Jakarta, Aktual.co —Dinas Perhubungan DKI masih menunggu hasil evaluasi uji coba selama satu bulan pemberlakuan pelarangan sepeda motor melintasi jalan protokol. Sebelum melakukan perluasan zona pelarangan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit mengatakan hasil evaluasi itu nantinya masih harus mendapat persetujuan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
Namun dalam Rapat Pimpinan kemarin, kata dia, gubernur memang sudah menyampaikan rencana perluasan zona pelarangan itu. 
“Ya ada rencana penambahan, sebagaimana rapim kemarin Gubernur ingin sampai Jalan Sudirman. Kita evaluasi, ini kan (uji coba) belum selesai sampai 17 Januari. Baru kita korelasikan dengan keinginan gubernur,” kata Benjamin, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).
Namun pelaksanaannya dengan satu catatan, yakni ada penambahan armada bus gratis. “Sekarang ada 10 bus,” ucap dia.
Belum diberlakukan, penolakan perluasan zona pelarangan sudah disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman.
Ditemui di DPRD DKI, Rabu (7/1), Prabowo meminta rencana itu dibatalkan. Alasannya, tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana memadai.
“Perlu dipersiapkan yang matang khususnya sarana transportasi pengganti dan kesiapan lahan parkir gratis di wilayah yang direncanakan,” ujar dia. 
Peraturan Daerah DKI yang menyebut ke depannya jalan protokol tidak boleh dilewati kendaraan roda dua, menurut dia baru bisa diberlakukan kalau sarana transportasi memang sudah tersedia dan lengkap. 
Selain itu, Pemprov DKI juga harus mematangkan dasar hukum peraturan itu. Yakni dengan melakukan beberapa persiapan teknis. 
Mantan Dirut PD Pasar Jaya itu mengatakan Pemprov DKI harus benar-benar menyediakan transportasi gratis sebagai kompensasi perluasan zona pelarangan sepeda motor. “Prinsipnya saya setuju, sejauh sarana transprotasi sudah siap dan gratis.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI berencana memperluas zona pelarangan sepeda motor melintasi jalan protokol di DKI. Kepala Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Benjamin Bukit menegaskan pelarangan tidak terkait dengan upaya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dia berdalih pelarangan dilakukan semata-mata untuk mengurangi tingkat kecelakaan motor yang mencapai 62 persen dari total kecelakaan lalu lintas di Jakarta.
“Ini (pelarangan motor) nggak ada ‘income’ (pemasukan) nya. Ini kan pembatasan saja hanya dalam rangka preventif kecelakaan sepeda motor,” ujar dia, di DPRD DKI, Rabu (7/1).
Dijelaskannya lebih lanjut, pelarangan ini merupakan strategi Pemprov DKI untuk membatasi lalu lintas di DKI. Yakni berupa pembatasan sepeda motor, parkiran, dan pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) untuk kendaraan roda empat. “Untuk sementara ya sepeda motor.”
Benjamin mengakui rute pelarangan motor memang masuk dalam rangka implementasi pemberlakuan ERP. 
“Memang di jalur ERP tidak boleh ada kendaraan sepeda motor melintas. Ya itu saja,” ucap dia.
Menanggapi keluhan pengendara motor soal minimnya lahan parkir yang tersedia, Benjamin mengatakan, “Pasti kita akan matangkan kantong-kantong parkirnya. Namun kita butuh waktu supaya sosialisasi (pelarangan) ini jelas. Nanti disampaikan dari radio dan spanduk.”

Artikel ini ditulis oleh: