Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengakui bukan hanya AirAsia yang melakukan pelanggaran izin terbang, 
Pemerintah melalui Kementerian perhubungan mengakui banyak maskapai lain kerap ‘bermain’ dalam persoalan izin ataupun slot terbang. 
Plt Direktur Perhubungan Djoko Murjatmodjo kembali menegaskan akan membekukan rute penerbangan milik maskapai lain yang terbukti melanggar perizinan.
“Maskapai lain (selain AirAsia) ada kesalahan seperti itu. Bila dalam penyelidikan ditemukan ada yang salah, rute penerbangan lain akan kita bekukan juga,” ungkapnya, Senin (5/1) kemarin.
Djoko menuturkan, dalam peraturan penerbangan dunia, bandara yang kepadatannya lebih dari 50 persen bakal menyerahkan persoalan slot kepada komite. Dalam hal ini Indonesia Slot Committee (IDSC). Untuk koordinator internasional di Indonesia, maskapai Garuda Indonesia menjadi penanggungjawab.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati dalam katerangannya, Selasa (6/1).

Sebut Reni, Tim Sembilan ini jangan diniatkan untuk mendongkrak prestasi di dunia olahraga. Karena, prestasi di olahraga tidak bisa dilakukan dengan cara instan. “Dapat dipastikan Tim Sembilan yang ad hoc ini juga tidak akan mampu mendongkrak prestasi olahraga di Indonesia dengan cara instan,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, lanjut Reni, semestinya pemerintah penuhi dan perkuat infrastruktur, peningkatan pembinaan usia muda, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi integritas para pelatih dan wasit.

Empat tugas pokok dari Tim Sembilan yakni perbaikan sistem, organisasi, pengelolaan dan pembinaan. Namun, sambung Reni, masuknya sejumlah tokoh yang berlatar belakang di bidang hukum patut dipertanyakan. “Apa relevansinya dalam konteks empat tugas pokok tersebut? Jangan sampai Tim Sembilan justru menjadi blunder dan tidak menghasilkan apapun. Apalagi pembentukan tim ini pembiayaannya (Rp 1-2 miliar) bersumber dari anggaran negara,” demikian Reni.

Kemenpora telah mengumumkan nama-nama yang akan bekerja sebagai Tim Sembilan yang bertugas mengawasi kinerja Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan sepakbola nasional. Mereka adalah: Oegroseno (mantan Wakapolri), Imam B Prasodjo (sosiolog), Budiarto Shambazy (wartawan senior), Ricky Yakobi (mantan pemain nasional), Gatot Dewa Broto (Kemenpora), Nur Hasan (Akademisi), Joko Susilo (mantan Dubes RI untuk Swiss), Yunus Husein (mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) dan Eko Ciptadi (mantan Deputi Pencegahan Komite Pemberantasan Korupsi.

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho mengatakan pihaknya bakal memperingatkan Presiden Joko Widodo ihwal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Emerson, ICW tidak merekomendasikan Kepala Lembaga Pendidikan Komjen Budi Gunawan dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti maju menjadi calon Kepala Kepolisian. “Pasti tidak (merekomendasikan). Jangan dipaksakan kalau punya kartu kuning,” kata Emerson , Senin (5/1).

Sebelumnya, pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan mengenai rekening gendut polisi. Dalam laporan itu, disebut per tanggal 19 Agustus 2008 kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp 4,6 miliar. Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Sementara Badrodin Haiti per tanggal 24 Maret 2008 disebut memilik harta Rp 2 miliar dan US$ 4.000. Dia juga dituduh membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan. Bila salah satu dari keduanya terpilih, kata dia, artinya ada proses pemilihan yang janggal. Sebab, keduanya pernah masuk dalam daftar pemilik rekening gendut. “Logikanya pemilihan Menteri saja harus melalui saringan PPATK dan KPK, kalau kedua calon itu lolos, lha ini ada apa?,” ujar Emerson.

Dampak yang terjadi bila Budi atau Badrudin terpilih, kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai penegakan hukum akan berkurang bahkan hilang. Selain itu, menurut Emerson, polisi sulit menindak tegas kasus korupsi atau pencucian uang. Anggota Komisi Kepolisian Nasional M. Nasser mengatakan pihaknya masih memperdalam pengumpulan informasi rekam jejak kedua calon. Katanya, Kompolnas belum mendapat laporan soal dugaan kepemilikan rekening gendut kedua calon.

Hingga saat ini, Kompolnas masih dalam tahap penyempurnaan informasi secara keseluruhan. Nama-nama calon Kapolri juga belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Belum sejauh itu. Kami masih menanyai mantan atasannya, mantan anak buahnya, tetangganya, si calon ini gimana,” kata Nasser. Selain kedua calon tersebut, Kompolnas juga akan menggali informasi rekam jejak para polisi bintang tiga. “Kami belum mempertajam akan mengerucut ke siapa, yang jelas kami kumpulkan informasinya semua dulu,” kata Nasser.