Jakarta, Aktual.co — Walikota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor mengapresiasi keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayah administratif yang dipimpinnya karena mempunyai peran penting dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan secara dini terhadap peristiwa apapun di masyarakat.

“Keberadaan FKDM sangat mempunyai arti penting di dalam masyarakat karena telah membantu pemerintah dalam memberikan informasi tentang suatu peristiwa kepada publik,” ujarnya dalam acara silahturahmi anggota FKDM Kota Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis (8/1).

Ketua FKDM Jakarta Selatan Abdul Havis mengatakan kegiatan FKDM bertujuan membantu pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewaspadaan dini terhadap apapun yang terjadi di masyarakat.

Havis berharap forum tersebut dapat terus berkembang dan keberadaannya dapat tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan.

“Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap publik dan sebagai upaya untuk bersinergi dengan aparat pemerintah dalam semua unsur,” katanya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan Moh Matsani menjelaskan FKDM merupakan sebuah forum untuk kemasyarakatan di mana semua kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan dan binaan Kesbangpol.

“FKDM Jakarta Selatan merupakan binaan dari Kesbangpol Jakarta Selatan dan telah menjalankan perannya menjadi mitra pemerintah,” katanya.

Acara silaturahmi anggota FKDM Kota Jakarta Selatan diselenggarakan oleh Kesbangpol Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh 20 anggota, termasuk ketua dan jajaran pengurus periode 2014-2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan uji coba penghapusan sistem setoran angkutan umum di wilayah ibu kota. Seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Kamis (8/1).

“Rencananya, uji coba penghapusan sistem setoran itu akan kita laksanakan pada tahun ini. Tapi, kita belum memastikan waktunya,” ujarnya. 
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, uji coba penghapusan sistem setoran tersebut dilaksanakan terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan di Kota Jakarta.

“Nantinya, kita akan lakukan uji coba pada angkutan umum yang ada di sejumlah rute. Jadi, sopir akan menerima gaji bulanan, bukan lagi dengan sistem setoran,” ujar Ahok.

Dia menuturkan penghapusan sistem setoran itu dimaksudkan agar tidak ada lagi sopir yang melakukan aksi kebut-kebutan dengan sopir lainnya setiap hari untuk mengejar setoran.

“Selain itu, penghapusan sistem setoran tersebut juga bertujuan supaya tidak ada lagi angkutan umum yang berhenti sembarangan untuk mengangkut penumpang (ngetem),” tutur Ahok.

Mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan setelah uji coba itu dilaksanakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penghapusan sistem setoran angkutan umum.

“Kalau setelah diuji coba ternyata memang terbukti bisa menghasilkan ketertiban lalu lintas, maka kebijakan itu mungkin sudah bisa diterapkan pada 2016,” ungkap Ahok. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ada beberapa ruas jalan yang tidak dapat diberlakukan kebijakan pelarangan motor melintas yakni Jalan Angkasa dan Jalan Garuda di kawasan Kemayoran. 
“Kedua wilayah tersebut belum ada kajiannya,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/1).
Seperti diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya telah menerapkan kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin (Bundaran HI) hingga Jalan Medan Merdeka Barat mulai 17 Desember 2014.
Sebagai kompensasi dari kebijakan itu, Pemprov DKI menyediakan bus tingkat gratis di sepanjang jalur tersebut sehingga para pengendara motor dapat memarkirkan motornya di tempat-tempat parkir, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus tingkat gratis untuk mencapai tempat yang dituju. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid