Jakarta, Aktual.co — Polri menyayangkan sikap KPK dan masyarakat ketika menghadapi penanganan kasus Bambang Widjojanto selalu dikaitkan dengan institusi.
“Kami sayangkan sikap dari KPK yang selalu mengkaitkan masalah ini dengan institusi,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronie Sompie ketika berbicara dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1). 
Ronie juga menjelaskan dalam kasus BW ini tidak ada rekayasa untuk menyerang seseorang tapi ada fakta hukum yang ingin Polri proses. “Apakah dilarang ada kejadian diproses yang juga berbarengan dengan proses hukum lain yang menjadi perhatian publik?” tanya Ronie.
Kasus ini, sambungnya, kredibelitas Polri dipertaruhkan. Selain itu prosedur sudah dilakukan sesuai undang-undang.
“Proses hukum BW bisa kami bisa dibuktikan di pengadilan nanti,” tukas Ronie.
Sementara itu, Polri miris melihat sebagian masyarakat menjustifikasi adanya pelanggaran yang diinginkan Polri untuk melakukan bargaining kasus.
“Kami tegaskan tidak ada bargaining dalam kasus BW, ini proses hukum murni,” tegas Ronie Sompie.
Polri dalam kasus ini sudah bertindak proposional dan profesional untuk melayani masyarakat yang melapor dan Polri tindaklanjuti.
“Kami melayani masyarakat yang melaporkan dan menindak lanjuti sesuai prosedur hukum,”  tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penangkapan Bambang Widjojanto bermotif untuk kepentingan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronie Sompie, dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (24/1).
“Dasar penangkapan itu yakni adanya bukti awal yang cukup,” katanya.
Namun untuk masalah teknis dan praktisnya tergantung di lapangan untuk kepentingan penangkapan.
“Penangkapan ini merupakan perentah pimpinan penyidik,” sergahnya.
Roni juga melanjutkan pihak tersangka bisa melakukan pra peradilan bila Polri melakukan tindakan tidak proposinoal dan tidak beretika.
“Penyidik selalu merekam semua kegiatan penangkapan, ” ungkapnya.
Sementara terkait pemborgolan BW itu merupakan situasional anggota di lapangan. “Kalau tidak melakukan SOP, mereka salah, semua pertimbangan ada di lapangan,” pungkas Ronie.

Artikel ini ditulis oleh:

Kupang, Aktual.co — Pemerhati masalah hukum dan politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yusuf Kuahati menilai masalah atau kisruh yang saat ini mendera KPK dan Polri sangat mempermalukan Indonesia sebagai sebuah negara.

“Hanya ada di Indonesia, antara institusi penegakan hukum saling gontok-gontokkan dan mempertontonkan hal yang tidak lumrah. Ini adalah sebuah pelajaran buruk dalam kehidupoan berbangsa dan bernegara,” kata Kuahati yang dihubungi Aktual.co, di Kupang, Sabtu (24/1).

Menurutnya, kisruh antara KPK dan Polri harus diselesaikan dengan baik, lantaran ke depannya akan sangat mengganggu sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.

Dia menuturkan, bila eleman penegakan hukum bekerja tidsk optimal yang dikhawatirkan sistem hukum di Indonesia akan menjadi kacau. Padahal saat ini negara sedang mengedepankan penegakan hukum.

“Kita patut sesalkan persoalan tersebut biasa terjadi karena akan menganggu demokrasi yang sudah berkembang baik di Indonesia. Persoalan hukum seperti ini tidak saja berimbas pada hukum sendiri, tetapi juga berakibat pada soal lain seperti demokrasi, memunculkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat yang pada gilirannya menganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

Dia meminta, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo terhadap kasus Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan,yang telah nenyeret KPK dan Polri dalam sebuah pusaran masalah.

Presiden Jokowi, kata dia, segera mengambil keputusan. Tidak bisa membiarkan ini. Dalam kondisi seperti ini presiden harus tampil untuk menuntaskan persoalan, bukan berdiri pada area abu-abu.

‘Saya kira presiden tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Presiden Jokowi haris segera bersikap menyelamat KPK dan Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh: