8 April 2026
Beranda blog Halaman 39472

Tabrak UU Minerba, Gerindra Pinta Menteri ESDM Cabut MoU PT Freeport

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan kebijakan pemerintah yang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab dalam MoU yang diteken Kementerian ESDM dengan PTFI terselip adanya kesepakatan soal ekspor konsentrat tembaga.

“Kita tidak mempersoalkan perpanjangan masa perundingan, tetapi terselip pemberian ijin ekspor konsentrat,” tegas Anggota Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (27/1).

Ekspor konsentrat tembaga dimaksud, khususnya menyangkut kesepakatan untuk membayar bea keluar sebesar 7,5 persen. Selain itu juga membayar royalti emas sebesar 3,5 persen dari sebelumnya sebesar 1 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menambahkan, kesepakatan itu telah melanggar Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Selain itu, Komisi VII dan Menteri ESDM pada Desember 2013 silam telah sepakat melarang ekspor mineral mentah terhitung 12 Januari 2014.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis, mengatakan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba menyatakan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan ekspor setelah berkonsultasi dengan DPR.

“Fraksi Gerindra meminta Menteri ESDM Sudirman Said untuk mencabut kebijakan tersebut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Target Pertumbuhan Ekonomi Turun, Menkeu: Penerimaan Negara Tetap Sama

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan  (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan penurunan target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,8 persen menjadi 5,7 persen tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara. Pasalnya, penerimaan negara tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi.

“Untuk penerimaan tetap sama, target RAPBN juga tetap sama,” ujar Bambang di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (27/1).

Lebih lanjut dikatakan dia, penurunan target pertumuhan ekonomi juga disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian global yang turun dari 3,8 persen menjadi 3,5 persen.

“Jadi kami revisi yang baseline dari 5,3 persen ke 5,1 persen,” kata dia.

Dirinya juga mengatakan akan ada usaha ekstra terutama pada belanja relokasi BBM, seperti infrastruktur dan suntikan modal pada beberapa BUMN.

“Disamping ‘effort’ juga bisa menambah ‘foreign direct investment’. Berarti ada tambahan juga yang kita harapkan mendapat imbas positif dari ‘quantitative easing Eropa,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah bersama Komisi XI DPR RI tadi malam sepakat untuk merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimasukkan ke dalam asumsi APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pakar: Konflik KPK-Polri Ujian Sebenarnya 100 Hari Pemerintahan Jokowi

Padang, Aktual.co — Pakar hukum Tata Negara, Saldi Isra menilai konflik antara Polri dengan KPK merupakan ujian sebenarnya dari 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini merupakan ujian sebenarnya dari Jokowi, selama 100 hari pemerintahannya,” kata Saldi di Padang, Selasa (27/1).
Jika Jokowi berhasil menyelesaikan konflik tersebut, maka Jokowi memiliki cukup modal untuk melanjutkan Pemerintahan. 
“Jika tidak, Jokowi akan terus terombang ambing, akan ada terus menerus ujian, karena adanya kepentingan partai dan oknum-oknum tertentu,” jelasnya.
Dirinya mendukung langkah presiden yang membentuk tim independen beranggotakan tujuh orang yang memiliki kredibilitas tinggi dan terkenal dengan anti korupsinya.
Tim 7 diyakini dapat menyelesaikan permasalahan sekitar dua hingga tiga minggu kedepan.“Kalau tim 8 dulu bisa selesai 15 hari, kita prediksi tim 7 bisa dua sampai tiga minggu,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Terpidana Mati ‘Bali Nine’, Kejagung: Grasi Ditolak, Kok Baru Ajukan PK

Jakarta, Aktual.co — Dua terpidana mati narkoba berpaspor Australia yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan diketahui akan segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Atas hal tersebut, Kejaksaan Agung akan melakukan pengecekan.
“Kita periksa dulu apakah benar akan mengajukan PK dan mendaftar,”kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Spontana di kantornya, Selasa (27/1).
Sebelumnya, kuasa hukum anggota ‘Bali Nine, Todung Mulya Lubis saat membesuk kliennya yang ditahan di LP Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu lalu menyebut akan mengajukan PK pasca grasi Andrew ditolak Presiden Jokowi.
“Belum ada laporan adanya pendaftaran PK. Todung datang ke Kejati Bali untuk konsultasi, “ujar Tony.
Kejagung menyesalkan mengapa PK baru akan diajukan padahal grasi Myuran sudah terlebih dulu ditolak Jokowi sejak 30 Desember 2014 lalu. Sedangkan grasi Andrew baru ditolak oleh Jokowi pada 17 Januari 2015 sesuai Keppres No.9/G Tahun 2015.
“Kenapa mereka mengulur-ngulur waktu, enggak sejak dulu,” cetus Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Daniel Purba Mengelak Ditanya Kerjasama Sonangol-Pertamina

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina telah merealisasikan kerja sama dengan perusahaan minyak asal Angola, Afrika yakni Sonangol EP dalam rangka impor minyak mentah.

Pertamina mengklaim bahwa pada akhir Januari 2015 ini, impor sudah dalam proses loading. Besaran awal impor minyak mentah dari Sonangol EP sebanyak 600.000 barel sampai dengan 900.000 barel.

Kendati demikian, baik pihak Pertamina ataupun pihak ISC, masih enggan membeberkan apakah impor dari Sonangol itu merupakan hasil dari pelaksanaan tender yang dilakukan oleh ISC atau penunjukan langsung dari Pertamina.

“Mohon bisa menghubungi bagian komunikasi ya,” kata Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel Purba saat dihubungi Aktual.co, Jakarta, Senin (27/1).

Perlu diketahui, sebelum masuk Indonesia bulan Februari nanti, impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP sudah bisa diterima ISC. Saat ini prosesnya sendiri sudah berlayar lewat kapal yang disewa oleh Pertamina.

Dalam persetujuannya dengan Sonangol EP, Pertamina sepakat membeli minyak dari perusahaan itu setara 100.000 barel per hari (bph). Dengan kata lain, maka Sonangol EP akan memasok sepertiga dari kebutuhan bulanan minyak mentah untuk kebutuhan lokal atau sebanyak 3 juta barel saban bulan.

ISC memang sudah mendapat mandat menggantikan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dalam pengadaan minyak untuk kebutuhan dalam negeri.

Sebelumnya, dikatakan oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang, peralihan fungsi pengadaan dari Petral ke ISC akan menjadikan Petral sebagai trader murni.

“Petral itu berperan menjadi trading murni, jadi Petral boleh ikut tender. Selama dia dapat bagus dan murah sih sah-sah saja,” ujar Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kemenpora Akan Penuhi Undangan PSSI

Jakarta, Aktual.co — Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan Rabu (28/1) akan menghadiri undangan dari PSSI untuk membahas permasalahan yang terjadi pada persepakbolaan nasional.

“Perwakilan dari Kemenpora pasti ada yang hadir. Kemungkinan saya juga akan hadir pada pertemuan itu,” kata Deputi Kemenpora Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Selasa (27/1).

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengirimkan surat secara resmi kepada Menpora Imam Nahrawi, Senin (26/1). Kondisi sebaliknya juga dilakukan oleh Tim Sembilan bentukan Kemenpora yang juga mengirimkan undangan ke PSSI.

Atas kondisi tersebut, kata Gatot, Kemenpora memilih untuk mengalah dan akan menghadiri undangan dari induk organisasi sepak bola Indonesia itu. Pertemuan yang salah satu agendanya melakukan audiensi itu akan dilakukan di Kantor PSSI Senayan Jakarta.

“Sesuai dengan undangan yang dikirim, pertemuan akan dilakukan pukul 12.00 WIB dan akan didahului makan siang. Kita mengikuti saja,” kata pria yang juga menjadi anggota Tim Sembilan itu.

Meski siap menghadiri undangan PSSI, Gatot belum memastikan apakah Menpora Imam Nahrawi bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Selama ini pihak PSSI menegaskan hanya ingin membahas permasalahan sepak bola Indonesia dengan orang nomor satu di Kemenpora itu.

Dengan siap hadir di PSSI bisa dipastikan pertemuan antara Tim Sembilan dengan PSSI yang dijadwalkan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (28/1) batal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

“Pertemuan Tim Sembilan besok tidak jadi dilakukan,” kata Gatot menegaskan.

Tim Sembilan yang salah satu tugasnya membantu memperbaiki permasalahan persepakbolaan nasional, sebelumnya telah mengundang PSSI, Kamis (22/1). Hanya saja pertemuan tidak terjadi karena pihak Tim Sembilan dinilai mengabaikan kedatangan delegasi PSSI.

Pihak PSSI yang dipimpin Ketua Umum Djohar Arifin Husin telah tiba di Kantor Kemenpora 10 menit lebih awal dari undangan. Hanya saja, setelah 30 menit menunggu tidak ada respons, delegasi PSSI kemudian meninggalkan Kantor Kemenpora. *

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain