Jakarta, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Hutan dan Fauna (PROFAUNA) mencatat tingginya angka perdagangan satwa liar secara online sepanjang 2014 dengan sedikitnya 3.640 iklan di media sosial.

“Iklan dimedia sosial itu menawarkan satwa liar berbagai jenis,” kata juru kampanye PROFAUNA Indonesia Swasti Prawidya Mukti lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (7/1).

Satwa liar yang diperjualbelikan secara online itu antara lain elang jawa, siamang, surili, lutung jawa, kakatua raja, nuri merah kepala hitam, kukang dan nuri bayan.

“Maraknya perdagangan satwa liar secara online ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di alam, karena sebagian besar yang diperdagangkan adalah hasil tangkapan dari alam,” kata dia.

Jual beli satwa langka itu bukan hanya terjadi diranah domestik tapi juga untuk diselundupkan ke luar negeri.
Beberapa negara yang menjadi sasaran penyelundupan satwa asal Indonesia itu seperti Hongkong, Kuwait, Cina, Taiwan dan Prancis.

“Kejahatan satwa liar ini sudah lintas negara. Pemerintah perlu lebih tegas menanganinya karena jelas perdagangan satwa liar yang dilindungi itu melanggar hukum dan bisa diancam hukuman penjara lima tahun,” kata dia.

Sementara itu, PROFAUNA mencatat kasus kejahatan satwa liar di Indonesia yang meliputi perdagangan, perburuan dan kepemilikan illegal di tahun 2014 masih terbilang tinggi.

Sedikitnya, terdapat 78 kasus penegakan hukum terkait kejahatan satwa liar sepanjang tahun 2014.

“Itu hanya kasus yang terungkap ke permukaan, seperti adanya pemberitaan di media massa atau berdasarkan temuan tim PROFAUNA,” katanya.

Sepanjang 2014, PROFAUNA juga menerima 192 pengaduan dari masyarakat terkait kejahatan satwa liar.

Kebanyakan kasus yang diadukan adalah perdagangan satwa liar secara online atau perburuan satwa liar yang diunggah di media sosial.

Perdagangan satwa langka secara online juga semakin tinggi dan semakin menyebar luas ke berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menilai pernyataan pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang ingin mengambil alih Fraksi Partai Golkar DPR RI hanya bercanda. “Ada pernyataan dari kubu Jakarta yang ingin mengambil alih Fraksi Partai Golkar DPR RI pada 15 Januari mendatang. Pernyataan itu kami nilai hanya canda belaka,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (7/1).

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini menjelaskan, pada kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta, ada mantan Ketua DPR RI, ada mantan menteri, dan ada dua orang anggota DPR yang seharusnya memahami aturan perundangan. Bambang menilai, Agung Laksono dan kelompoknya dari kubu Partai Golkar hasil Munas Jakarta memahami betul posisi dan kedudukan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki aturan hukum serta UU yang harus dihormati.

Partai Golkar hasil Munas Jakarta, kata dia, juga mengetahui bahwa DPR RI adalah institusi negara dan bukan lahan sangketa yang bisa dikuasai begitu saja oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas dan kedudukan hukum yang jelas. “Institusi DPR RI itu termasuk ruangan Fraksi Partai Golkar dan ruangan sembilan fraksi partai politik lainnya. Ruangan fraksi adalah sarana milik negara yang digunakan oleh anggota DPR yang telah dilantik secara sah,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, menduduki ruangan fraksi di DPR RI dengan motif dan tujuan kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa mengindahkan aturan dan UU, berarti berhadapan dengan kekuatan negara. Ia mengingatkan, penggunaan ruangan fraksi di DPR RI tidak bisa dilakukan begitu saja mengikuti keinginan seseorang maupun pihak tertentu. “Jika ada pihak yang sangat ingin menduduki jabatan di DPR RI atau memiliki misi lain, sebaiknya menempuh cara yang elegan dan terhormat, sesuai aturan perundangan yang berlaku,” kata Bambang.

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Joko Widodo disarankan agar melakukan evaluasi kerja. Evaluasi itu untuk memperbaiki kinerja para pembantu presiden di Kabinet Kerja yang dinilai kontraproduktif.
Hal tersebut, terkait adanya dugaan penyimpangan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji.
“Kondisi ini masih ditambah dengan para pembantu Jokowi yang kerap melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi sendiri. Saya mencatat ada beberapa langkah yang bisa merusak sistem,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ketika dihubungi, Rabu (7/1).
Dia pun mencontohkan seperti halnya pemerintahan Jokowi yang seenaknya menaikan dan menurunkan harga bahan bakar minyak. “Langkah kontroversi juga menaikan harga BBM disaat harga BBM dunia turun, dan kita masyarakat mempertanyakan apakah benar harga BBM bersubsidi itu masih disubsidi?,” kata dia.
Belum lagi, kata Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintahan Jokowi juga tidak pernah menghargai suksesnya pemerintahan terdahulu. Meski pemerintahan terdahulu yang dipimpin SBY sudah menggelar karpet merah bagi Jokowi dan tinggal meneruskan saja.
“Pemerintahan SBY sudah meletakkan karpet merah untuk Jokowi. Dia mewariskan stabilitas politis, sosial, ekonomi dan keamanan. SBY bahkan mengundang Jokowi dan menjelaskan semuanya,” kata dia.
Sebelumnya ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar 2 persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Polri membentuk tim untuk menyelidiki apakah ada unsur tindak pidana dalam peristiwa yang menyebabkan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di penghujung Desember 2014 silam.
“Menurut kabareskrim tim sudah ada cuma belum ada surat perintah penyelidikannya. Tim tersebut akan terkait dengan penelusuran apa ada tindak pidana,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie, di Jakarta, Rabu (7/1).
Tim Polri nantinya berdiri sendiri dan tidak terkait dengan tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kendati demikian pihaknya pun masih menunggu tim (KNKT) terkait investigasi penyebab jatuhnya pesawat.
Nantinya, hasil investigasi tim KNKT bisa diserahkan ke Polri sebagai bukti awal tim Polri untuk bekerja bila dalam hasil investigasi itu terdapat unsur pelanggaran pidana.
“Hasil investigasi KNKT bisa diserahkan ke Polri atau KNKT mengajak Polri kerja sama. Kalau ada bukti permulaan yang cukup terkait perbuatan pidana, kehadiran Polri untuk proses hukum itu dibutuhkan, maka Polri akan bantu,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa petugas operasional penerbangan AirAsia baru mengambil bahan informasi cuaca setelah pesawat AirAsia QZ8501 sudah terbang, bukan sebelum pesawat lepas landas. Padahal, seharusnya data info cuaca sudah dipegang oleh pilot satu jam jelang keberangkatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby