pantura Macet Total

Jakarta, Aktual.co — Unjuk rasa ratusan nelayan dari Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menentang kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik, sempat memacetkan Jalur Pantura Timur, Rabu (28/1) pagi.
Aksi ratusan nelayan yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, diawali dengan orasi di kompleks Alun-Alun Juwana.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Juwana Rasmijan dalam orasinya menyesalkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik.
“Aturan tersebut jelas sangat memberatkan karena penghasilan nelayan akan semakin berkurang,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, alat tangkap yang dilarang tersebut selama ini sudah banyak digunakan nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Banyaknya peserta unjuk rasa yang datang memadati badan Jalan Pantura Timur, tepatnya di perempatan Jalan Panglima Sudirman, sehingga menutup akses pengguna jalan dari arah Semarang menuju Surabaya dan mengakibatkan kemacetan jalan hingga satu kilometer.
Aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa, akhirnya mengalihkan arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Jalan Doropayung yang selama ini merupakan jalur satu arah untuk kendaraan dari arah Surabaya.
Sekitar pukul 09.30 WIB, arus lalu lintas berhenti total menyusul aksi pengunjuk rasa yang juga menutup akses pengguna jalan dari arah Surabaya maupun Semarang.
Kemacetan akhirnya bisa diurai setelah aparat kepolisian yang diterjunkan bertindak tegas dengan meminta pengunjuk rasa untuk tertib.

Artikel ini ditulis oleh:

Kasus BG, KPK Jadwalkan Periksa Jenderal Polisi Bintang Satu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggali kasus untuk tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG), terkait dugaan gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Biro Karir Deputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Mabes Polri.
Penggalian kasus itu dilakukan dengan memanggil empat saksi yakni Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol, Brigjen Pol Budi Hartono Untung, salah satu anggota Polri, Triyono, serta satu pihak swasta sebagai saksi untuk BG, Liliek Hartati.
Budi diketahui adalah mantan Kapolda Bangka Belitung dan Brigadir Polisi Triyono yang merupakan anggota Polres Bogor. 
“Iya, mereka bertiga akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangkaBG,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Rabu (28/1).
Untuk diketahui, Brigjen Pol Budi Hartono Untung merupakan mantan Kapolda Bangka Belitung yang dimutasi oleh Jenderal Sutarman menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri.
Ketiga saksi tersebut baru pertama kali dipanggil untuk dimintai kerterangan soal kasus BG. Sebelumnya, KPK telah memanggil sejumlah saksi lainnya untuk diperiksa. Tapi tidak satu pun yang bisa hadir.
KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kabiro Binkar SDM Mabes Polri  tahun 2003-2006 pada 13 Januari 2015.
Calon Kapolri tunggal itu, disangka melanggar Pasal 12 atau 12b Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 atau sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kebut Proyek LRT, Ahok Tak Mau Berlama di Kajian

Jakarta, Aktual.co —Demi mengebut pengerjaan angkutan massal Light Rail Transit (LRT) agar bisa digunakan saat digelarnya Asian Games 2018, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ingin terlalu banyak dilakukan kajian. Menurutnya, kajian hanya menghabiskan waktu saja.
“Kalau kajian lagi, dua tahun saya baru mulai pembangunan, itu terlalu lambat, jadi lebih baik (bangun LRT) sekarang,” ujar dia, di DPRD DKI, Selasa (27/1). 
Dia ingin untuk pembiayaan pembangunan untuk tujuh koridor LRT dikerjakan lewat ‘logika sederhana’ saja. Yakni, dua koridor awal, satu dan tujuh, dikerjakan lewat dana dari swasta.
Sedangkan lima koridor lainnya dibangun bertahap dari hasil keuntungan dua koridor awal. Atau dengan kata lain, Ahok optimis dua koridor LRT bisa mengongkosi kebutuhan biaya pembangunan lima koridor lainnya, tanpa bantuan swasta dan tanpa dana APBD DKI.
“Setelah dua koridor jadi dan terlihat hasil keuntungan, dewan nanti akan melihat dan lima koridor sisanya akan kami biayai sendiri pembangunannya,” tukasnya.
Karena itu, Ahok mengaku tidak masalah ketika pengajuan anggaran LRT ke APBD 2015 ditolak DPRD DKI. Bahkan menurutnya pencoretan itu sudah tepat. “Sebab konsep LRT ini betul-betul harus dibiayai dan dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami akan libatkan BUMD,” ujar dia.
Lalu siapa saja pengusaha swasta yang bakal ikut dimintanya untuk bangun dua koridor awal LRT?
Ahok menyebut, Agung Sedayu Group, Agung Podomoro, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon, dan Pakuwon Group. Sedangkan dua BUMD DKI yang bakal dilibatkan yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Rencananya, Pemprov DKI akan membangun tujuh koridor LRT yakni, Koridor I Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km, Koridor 2, Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km); Koridor 3 rute Joglo-Tanah Abang (11 km), Koridor 4 Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km); Koridor 5 Pesing-Kelapa Gading (20,7 km); Koridor 6 Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Koridor 7 Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain