28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39645

Litbang KPK: Banyak RS Masuk Daftar Hitam Masalah Administrasi Buruk

Semarang, Aktual.co — Hasil data Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang periode 2014, tercatat hampir seluruh rumah sakit masuk daftar hitam masalah administrasi buruk. Kondisi demikian, rumah sakit bisa terancam dalam pelanggaran tindak pidana korupsi.

Staf Ahli Bidang Resiko Kementerian Kesehatan, Dr Heny Setyawati mengakui, buruknya masalah administrasi di bidang kesehatan hingga tingkat Puskemas maupun instasi kesehatan lainnya.

“Kita nanti akan turun dan membantu pendampingan perbaikan administrasi. Itu rawan pelanggaran dalam tindak pidana, meski kesalahan administrasi,” kata dia, kepada Aktual.co,  disela-sela sambutan peringatan HUT ke-65 di ruang Sekar Jagad lantai III RSUD Dr Moewardi Solo, Sabtu (10/1).
 
Dengan begitu, maka Dirjen Inspektorat bidang pengawasan akan melakukan pendampingan bagi rumah sakit yang masuk dalam daftar raport merah.

Kepada RSUD Dr Moerwadi, Ia mengharapkan sebagai rumah sakit yang sudah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) supaya memperbaiki dan mempertahankan nilai yang sudah baik.

Selain itu, lanjutnya, rencana RS Moewardi dalam penyelenggaraan sebagai lembaga pendidikan kedokteran yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta harus dibenahi.

“Berdasarkan keputusan Permenkes, RSUD Dr Moewardi sudah disetujui dalam penyelenggaraan pendidikan. Berati satu-satunya rumah sakit daerah yang sekaligus menyelenggarakan pendidikan,” terangnya lagi.

Dengan komitmen seluruh Direksi dan Civitas Hospital,  pihaknya pun yakin pencapaian Rumah Sakit Bebas Nyeri (Pain Free Hospital) dapat terwujud. Persiapan akreditasi JCI ini dalam waktu dekat bisa tercapai.

Artikel ini ditulis oleh:

Kongres PDIP di Bali Hanya Lantik Megawati Jadi Ketum

Denpasar, Aktual.co — Kongres PDIP akan digelar di Pulau Bali. Kongres yang menurut rencana akan digelar pada 9 April mendatang itu hanya akan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

“Kongres sudah diputuskan di Bali. Menurut rencana digelar di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar pada 9 April,” beber Sekretaris DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, kepada Aktual.co,  di sela-sela ulang tahun PDIP ke-42, Sabtu (10/1).

Menurut dia, aspirasi dari seluruh kader se-Indonesia menginginkan kembali Megawati Soekarnoputri memimpin partai berlambang ‘banteng gemuk’ ini dalam lingkaran tersebut.

“Calon ketua umum sudah pasti Ibu Megawati. Seluruh kader di Indonesia sudah memutuskan itu saat Rakernas di Semarang,” papar dia.

Menurut Adi, Megawati merupakan segala-galanya bagi PDIP. “Beliau mengikat partai ini. Kongres nanti hanya soal LPJ dan membahas program partai saja,” ujarnya kembali.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Bali, Anak Agung Ngurah Ratmadi membantah jika kembali didapuknya Megawati sebagai kandidat ketua umum sebagai bentuk mandulnya regenerasi di tubuh PDIP.

“Regenerasi PDIP sudah berjalan. Presidennya sosok muda. Juga pemimpin-pemimpin di pos lainnya,” timpalnya.
Namun demikian, ia menegaskan bila Megawati merupakan sosok yang belum memiliki tandingan di internal partai.

“Soal pimpinan partai itu intern kami menyiapkan kapan waktu yang terbaik untuk regenerasi,” tegas pria yang akrab disapa Tjok Rat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

ICW Tantang Kejagung Cabut SP3 Kasus Cassie Bank Bali

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak agar Jaksa Agung, HM Prasetyo mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus Cassie Bank Bali milik Setya Novanto. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 11 tahun diketahui telah menyembunyikan SP3 kasus Setya Novanto.

“Tantangan Prasetyo adalah membuka SP3-nya Setya Novanto,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, kepada Aktual.co, di Jakarta, Sabtu (10/1).

Emerson menegaskan, dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) milik Djoko S Tjandra, Sahril Sabirin dan Pande Lubis bahwa Setya Novanto dan Tanri Abeng bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

“Karena Djoko S Tjandra PK-nya ditolak dan dalam PK itu disebut bersama-sama, ada dia (Setya Novanto dan Tanri Abeng-red),”sambung Emerson.

Penghentian perkara Setya Novanto dan ditelantarkannya berkas Tanri Abeng selama 11 tahun terkuat setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan Kejaksaan Agung.

“Intinya, untuk tersangka Setya Novanto telah diterbitkan SP3 pada tanggal 18 Juni 2003 dengan nomer: Prin-35/F/F.2.1/06/2003 dan untuk Tanri Abeng belum pernah diberi SP3,” ujar koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

“Rekor Kejaksaan Agung tutupi SP3 Setya Novanto dan telantarkan status tersangka Tanri Abeng dalam perkara dugaan korupsi Cassie Bank Bali selama 11 tahun,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

SBY Didukung 90 Persen Kader Demokrat

Denpasar, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menuturkan jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih dukungan maksimal dari pemilik suara pada Kongres IV Partai Demokrat.

“Dari aspirasi kader di daerah yang sudah saya kunjungi, semua suara kader mengarah, menginginkan kembali beliau (SBY) memimpin Partai Demokrat,” kata Agus usai rapat tertutup, kepada Aktual.co, di Kantor Demokrat Bali, Renon, Denpasar, Sabtu (10/1).

Menurut dia, aspirasi kader daerah kepada SBY mencapai 90 persen. “Kira-kira 90 persen. Memang saya belum ke semua daerah, tapi kira-kira begitu aspirasinya,” papar dia.

Sementara itu,  pada Kongres nanti, Agus melanjutkan, bila salah satu kandidat meraup dukungan di atas 80 persen, maka dapat dipastikan akan dipilih secara aklamasi. Dengan demikian, dapat dipastikan Kongres Demokrat ke-IV mendatang akan menetapkan SBY secara aklamasi.

“Tapi, meskipun aklamasi, bukan aklamasi yang direkayasa, melainkan aspirasi dari kader di tingkat bawah. Aspirasi mereka yang memiliki hak suara,” beber dia.

Pada saat sama, Agus membantah jika upaya aklamasi itu menutup peluang bagi kandidat lain yang akan maju menyaingi SBY.

“Siapa yang menutup, tidak ada. Yang mau maju silakan, tapi kalau tidak dapat dukungan ya jangan marah,” tegas Agus.  

Artikel ini ditulis oleh:

DPRK Aceh Utara Verifikasi Data Dampak Banjir

Banda Aceh, Aktual.co — Anggota Komisi D dan Komisi E, DPRK Aceh Utara memverifikasi data dampak banjir yang diserahkan oleh Pemkab setempat, pada Sabtu (10/1). Verifikasi itu dilakukan dengan cara meninjau langsung ke lokasi banjir di sejumlah kecamatan di kabupaten itu.

Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A Jalil menyebutkan, bahwa pihaknya ingin memastikan data yang diberikan oleh Pemkab setempat itu sahih dan tidak ada desa yang terlewatkan. Sebelumnya, Pemkab setempat menyatakan kerugian banjir yang terjadi dua pekan lalu di kabupaten itu sebanyak Rp850 miliar lebih.

“Jadi, kita cocokkan data kerugian banjir itu dengan tinjauan lapangan. Sehingga, kita bisa menyetujui dana tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir itu,” ujarnya, kepada Aktual.co

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib menyebutkan, Selasa (14/1) mendatang pihaknya akan menemui anggota DPR Aceh. Diharapkan, bantuan untuk mengatasi kerugian banjir itu bisa diplot dalam APBD Aceh 2015 yang kini tengah dibahas DPR Aceh.

“Semoga DPR Aceh bisa membantu memplot dana untuk perbaikan sejumlah infrastruktur dan gedung sekolah yang rusak. Kalau berharap dari dana Aceh Utara, jumlah dana kita sangat terbatas untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir itu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Terkait Pembekuan Rute Penerbangan, Komisi V: Kita Ditertawakan Singapura

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan resmi membekukan rute penerbangan AirAsia dan rute empat maskapai penerbangan lainnya.

Di tempat berbeda, Wakil Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia menilai, tindakan Jonan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat serta terkesan terburu-buru.

Menurut Yudi, tindakan Jonan berakibat buruk terhadap aktivitas penerbangan tanah air. Bahkan atas tindakannya tersebut, penerbangan Indonesia ditertawakan negara tetangga yakni, Singapura.

“Kita ditertawakan Singapura dan dunia luar,” keluh Yudi, kepada Aktual.co, di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).

Yudi mengatakan, pembekuan rute terhadap sejumlah maskapai penerbangan disebut bukan tindakan tepat. Pasalnya, tanggung jawab kelengkapan Bandara termasuk regulasi penerbangan menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan.

“Di dalam UU Menteri bertanggung jawab terhadap izin penerbangan. Oleh karena itu saya sepakat Menteri punya regulator, tapi jangan terburu-buru pembekuan maskapai,” keluhnya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain