Jakarta, Aktual.co —  Dosen Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang Romi Iskandar menilai penerbitan obligasi pemerintah daerah harus mempertimbangkan produktivitas penggunaannya.

“Obligasi adalah hutang, jika dana yang dihimpun digunakan untuk pembiayaan jangka panjang dan kurang produktif maka pemerintah daerah akan kesulitan untuk membayarnya,” ujar Romi Iskandar di Padang, Jumat (9/1).

Ia menyarankan dana yang bersumber dari obligasi akan lebih tepat digunakan untuk pembiayaan usaha produktif yang dikelola daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah dan sejenisnya.

“Jangan menggunakan dana obligasi pemerintah daerah untuk kepentingan sesaat seperti biaya publikasi dan popularitas kepala daerah karena hal itu akan membebani pengembaliannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Padang, Sumatera Barat, Reza Sadat Syahmeini mengatakan pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi melalui bursa efek sebagai solusi pembiayaan.

“Obligasi pemerintah daerah merupakan surat hutang yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dalam rangka membiayai daerah tersebut,” kata Reza

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Padang, Sumatera Barat, Reza Sadat Syahmeini mengatakan pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi melalui bursa efek sebagai solusi pembiayaan.

“Obligasi pemerintah daerah merupakan surat hutang yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dalam rangka membiayai daerah tersebut,” kata Reza di Padang, Jumat (9/1).

Reza menjelaskan bagi pemerintah daerah yang membutuhkan biaya untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan lainnya dapat menerbitkan obligasi pemerintah daerah yang akan difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang terhimpun dari penjualan obligasi tersebut untuk membangun jalan, jembatan, perkantoran dan lainnya, kata dia.

Ia mengatakan selama ini memang obligasi pemerintah daerah belum begitu dikenal dan yang lebih populer adalah obligasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yang lazim disebut obligasi Ritel Indonesia (ORI).

Akan tetapi tidak ada salahnya bagi daerah yang ingin membutuhkan pembiayaan menerbitkan obligasi ini sebagai salah satu alternatif, katanya.

Ia mengatakan obligasi pemerintah daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah dapat mencari pinjaman sebagai alternatif penerimaan daerah.

Tidak hanya itu, penerbitan obligasi pemerintah daerah juga merupakan sarana investasi bagi masyarakat setempat yang memiliki kelebihan uang, dengan membelinya dan akan menerima keuntungan pada akhir waktu sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Rencana penerapan kebijakan untuk menghapus tiket pesawat murah dinilai kepanikan pemerintah dalam merespon carut-marut yang terjadi di dunia penerbangan Indonesia.

“Pemerintah panik, padahal tiket murah sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pariwisata nasional,” kata Ketua Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Chapter DIY Edwin Ismedi Himna di Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut Edwin , selama ini tiket pesawat murah berperan langsung terhadap kenaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) secara signifikan di samping juga mendongkrak bisnis akomodasi khususnya yang digerakkan oleh para pelaku UKM.

Pihaknya memantau selama ini tiket murah yang ditawarkan maskapai berbasis Low Cost Carrier (LCC) menguasai 90 persen pergerakan penumpang yang ada saat ini di Indonesia.

“Dengan terbukanya kasus kelalaian izin Airasia QZ8501 sebenarnya lebih membuktikan ketidakberesan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi jangan mencari kambing hitam,” katanya.

Ia meminta agar kebijakan yang diterapkan sebagai upaya pembenahan tidak justru kemudian mengorbankan bisnis pariwisata yang sedang digenjot untuk mampu mendatangkan 20 juta wisman sampai 2019.

“Tolong dilihat, jumlah wisman sebelum dan sesudah adanya tiket murah, berikut pergerakan wisnus di setiap destinasi di Indonesia. Ada perbedaan yang signifikan,” katanya.

Low Cost Airlines (LCC) merupakan maskapai yang mengoperasikan penerbangannya dengan biaya rendah dan menekankan pada efisiensi.

LCC mengatur efisiensi boarding, efisiensi staf operasional, cara memesan tiket, namun standar safety tetap diutamakan.

LCC juga kerap kali melakukan promosi bahkan pernah ada yang menawarkan harga tiket Rp0 tapi setelah melalui perhitungan bisnis matang tanpa mengorbankan standar keselamatan tapi lebih pada efisiensi biaya operasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka