8 April 2026
Beranda blog Halaman 39470

Plt Kapolri: Secara Lisan Polri Telah Sampaikan ke Presiden Soal BW

Jakarta, Aktual.co — Plt Kapolri yang juga Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan, saat ini belum ada permintaan khusus dari Istana Kepresidenan terkait surat penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Namun dia mengaku, telah memberikan keterangan penetapan tersangka kepada Presiden Joko Widodo secara lisan.
“Khusus surat penetapan BW sebagai tersangka, tidak diminta. Tetapi, kemarin Polri telah melaporkan ke Presiden tentang kasus yang menimpa BW, termasuk uraian kasus dan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik,” ujar Badrodin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1).
Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, Polri tidak akan berinisiatif mengirimkan surat kepada Presiden, apalagi jika hal tersebut menyangkut jabatan Bambang Widjojanto di KPK. Ia menegaskan, dalam hal ini Polri tidak ingin terlibat dalam keputusan yang dikeluarkan Presiden terkait jabatan Bambang.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menunggu surat penetapan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, oleh Polri, sebelum mempertimbangkan untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Bambang sebagai pimpinan KPK. 
Terkait surat tersebut, Andi mengatakan bahwa pihaknya akan proaktif dengan langsung meminta kepada Kepolisian. Surat penetapan tersangka Bambang dari Kepolisian tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun dasar pertimbangan keppres.
Untuk diketahui, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi. Bareskrim mengklaim sudah memiliki tiga alat bukti menjerat Bambang sebagai tersangka dimana pada saat itu Bambang masih berprofesi sebagai pengacara.
Bambang juga sempat diperiksa selama kurang lebih selama 12 jam sampai akhirnya ditangguhkan penahannya oleh Mabes Polri pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 01.20. Penangguhan tersebut setelah adanya lobi dari Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja ke Plt Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menangguhkan Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

APBD 2015 Disahkan, Pemprov DKI Diminta Optimal Serapan dan Pendapatan

Jakarta, Aktual.co —Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 akhirnya disahkan menjadi APBD dalam rapat paripurna DPRD DKI, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1) siang.
Menyetujui besaran APBD DKI 2015 sebesar Rp73,08 triliun, legislatif meminta eksekutif untuk optimalkan pendapatan dan penyerapan tahun ini, agar tidak terulang lagi kejadian di 2014 lalu. Di mana di 2014, penyerapan anggaran dan raihan pendapatan DKI jauh di bawah target.
“Ya kita berharap itu saja yang harus diperhatikan eksekutif, itu dua-duanya pendapatan dan penyerapan agar bisa lebih di optimalkan,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, M Taufik, usai disahkannya APBD DKI 2015.
Namun, Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI ini optimis Pemprov DKI tidak akan mengulangi kesalahan seperti di tahun sebelumnya. “Masa sih kaya tahun kemarin lagi, enggak lah ya,” kata politisi Gerindra itu.
Diketahui, sebelum akhirnya disepakati di besaran Rp73,08 triliun, APBD DKI 2015 saat masih berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah sebesar Rp76 triliun lebih. Setelah melalui pembahasan alot, disepakati total RAPBD tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp73 triliun lebih.
Berikut rincian APBD DKI 2015:
A. PENDAPATAN DAERAH    Penetapan : Rp63.801.202.296.451,00
B. BELANJA DAERAH : Rp67.446.955.296.451,00    Surplus/(Defisit) : Rp3.645.753.000.000,00 
C. PEMBIAYAAN DAERAH : Rp3.645.753.000.000,00 
   1. Penerimaan Pembiayaan Rp9.282.070.000.000,00       * Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2014 : Rp8.983.500.000.000,00        * Pinjaman JEDI : Rp298.570.000.000,00
   2. Pengeluaran Pembiayaan Rp5.636.317.000.000,00        *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah : Rp5.627.317.000.000,00        *Pembayaran Pokok Utang :Rp9.000.000.000,00 

Artikel ini ditulis oleh:

Enam Saksi BG Kembali Mangkir Panggilan KPK

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberi keterangan bahwa enam saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, mangkir dari panggilan.
Dikatakan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, keenam saksi tersebut tidak hadir dengan alasan yang berbeda.
“Tadi ada informasi satu saksi tidak hadir karena sakit. Tapi saya belum tahu siapa namanya, jadi tunggu konfirmasi selanjutnya,” ujar Priharsa di gedung KPK, Selasa (27/1).
Diketahui, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Karir Deputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2003-2006.
Berikut nama-nama saksi:
a. Irjen Polri Drs Andayonoi, Informasi dari penyidik, yang bersangkutan tidak datang tanpa memberikan keterangan
b. Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, tidak hadir tanpa keterangan
c. Borris Irwan Simanjuntak, digantikan pejabat Dirut yang baru (a.n Jora Damanik)karena saksi sudah pensiun
d. Arifin Ahmad, surat panggilan kembali. Pindah alamat
e. Jefri Siallagan, surat panggilan kembali. Pindah alamat
f. Irwansyah, surat panggilan kembali. Pindah alamat
g. Brigjen Pol (Purn) Drs. Heru Purwanto, tidak hadir karena sakit. Pengacara mengantarkan surat hari ke KPK
h. Andri Kurniawan, tidak hadir tanpa keterangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KOI: Federasi Cabor Internasional Akan Pinjamkan Peralatannya ke Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo mengungkapkan, ada delapan cabang olahraga yang dibantu peralatan oleh federasi internasional cabor masing-masing, untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.

Dijelaskan Rita Subowo, delapan federasi cabor yang akan memabantu peralatan buat Indonesia adalah, voli, wushu, angkat besi, taekwondo, tanpa menganggu dana Pemerintah.

“Mereka akan banyak membantu dari segi sponsornya termasuk OCA (Federasi olimpiade Asia) akan memberikan legacy terkait barang-barang yang telah didatangkan dan ditinggal di Indonesia,” kata Rita usai melaporkan program kerjanya kepada Menpora, Imam Nahrawi di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Terkait legacy yang pernah ada saat SEA Games Palembang lalu, Menpora berharap legacy Asian Games 2018 mendatang bisa lebih besar dan memiliki nilai sejarah dan kebanggaan yang luar biasa seperti berdirinya Gelora Bung Karno.

“Terkait Asian Games ini kita harus bekerja bersama dan bersatu dan harus dikerjakan secara ramai-ramai oleh semua komponen dan stake holder olahraga di Indonesia,” harap Menpora.

Artikel ini ditulis oleh:

Galangan Dukungan, KPK Audiensi dengan Sejumlah Pemred Media

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred), sebagai bentuk dukungan atas penetapan status tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijojanto (BW).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan selain dengan sejumlah pemred media, hadir pula sejumlah tokoh.
“Ada audiensi dengan Pemred dan sejumlah tokoh,” ujar Priharsa ketika dikonfirmasi, Selasa (27/1).
Meski begitu, ketika ditanya siapa dan dari media apa Pemred yang hadir, serta perihal pembahasan pertemuan tersebut, Priharsa enggan berkomentar.
“Nanti saya tanya dulu,” ujarnya.
Sementara itu, dari akun resmi KPK di @KPK_RI dituliskan ‘beberapa pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, ikut sambangi gedung KPK untuk memberikan dukungannya’
Diketahui, saat ini seluruh media lokal tengah memfokuskan pemberitaan terhadap permasalahan yang menimpa salah satu Komisioner KPK itu. Pertemuan antara KPK dan Pemred itu diduga untuk membahas pemberitaan BW.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Komnas HAM Siap Selidiki Kasus Kriminalisasi Pimpinan KPK

Komisioner Komnas HAM Roychatul Aswida dan Ansori Sinungan memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Hasil dari pertemuan tersebut mengumpulkan data informasi dan fakta terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim. AKTUAL/MUNZIR

Berita Lain