Jakarta, Aktual.co — Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Permohonan untuk uji materi ini terkait dengan sejumlah hak dan komposisi jabatan wakil komisi DPR.
“Undang-undang Nomor 17 ini menurut kami telah mengakibatkan lembaga negara DPR tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik,” ujar kuasa hukum pemohon Habiburokhman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (28/1) sore.
Habiburokhman menjelaskan, sebagai warga negara, pemohon merasa hak warga negara untuk dapat hidup sejahtera akan sulit terwujud bila negara tidak dikelola dengan baik, salah satunya karena DPR sebagai lembaga negara tidak melaksanakan fungsinya dengan baik.
“Dalam hal ini terutama dalam konteks melaksanakan haknya, melaksanakan fungsinya, mengajukan hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan tiga hal tersebut,” ujar Habuburokhman.
Akibatnya, pemohon berpendapat bahwa DPR tidak bisa mengawasi penyelenggaraan negara oleh pemerintah, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Pemohon kemudian mengajukan pengujian formil maupun materil karena menganggap lahirnya UU MD3 merupakan akibat dari kepentingan politik.
“Pasal 22A UUD 1945 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh undang-undang berarti perubahan ini melanggar banyak prinsip dalam undang-undang dimaksud,” ujar Habiburokhman.
Terkait dengan konteks uji materil, pemohon merasa bahwa perubahan tersebut mengakibatkan DPR tidak dapat lagi maksimal melaksanakan fungsinya hingga berujung tidak tercapainya kesejahteraan warga negara Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak melarang minimarket menjual minuman keras yang memiliki kadar alkohol di atas lima persen.
“Larangan itu berdasarkan peraturan menteri perdagangan (Permendag) no 06/M-DAG/PER/1/2015 dari revisi Permendagri no.20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi, Kamis (29/1).
Dia mengimbau seluruh pengelola minimarket di Kabupaten Lebak dapat mematuhi larangan Permendagri tersebut. Dia pun memastikan akan menindak tegas jika menemukan minuman beralkohol tinggi masih dijual di minimarket. 
“Kami minta minimarket tidak menjual lagi minuman beralkohol,” katanya.
Menurut dia, akan memberikan tenggang waktu tiga bulan ke depan kepada para pengecer dan minimarket untuk membersihkan stok minuman beralkohol yang masih tersisa.
Apabila, mereka masih membandel menjual minuman keras maka akan direkomendasikan untuk dicabut izin usaha minimarket yang bersangkutan. “Kami berharap seluruh minimarket tidak menjual minuman keras,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Warga Banjarmasin yang tergabung dalam Peduli Banua melakukan pengusiran terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional VII Kementerian Pekerjaan Umum Bastian Sihombing.
Pengusiran terhadap Bastian karena dianggap melakukan pengebirian terhadap kontraktor lokal di Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan dilapangan, terlihat ratusan massa yang tergabung dalam aksi Peduli Banua berkumpul di depan pintu masuk Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional VII.
Dalam aksi tersebut juga terlihat massa dari Peduli Banua melakukan “sweping” (penyisiran) untuk mencari Ketua Balai tersebut di dalam kantornya.
Sempat terjadi adu mulut massa dari Peduli Banua dengan salah satu pegawai di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII saat melakukan pencarian terhadap ruangan kepala balai.
Tidak beberapa lama akhirnya massa menemukan kepala balai tersebut dan membawanya keluar dari ruangan untuk memberikan keterangan di hadapan massa terkait permasalahan yang dihadapi kontraktor lokal.
Para Kontroktor lokal menganggap Kepala Balai tersebut mengerdilkan para pengusaha lokal dengan tidak pernah memberikan kesempatan para kontraktor lokal untuk mendapatkan proyek karena adanya penggabungan proyek.
Bukan itu saja, perlakuan Kepala Balai dinilai massa terlalu sombong terhadap para kontraktor lokal selama berada di Bumi Lambung Mangkurat sehingga massa menginginkan kepala balai diusir dari Kalsel.
Untuk diketahui, pada saat aksi tersebut mulai berorasi hingga terjadi sweping terhadap Kepala Balai Pelaksaan Jalan Nasional VII di kantornya tidak terlihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian yang menggunakan baju seragam.
Berselang beberapa menit usai aksi sweping dilakukan massa dari peduli banua, Kapolsek Banjarmasin Utara dan beserta anggotanya mengenakan baju seragam baru tiba di lokasi tidak berapa lama diikuti anggota dari Satuan Sabhara Polresta Banjarmasin.
Apabila pengamanan itu dilakukan sebelum aksi demo datang ke kantor balai maka tidak akan terjadi aksi sweping di dalam Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kementerian Pekerjaan Umum di Banjarmasin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu