Jakarta, Aktual.co — Seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Satpol PP Kota Dumai Riau dicokok polisi, karena kedapatan memiliki dua paket kecil diduga sabu-sabu senilai Rp 300 ribu.
Kapolsek Dumai Timur Kompol Bayu Wicaksono mengatakan, warga Jalan Sukosari Kecamatan Dumai Barat ini diciduk oleh aparat pada Rabu (7/1) lalu sekitar pukul 16.45 WIB.
“Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan tersangka pria berinisial Pd (31 tahun) merupakan PNS di Satpol PP Dumai,” kata dia kepada wartawan, Jumat (9/1).
Dia mengatakan, tersangka dicokok polisi di Jalan Pattimura Kecamatan Dumai Kota berdasarkan informasi masyarakat. Kronologis penangkapan, lanjut dia, setelah mendapat laporan, polisi langsung mengintai pelaku yang pada saat itu mengenakan pakaian baju berwarna putih.
“Saat digeledah ditemukan dua paket kecil sabu-sabu seharga Rp300 ribu yang dibeli dari seorang beralamat di Jalan Kaswari Kelurahan Laksamana.”
Tersangka bersama barang bukti sabu-sabu selanjutnya dibawa kde kantor polisi untuk kepentingan pengusutan. Polres Dumai pada kinerja 2014 lalu telah menangani 95 kasus penyalahgunaan narkoba.dengan 156 tersangka diamankan.
Barang bukti dari tindak pidana narkoba yang menjadi sitaan aparat, terdiri dari 2 kilogram lebih sabu-sabu, ganja 2 kilogram dan 156 butir pil ekstasi. “Dibanding 2013, ada peningkatan tiga kasus narkoba pada 2014 ini,” kata Kapolres AKBP Tony Hermawan belum lama ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo belum meminta kepada Polri untuk mengajukan nama-nama pengganti Kapolri saat ini: Jenderal Sutarman. Nama kandidat pengganti bahkan belum dibicarakan di internal Polri. “Belum (diminta Presiden mengajukan nama-nama) sampai sekarang,” kata Kapolri Jenderal Sutarman di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (9/1)

Menurut Sutarman, pergantian jabatan Kepala Kepolisian RI merupakan hak prerogatif Presiden. Sutarman menjelaskan, nama kandidat pengganti juga belum dibicarakan di internal kepolisian. “Pengangkatan, pemilihan Kapolri itu kewenangan Presiden, mau diperpendek mau diperpanjang. Seleksi tidak ada, kalau orang lain menyeleksi biarkan orang lain yang menyeleksi,” ungkap dia

Ketika ditanya nama Komjen Budi Gunawan dan Komjen Badrodin Haiti yang digadang-gadang bakal menggantikan posisinya, menurut Sutarman, keputusan ada di tangan Presiden. “Kita sebenarnya kepada masyarakat dan sekali lagi itu kembali kepada kewenangan Bapak Presiden,” kata Sutarman.

Saat ini polisi aktif dengan pangkat Komjen atau jenderal bintang tiga ada delapan orang. Mereka adalah Wakapolri Badrodin Haiti, Irwasum Dwi Priyatno, Kalemdikpol Budi Gunawan, Kabareskrim Suhardi Alius, Kabaharkam Putut Eko Bayuseno, dan Kabaintelkam Djoko Mukti Haryono. Ada juga polisi yang bertugas di instansi lain, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar dan Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Boy Salamuddin. Sutarman sendiri pensiun pada Oktober tahun ini.

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Sutarman meminta Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw mencegah terjadinya kebocoran anggaran pembangunan daerah di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Anggaran pembangunan daerah yang sangat besar rentan disalahgunakan oleh pejabat-pejabat. Lakukanlah langkah-langkah nyata untuk mencegah penyimpangan, baik itu dengan penegakkan hukum maupun pengawasan,” kata Sutarman dalam pidato usai pelantikan Kapolda Papua Barat dan Kapolda Banten di Jakarta, Jumat (9/1).
Dia mengatakan, Mabes Polri selanjutnya akan memberi bantuan terkait kebutuhan yang diperlukan Polda Papua Barat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar dapat berjalan maksimal.
Kapolri berharap Polda Papua Barat juga dapat berperan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Dia mencontohkan dalam bidang pendidikan, Kapolri mengimbau Kapolda Papua Barat untuk memberdayakan babinkamtibmas sebagai tenaga-tenaga pengajar di daerah-daerah pedalaman.
“Dengan upaya-upaya itu diharapkan Polri bisa menjadi motor penggerak bagi tercapainya percepatan pembangunan di Papua Barat.”
Kapolri meminta kapolda baru agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas mereka yang baru. “Jalankan fungsi dan peran dengan baik, manfaatkan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki,” kata dia.
Kapolri juga mengingatkan jenderal bintang satu itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh anggota untuk mencegah terjadinya penyimpangan. “Pengawasan baik secara melekat maupun pengawasan secara struktur dan berjenjang harus dilakukan. Ini penting untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota,” kata dia.
Pada Jumat, Brigjen Pol Paulus Waterpauw dilantik sebagai Kapolda Papua Barat. Polda Papua Barat merupakan pecahan Polda Papua yang berkedudukan di Manokwari.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Andoolo menahan tersangka yang merupakan bekas bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Selatan, Syaf (47 tahun) atas tuduhan tindak pidana korupsi.
Kajari Andoolo Abdillah mengatakan, Syaf menjalani proses hukum penyidikan pada Kepolisian Resort Kabupaten Konawe Selatan.
“Untuk diketahui bahwa proses hukum dugaan korupsi pajak sertifikasi guru Konawe Selatan tahun 2013 ditangani pihak Kepolisian. Setelah dokumen perkara dinyatakan lengkap (P-21) maka dilimpahkan ke jaksa penuntut,” kata Kajari Abdillah, Jumat (9/1).
Penyidik Polres Konawe Selatan yang menangani kasus penggelapan pajak sertifikasi guru yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp3,8 miliar menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka adalah bendahara Dinas Pendidikan Nasional Konawe Selatan Syaf, bendahara umum daerah (BUD) Naj (44 tahun) dan pegawai kantor Pos Mandonga Amn (39 tahun).
“Berkas perkara yang dinyatakan lengkap adalah tersangka Syaf. Sedangkan tersangka Naj dan Amn masih dalam proses.”
Kejahatan terhadap pajak sertifikasi guru di daerah tersebut terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan anggaran tahun 2013. Modus operandi dari perbuatan yang dilakukan secara terencana tersebut adalah berkolusi dengan pegawai Kantor Pos yang menerbitkan surat setoran pajak (SSP) palsu.
Setelah tercium dari pemeriksaan BPK, tersangka pegawai Kantor Pos Amn bergegas mengembalikan dana sebesar Rp1,2 miliar, sehingga makin menguatkan dugaan terjadinya penyelewengan uang negara. “Tidak ada diskriminasi terhadap tersangka koruptor. Tunggu giliran setelah sampai di tangan jaksa penuntut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu