5 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39727

Audit BUMN, BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp16,9 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Anggota Auditor Keuangan Negara (AKN) VII BPK RI Achsanul Qosasi menyatakan bahwa pihaknya telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp16,9 triliun dari hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan plat merah dalam tiga tahun, terhitung 2011 hingga 2013.

“Untuk BPK, periode yang lalu sudah menyelamatkan dan penghematan uang negara Rp16,9 triliun,” kata Achsanul di gedung BPK RI, Jakarta, Kamis (8/1).

Ia menegaskan, penghematan tersebut dihasilkan dari koreksi atas subsidi/PSO sebesar Rp16,9 triliun, koreksi cost recovery sebesar Rp2,9 triliun, serta sebesar Rp146,035 miliar dari hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, berupa penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara.

“Dari hasil audit yang dilakukan terhadap perusahaan pelat merah, kasus yang paling besar dan sering terjadi adalah ketidakpatuhan dan ketidakefisienan. Ada juga tentang bagaimana banyak BUMN yang salah melakukan investasi pengadaan barang. Detailnya sangat rahasia. Nanti di LHP Juni baru disampaikan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Imigrasi Mataram Akan Deportasi Dua Warga Australia

Jakarta, Aktual.co — Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mendeportasi dua warga negara Australia yang tak memiliki paspor dan visa sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya di wilayah Pujut, Lombok Tengah.
Dua warga asal Negeri Kanguru itu bernama Richard Peter Monaghan dan Pedlow Michael Edward. Keduanya diamankan di wilayah Pujut, Lombok Tengah, pada Rabu (7/1) oleh Kodim setempat.
Kepala kantor Imigrasi Mataram Husni Thamrin mengatakan, kedua WNA itu diamankan berdasarkan hasil tindak lanjut dari pengamanan Kodim Lombok Tengah pada Rabu (7/1) di wilayah Pujut, Lombok tengah.
“Jika seluruh pemeriksaannya sudah rampung, rencananya dua warga asal Australia ini akan kami deportasi ke negaranya dan kami black list,” kata dia di Mataram, Kamis (8/1).
Untuk mencapai hal itu, kata dia, pihak Imigrasi Mataram menunggu paspor dan visa milik Pedlow Michael Edward dari perusahaan yang mensponsorinya. “Katanya paspor dan visanya ada di perusahaan yang berkantor di Jakarta, sudah kami koordinasi dan sedang menunggu konfirmasi.”
Sedangkan, Richard Peter Monaghan saat diperiksa oleh pihak Imigrasi Mataram, hanya menunjukan paspor saja. Namun, Paspor yang ditunjukannya berupa paspor kunjungan, bukan kerja. “Selain paspor yang tidak sesuai, dia juga tidak memiliki Visa Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).”
Diketahui, kedatangan dua warga asing itu ke Lombok tengah, tepatnya di wilayah Pujut guna mencari emas. “Katanya di wilayah itu ada kandungan emas, jadi dari perusahaan mereka disponsori untuk melakukan kegiatan itu,” kata dia.
Kegiatan yang dilakukan oleh dua warga asing tersebut diketahui sudah berjalan sejak akhir Desember 2014 lalu. “Saat anggota ke lapangan, terlihat mereka sudah mulai meratakan lahan yang rencananya akan dijadikan lokasi kantor.”
Selain itu, kata dia, mereka menggunakan peralatan yang diduga milik militer untuk membuat sumur bor di wilayah tersebut. “Berdasarkan itu, Kodim Lombok tengah mengamankan keduanya bersama alat yang dicurigai milik militer luar negeri,” kata Husni.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

DKI Bangun Kampung Atlet 11 Hektar di Kemayoran

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI akan bangun perkampungan atlet di lahan seluas 11 hektar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Terkait akan dijadikannya Jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara Asian Games 2018, selain Bandung dan Palembang.
“Ya, kita akan membangun perkampungan atlet di kawasan Kemayoran. Di sana ada berbagai sarana, termasuk venue aquatic,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Kamis (8/1).
DKI juga akan merehab gelanggang olahraga (GOR) Velodrome di Jakarta Timur di 2016, agar berstandar internasional.
Kata Ahok, persiapan juga akan dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur transportasi. Seperti lightrail dari Bandara Soekarno-Hatta ke sejumlah wilayah di Jakarta.
“Kita akan bangun lightrail dari Tangerang masuk ke Waduk Pluit, Kota Tua, Ancol, Kemayoran, Sunter, Kelapa Gading, hingga Bekasi. Jadi kita bangun dari barat ke timur di pesisir pantai. Nah, kita sedang kerjasama dengan swasta sehingga mereka dapat luas bangunan yang maksimum,” jelas dia.
Ahok berharap seluruh pembangunan infrastruktur selesai di 2017, sebelum perhelatan Asian Games.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Sanksi “Gijzeling” Bisa Berantas Mafia Pajak

Jakarta, Aktual.co —  Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan pemberian sanksi paksa badan atau penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak merupakan langkah maju dari pemerintah untuk memberantas mafia pajak.

Menurut Yustinus, walau hal tersebut diyakininya tidak akan berdampak langsung terhadap pendapatan pajak, namun akan memiliki efek jera jika dilakukan secara berkelanjutan dan simultan.

“Apalagi jika kantor pajak di daerah juga melakukan hal yang sama, efeknya akan lebih luar biasa. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat,” kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Analysis (CITA) saat dihubungi di Jakarta, Kamis (8/1).

Yustinus menambahkan sanksi “gijzeling” sudah cukup berat dan dibutuhkan dukungan kuat dari pemerintah agar petugas pajak tidak dikriminalisasi dalam proses penyanderaan ini. “Presiden sudah berkomitmen terhadap hal tersebut,” tambahnya.

Ia pun mendukung langkah serius pemerintah memberantas mafia pajak yang sudah mengakar cukup lama. Terlebih apabila Presiden secara langsung menangani masalah ini dengan mengatur koordinasi berbagai lembaga terkait.

Secara terpisah, Chief Research and Strategy Network of Market Investor (NMI) Reagy Sukmana mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat memberantas mafia pajak, mengingat target penerimaan pajak yang diminta Presiden terbilang tinggi.

“Melihat masih rendahnya ‘tax collection ratio’ yang masih di sekitaran level 52,7 persen dan untuk menyehatkan postur APBN, pemerintah diharapkan serius untuk memerangi mafia pajak. Saya melihat ada upaya baik pemerintah,” tuturnya.

Reagy menambahkan, berbagai langkah bisa diambil oleh pemerintah dalam memerangi mafia pajak seperti reformasi birokrasi dan memberlakukan sistem pajak “online” atau daring serta menekankan adanya integrasi antara KPK, PPATK, Ditjen Pajak, BPKP, dan penegak hukum lainnya.

“Presiden jangan ragu-ragu untuk memberantas. Mafia pajak yang sudah lama mendapatkan pembiaran akhirnya membuat penerimaan pajak tidak optimal. Padahal pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar,” ujarnya.

Menurut Reagy, Presiden sudah memiliki tekad untuk memerangi mafia pajak, namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terpaku pada kasus-kasus besar saja.

“Jika Presiden tidak berdiri paling depan dan tidak bergerak cepat, maka akan sulit bagi Dirjen Pajak terpilih untuk mencapai target penerimaan dan melakukan perbaikan internal mereka,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Diperingatkan Mendagri, Gubernur Aceh Minta Pembahasan APBD Dipercepat

Banda Aceh, Aktual.co — Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah meminta agar pembahasan APBD Aceh 2015 dipercepat. Pasalnya, sampai hari ini hanya Aceh dan DKI Jakarta yang belum menyerahkan RAPBD 2015 ke Kemendagri. 
Bahkan, Mendagri RI Tjahjo Kumolo telah memperingatkan dua provinsi tersebut.
“Selain itu, kalau ada program aspirasi masyarakat melalui DPRA, agar diarahkan ke program dan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya,” kata Zaini, Kamis (8/1).
Mulai tahun 2015 ini pemerintah pusat melarang alokasi dana hibah barang dan jasa. Dasar ajuannya adalah hasil evaluasi terhadap RAPBD Provinsi lain di Indonesia, dimana semua usulan tersebut ditolak oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu, gubernur meminta dana aspirasi masyarakat melalui melalui DPRA dicukupkan sesuai dengan dana yang tersedia dan tidak mengganggu program yang telah disusun SKPA.
“Saya juga berharap dukungan DPRA agar rencana pengembangan dan pembangunan area Mesjid Raya Baiturrahman serta pembangunan jembatan Lamnyong dapat tertampung dalam APBA 2015,”pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Miliki Dokumen Lengkap Dua Warga Australia Diciduk Petugas Imigrasi

Jakarta, Aktual.co — Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengamankan dua warga asal Austalia karena diketahui tidak mengantongi paspor kerja dan Visa Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).
Dua warga asal Negera Kanguru itu bernama Richard Peter Monaghan dan Pedlow Michael Edward. Keduanya diamankan di wilayah Pujut, Lombok Tengah, pada Rabu (7/1) oleh Kodim setempat.
Mengetahui hal itu, Kepala kantor Imigrasi Mataram Husni Thamrin langsung mengutus anggotanya untuk memeriksa kedua warga asing itu.
“Awalnya pengamanan dilakukan oleh Kodim Lombok Tengah, terkait aktivitas mereka yang dicurigai menggunakan peralatan militer di wilayah Pujut. Kemudian, setelah diperiksa keduanya malah tidak memiliki paspor dan visa kerja,” kata dia kepada wartawan, Kamis (8/1), usai dihubungi oleh Kodim Lombok Tengah. 
Berdasarkan hal itu, keduanya langsung digiring oleh pihak imigrasi Mataram pada Rabu (7/1) untuk diproses lebih lanjut. Kedua warga asing itu diketahui tidak memiliki Visa Kitas dan salah satu darinya tidak mampu menunjukan paspor. “Si Richard punya paspor, namun yang digunakannya adalah paspor kunjungan, bukan paspor kerja.”
Sedangkan Pedlow, kata dia, tidak dapat menunjukan Paspor dan Visa Kitas saat diminta oleh anggotanya dilapangan. “Alasannya paspor dan Visanya disimpan oleh perusahaan di Jakarta,” kata Husni.
Kedatangan kedua warga asing itu ke wilayah Pujut diketahui sejak akhir Desember 2014. “Aktivitas mereka sudah sampai meratakan lahan disekitarnya dan membuat sebuah sumur bor menggunakan peralatan militer,” kata dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, aktivitas yang dilakukan kedua warga asing itu adalah ingin mencari emas di wilayah tersebut. “Mereka mengaku disponsori oleh sebuah perusahaan untuk mencari emas di daerah sana. Katanya diwilayah itu terdapat kandungan emas,” katanya.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, dikatakannya bahwa Richard Peter Monaghan berasal dari PT Archipelago Indonesia Drilling dan Training, sedangkan Pedlow Michael Edward dari PT Servita Benicdo.
Kemudian, terkait peralatan yang ditemukan kodim Lombok Tengah sejenis milik militer itu. Husni mengatakan bahwa si Pedlow dahulunya adalah mantan militer di Australia. Hal itu diungkapkannya berdasarkan pengakuan Pedlow.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain