Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Pol Sutarman meminta Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengantisipasi potensi penyelundupan di wilayah Banten.
“Saya perintahkan untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengawasan fungsi intelijen dan kerja sama dengan ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) terkait, sehingga situasi kamtibmas di Banten kondusif,” kata Kapolri di Jakarta, Jumat (9/1).
Menurut dia, Banten yang berfungsi sebagai daerah penyangga Ibu Kota sekaligus penghubung Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rawan akan terjadinya penyelundupan barang ilegal maupun penyelundupan manusia.
Sutarman juga meminta Polda Banten mengantisipasi potensi kerawanan di Banten yang bisa memicu terjadinya konflik horizontal akibat perbedaan agama dan keyakinan.
Sementara penanganan terkait mobilitas arus transportasi yang tinggi jelang hari besar keagamaan juga harus menjadi perhatian Kapolda Banten yang baru. “Penanganan mobilitas arus transportasi mudik agar dilakukan secara komprehensif agar bisa berlangsung lancar, tertib dan aman.”
Boy menjadi Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Muhammad Zulkarnain yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat Mabes Polri, karena memasuki masa pensiun.
Sementara Brigjen Pol Paulus Waterpauw dilantik sebagai Kapolda Papua Barat. Polda Papua Barat merupakan pecahan Polda Papua yang berkedudukan di Manokwari.
Kapolri meminta kepada kedua kapolda baru agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas mereka yang baru. “Jalankan fungsi dan peran dengan baik, manfaatkan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki,” kata dia.
Kapolri juga mengingatkan para kapolda tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh anggota untuk mencegah terjadinya penyimpangan. “Pengawasan baik secara melekat maupun pengawasan secara struktur dan berjenjang harus dilakukan. Ini penting untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎ terus mendalami dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009.
Untuk itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Mulya Husada, Muliadi Tjahyono, menjadi saksi untuk Made Meregawa yang merupakan Kepala Biro Umum dan Keuangan‎ sekaligus pejabat pembuat komitmen di Universitas Udayana.
“Muliadi Tjahyono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM,” kata Priharsa ketika dikonfirmasi, Jumat (9/1).
Selain Muliadi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mulya Husada, Sunardi.
“Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM,” ujar Priharsa.
Priharsa mengaku belum mengetahui kaitan para petinggi Mulya Husada dalam kasus‎ dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009. Namun, menurutnya, keterangan Muliadi dan Sunardi diperlukan oleh penyidik.
Selain Made, KPK juga menetapkan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang sebagai tersangka. Made dan Marisi diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Nilai proyek pengadaan itu mencapai Rp 16 miliar. Dalam kasus itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 7 milyar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polda Maluku Utara isyaratkan akan menahan Bupati Pulai Morotai Rusli Sibua, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture pada tahun 2011 lalu.
“Penyidik telah siapkan surat panggilan kepada Bupati Pulau Morotai untuk diperiksa dan kemungkinan bisa ditahan, karena sudah berulangkali dipanggil tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Jumat (9/1).
Menurut dia, selain memanggil Bupati Pulau Morotai, penyidik juga telah memanggil saksi lainnya untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Namun demikian, dia belum bisa memastikan orang nomor satu di Morotai ini akan ditahan, lantaran, saat ini masih sibuk menjalankan roda pemerintahan selaku bupati di kabupaten Pulau Morotai. 
Bupati Morotai sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Polda Malut pada Sabtu 6 April 2013, tetapi Bupati Morotai ini sempat menolak panggilan penyidik Polda, sebab saat itu, dia merasa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak jelas.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadapnya dan dia kini statusnya sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan, penutupan paksa, dan penjarahan fasilitas milik PT MMC,” kata dia.
Hendri mengatakan, Polda Malut memahami betul berbagai tugas dan kesibukan Bupati Morotai dalam menjalankan Roda Pemerintahan. Namun penegakan hukum tetap harus dikedepankan, siapun dia akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Bupati Morotai Rusli Sibua dan wakilnya Weny Paraisu ditetapksan sebagai tersangka dalam kasus ini, sebab diduga sebagai aktor utama dan aktor intelektual pengerahan massa untuk melakukan pengrusakan, penutupan paksa, dan penjarahan fasilitas PT MMC.
Akibatnya, PT MMC mengalami kerugian hingga mencapai Rp300 miliar lebih. Dan kini wakil bupati Morotai, Weni Paraisu sementara menjalani proses hukumnya. Dalam kasus ini juga, tercatat sebanyak empat PNS yang tak lain merupakan bawahannya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dalam kasus yang sama. Sementara sebanyak 473 orang karyawan, warga lokal berhenti bekerja sejak Maret 2012 hingga 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengacara Tomson Situmeang dalam penyidikan perkara pemberian suap kepada bekas Ketua Mahakamah Konstitusi, Akil Mochtar yang diduga diberikan Bupati Tapanuli Tengah non-aktif Raja Bonaran Situmeang.
“Tomson Situmeang diperiksa untuk tersangka RBS (Raja Bonaran Situmeang),” kata Kepala Bagian Pemeritaan dan Infromasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (9/1).
Tomson sebelumnya pernah diperiksa dalam perkara yang sama pada 23 Oktober 2014 lalu. Tomson merupakan kerabat Bonaran yang berprofesi sebagai pengacara dan mengelola kantor Bonaran di gedung Pusat Alkitab lantai 9 unit 901 Jalan Salemba Raya No. 12 Senen, Jakarta Pusat, selepas Bonaran tidak lagi menjadi pengacara.
Kantor itu sudah digeledah pada 24 September 2014 lalu, dari penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen. KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka sejak 19 Agustus 2014 sebagai hasil pengembangan dugaan suap di MK dengan terdakwa Akil Mochtar.
Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, Akil disebut menerima Rp1,8 miliar dari Bonaran Situmeang.
Terkait kasus ini, KPK juga sudah menjerat sejumlah pihak yaitu Akil Mochtar yang sudah divonis seumur hidup, mantan bupati Gunung Mas Hambit Bintih divonis 4 tahun penjara, tim sukses Hambit, Cornelis Nalau Antun yang divonis 3 tahun, anggota Komisi II Chairun Nisa yang divonis 4 tahun penjara, pengacara Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun kurungan, adik Ratu Atut pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang divonis 5 tahun penjara.
Selanjutnya pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin, tangan kanan Akil Muhtar Ependy, Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masitoh juga menjadi tersangka kasus penyuapan Akil.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu