Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 393 warga negara asing yang tidak memiliki dokumen paspor masuk ke wilayah Indonesia ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan.
Kepala Rudenim Medan Purbanus Purba mengatakan, jumlah orang asing tersebut sudah menumpuk dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan. Namun, menurut dia, petugas Rudenim Medan masih dapat mengatur kepadatan orang asing di institusi hukum tersebut.
“Warga asing yang ditahan di Rudenim Medan, dalam keadaan aman, tertib dan tidak ada terjadi masalah atau pertengkaran,” kata Purbanus di Medan, Jumat (9/1).
Dia menyebutkan, ketentuan jumlah orang asing yang dititipkan di Rudenim Medan, hanya sebanyak 150 orang, namun saat ini telah melebihi dan mencapai hingga 393 orang.
“Jumlah orang asing tersebut cukup banyak dan Rudenim Medan tidak mampu lagi menampung mereka, hal ini harus secepatnya diantipasi dengan cara memindahkan mereka ke Rudenim yang tidak begitu padat.”
Dia menambahkan, warga asing yang berada di Rudenim Medan terdiri dari beberapa negara, yakni Srilanka, Somalia, Afghanistan dan Bangladesh, serta beberapa negara lainnya. Kedatangan orang asing tersebut ke Indonesia, karena di negara mereka sedang terjadi konflik.
Orang asing itu berada di Indonesia, hanya untuk singgah sementara dan menunggu minta perlindungan serta suaka politik ke Negara Australia. “Setiap minggunya ada saja orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki paspor, dan petugas Imigrasi bersikap tegas terhadap pendatang ilegal tersebut,” kata Karudenim Medan.
Data diperoleh, jumlah orang asing di Rudenim Medan hingga Januari 2015, tercatat sebanyak 393 orang, beberapa diantaranya yakni warga Afghanistan (26 orang), Bangladesh (11 orang), dan Palestina (17 orang).
Kemudian, warga Myanmar Rohingya (66 orang), Somalia (132) orang), Srilanka (56 orang), Iran (17 orang), Sudan (22 orang), Eritrya (2 orang), Afrika Selatan (1 orang), Pakistan (9 orang), Taiwan (1 orang) dan Nepal (1 orang).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Pol Sutarman meminta Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengantisipasi potensi penyelundupan di wilayah Banten.
“Saya perintahkan untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengawasan fungsi intelijen dan kerja sama dengan ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) terkait, sehingga situasi kamtibmas di Banten kondusif,” kata Kapolri di Jakarta, Jumat (9/1).
Menurut dia, Banten yang berfungsi sebagai daerah penyangga Ibu Kota sekaligus penghubung Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rawan akan terjadinya penyelundupan barang ilegal maupun penyelundupan manusia.
Sutarman juga meminta Polda Banten mengantisipasi potensi kerawanan di Banten yang bisa memicu terjadinya konflik horizontal akibat perbedaan agama dan keyakinan.
Sementara penanganan terkait mobilitas arus transportasi yang tinggi jelang hari besar keagamaan juga harus menjadi perhatian Kapolda Banten yang baru. “Penanganan mobilitas arus transportasi mudik agar dilakukan secara komprehensif agar bisa berlangsung lancar, tertib dan aman.”
Boy menjadi Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Muhammad Zulkarnain yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat Mabes Polri, karena memasuki masa pensiun.
Sementara Brigjen Pol Paulus Waterpauw dilantik sebagai Kapolda Papua Barat. Polda Papua Barat merupakan pecahan Polda Papua yang berkedudukan di Manokwari.
Kapolri meminta kepada kedua kapolda baru agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas mereka yang baru. “Jalankan fungsi dan peran dengan baik, manfaatkan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki,” kata dia.
Kapolri juga mengingatkan para kapolda tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh anggota untuk mencegah terjadinya penyimpangan. “Pengawasan baik secara melekat maupun pengawasan secara struktur dan berjenjang harus dilakukan. Ini penting untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎ terus mendalami dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009.
Untuk itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Mulya Husada, Muliadi Tjahyono, menjadi saksi untuk Made Meregawa yang merupakan Kepala Biro Umum dan Keuangan‎ sekaligus pejabat pembuat komitmen di Universitas Udayana.
“Muliadi Tjahyono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM,” kata Priharsa ketika dikonfirmasi, Jumat (9/1).
Selain Muliadi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mulya Husada, Sunardi.
“Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM,” ujar Priharsa.
Priharsa mengaku belum mengetahui kaitan para petinggi Mulya Husada dalam kasus‎ dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009. Namun, menurutnya, keterangan Muliadi dan Sunardi diperlukan oleh penyidik.
Selain Made, KPK juga menetapkan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang sebagai tersangka. Made dan Marisi diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Nilai proyek pengadaan itu mencapai Rp 16 miliar. Dalam kasus itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 7 milyar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polda Maluku Utara isyaratkan akan menahan Bupati Pulai Morotai Rusli Sibua, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture pada tahun 2011 lalu.
“Penyidik telah siapkan surat panggilan kepada Bupati Pulau Morotai untuk diperiksa dan kemungkinan bisa ditahan, karena sudah berulangkali dipanggil tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Jumat (9/1).
Menurut dia, selain memanggil Bupati Pulau Morotai, penyidik juga telah memanggil saksi lainnya untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Namun demikian, dia belum bisa memastikan orang nomor satu di Morotai ini akan ditahan, lantaran, saat ini masih sibuk menjalankan roda pemerintahan selaku bupati di kabupaten Pulau Morotai. 
Bupati Morotai sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Polda Malut pada Sabtu 6 April 2013, tetapi Bupati Morotai ini sempat menolak panggilan penyidik Polda, sebab saat itu, dia merasa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak jelas.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadapnya dan dia kini statusnya sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan, penutupan paksa, dan penjarahan fasilitas milik PT MMC,” kata dia.
Hendri mengatakan, Polda Malut memahami betul berbagai tugas dan kesibukan Bupati Morotai dalam menjalankan Roda Pemerintahan. Namun penegakan hukum tetap harus dikedepankan, siapun dia akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Bupati Morotai Rusli Sibua dan wakilnya Weny Paraisu ditetapksan sebagai tersangka dalam kasus ini, sebab diduga sebagai aktor utama dan aktor intelektual pengerahan massa untuk melakukan pengrusakan, penutupan paksa, dan penjarahan fasilitas PT MMC.
Akibatnya, PT MMC mengalami kerugian hingga mencapai Rp300 miliar lebih. Dan kini wakil bupati Morotai, Weni Paraisu sementara menjalani proses hukumnya. Dalam kasus ini juga, tercatat sebanyak empat PNS yang tak lain merupakan bawahannya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dalam kasus yang sama. Sementara sebanyak 473 orang karyawan, warga lokal berhenti bekerja sejak Maret 2012 hingga 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu