Medan, Aktual.co — Wartawan unit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak diperbolehkan meliput rapat yang dilaksanakan Komisi A. Diduga, pelarangan itu karena adanya foto dan pemberitaan tentang Ketua Komisi A DPRD Sumut yang merokok ketika memimpin rapat dengar pendapat.

Pelarangan itu mulai dilakukan ketika wartawan ingin meliput rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM di gedung dewan di Medan, Jumat (9/1). Ketika itu, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan dan diikuti tiga anggota Komisi A DPRD Sumut.

Ketika rapat baru dimulai, salah seorang staf Komisi A DPRD Sumut yang diketahui bernama Petty Simanjuntak mendatangi wartawan dan meminta untuk keluar dari ruang rapat. Ketika dipertanyakan alasan pelarangan tersebut, staf komisi itu menunjukkan kliping koran yang menampilkan anggota DPRD Sumut yang merokok ketika rapat.

Di samping kliping koran tersebut, tercantum disposisi agar wartawan tidak diperbolehkan meliput rapat yang dilaksanaka Komisi A DPRD Sumut. “Maaf, kami dapat disposisi agar tidak boleh meliput,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Januari Siregar mengaku terkejut atas pengusiran dan pelarangan bagi wartawan yang akan meliput tersebut. Secara teknis, memang ada rapat internal dengan mitra kerja yang dilakukan secara tertutup dan materi pembahasannya tidak keseluruhan menjadi konsumsi berita.

“Mungkin ada yang dibicarakan khusus, tetapi saya tegaskan, tidak ada pelarangan itu,” kata politisi PKPI tersebut. Anggota Komisi A DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar juga mengaku kaget dengan pelarangan tersebut dan sempat memprotes staf komisi yang mengusir wartawan. “Tidak boleh seperti itu. Nanti akan kami bicarakan lagi dalam komisi,” kata kader PKS tersebut.

Jakarta, Aktual.co —  Catherine, Duchess of Cambridge (lahir dengan nama Catherine Elizabeth Middleton)  dilahirkan pada 9 Januari 1982 silam. Kate Middleton  merupakan istri Pangeran William dan menantu Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris.

Sebagai anak tertua dari tiga bersaudara pasangan Carole Elizabeth Middleton (lahir di Inggris tahun 1955 dengan nama asli Carole Elizabeth Goldsmith, red), seorang pramugari dan Michael Francis Middleton (lahir di Inggris tahun 1949), pramugara yang kemudian menjadi awak perencana penerbangan (flight planner) untuk British Airways.

Keduanya lalu membuka usaha Party Pieces, perusahaan jasa antar yang menjual perlengkapan dan dekorasi pesta. Adik-adik Kate yakni, Philippa Charlotte Middleton (“Pippa” Middleton), lahir tahun 1983 dan James William Middleton (lahir 1987).

Sebelumnya, status Kate Middleton sebagai kekasih Pangeran William yang belum resmi membuatnya banyak diliput oleh media Inggris dan paparazi. Foto-fotonya yang memakai pakaian sehari-hari sering diambil oleh paparazzi setempat.

Pangeran William dan Kate Middleton akhirnya bertunangan secara resmi pada tanggal 2 Oktober 2010 di Kenya dalam perjalanan 10 hari ke Konservasi Alam Liar Lewa untuk merayakan selesainya masa latihan William dalam tugas pencarian dan penyelamatan helikopter RAF.

Pihak Kerajaan Inggris (Clarence House) mengumumkan hal tersebut pada tanggal 16 November 2010. Pasangan tersebut akhirnya resmi menikah di Westminster Abbey pada tanggal 29 April 2011.

William menerima gelar Duke setelah menikah yaitu “duke of cambidge” Sebagai istri duke dan pangeran, Kate Middleton akan menerima gelar Duchess.  Setelah dianugerahi anak pertama, Pangeran George Alexander Louis,  Kate sekarang sedang mengandung anak keduanya. Selamat ulang tahun Kate Middleton.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung langkah Mahkamah Agung yang tak mematuhi putusan Mahkamah Kontitusi no 34/PUU-XI/2013 dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkaham Agung (SEMA) no 7 Tahun 2014, tentang upaya peninjauan kembali hanya sekali dilakukan.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai, jika PK terus diajukan secara berulang-ulang maka hal tersebut akan dijadikan akal-akalan oleh terpidana yang sudah siap dieksekusi.
“Jelas lebih seimbang keadilan dan kepastian hukumnya semua pihak PK cukup 1 kali, biasa yang lebih satu kali itu banyak akal-akalan untuk menunda waktu eksekusi,” kata Zulkarnain ketika dihubungi, Jumat (9/1).
Dia menyebut, jika hal tersebut terus dilakukan oleh narapidana, maka akan menimbulkan risiko yang sangat berbayahaya. Karena, eksekusi akan terus menerus ditunda jika napi terus mengajukan PK.
“Bisa dilihat dari berbagai perspektif, namun dari praktik hukum pidana, atau sebetulnya tidak ada novum. Sehingga berlarut larut, risiko tinggi dan dapat merugikan negara,” kata dia.
Laporan: Wisnu

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby