Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Chief Executive Officer PT Agung Sedayu Propertindo Go Hengky Setiawan dan Direktur Utama PT Satwika Permai Indah Budianto Halim dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah.
Selain itu juga untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pembelian Saham PT Garuda Indonesia dengan tersangka Muhammad Nazaruddin.
“Keduanya diperiksa untuk tersangka MNZ (Muhammad Nazaruddin),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, di Jakarta, Selasa (6/1).
Hengky tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB namun ia tidak berkomentar apa pun mengenai pemeriksaannya dan langsung masuk ke ruang tunggu saksi di gedung KPK.
PT Satwika Permai Indah dan PT Agung Sedayu Properindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti baik perumahan maupun bisnis.
Selain Hengky dan Budianto, KPK juga memeriksa Team Leader Business Banking Center Bank Mandiri Ahmad Arif Purwoko, pihak swasta Hj. Enny Nurillah Niti Kusumo, Dr. Zakirman Karim dan Ibnu Hanny serta notaris Muhammad Kholid Artha.
Nazaruddin adalah terpidana tujuh tahun perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang, KPK juga masih menyelidiki sejumlah kasus korupsi lain yang melibatkan perusahaan Nazaruddin seperti kasus pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung dan pembangunan laboratorium di beberapa universitas.
Nazaruddin diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games 2011.
Pasal yang disangkakan terhadap Nazaruddin adalah pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider pasal 5 ayat 2, subsider pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.
Sedangkan pasal tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 3 atau pasal 4 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Kasus tersebut terungkap saat mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis saat bersaksi dan mengungkapkan bahwa perusahaan milik Nazaruddin Permai Grup membeli saham PT Garuda Indonesia senilai total Rp300,85 miliar pada 2010.
Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup.
Rincian saham itu terdiri Rp300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp850 juta untuk Mandiri Sekuritas. Pembayaran dilakukan dalam 4 tahap, yakni tunai, melalui RTGS (real time gross settlement) dan transfer sebanyak 2 kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmaziy (Romi), Hasan Husairi Lubis mengatakan hingga saat ini tetap membuka pintu islah dengan PPP kubu Djan Faridz. Namun, islah tersebut harus memiliki aturan.

“Kita islah harus ada aturannya. Kita tetap buka pintu islah. Artinya yang kecil ikut yang banyak. Bagi yang belum diakui oleh negara yang harus ikuti yang sudah diakui negara. Kita tetap mengakomodir, itu salah satu poin ketua umum tadi malam saat peringatan Hari Lahir ke-42 PPP di Gedung Juang,” kata Hasan, Selasa (6/1).

Dia mengatakan bahwa permasalahan yang menimpa PPP, berbeda dengan apa yang dialami Partai Golkar.” Kalau Partai Golkar dua kubu masih belum diakui. Sementara PPP, kitalah yang diakui oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya diketahui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengakui sudah adanya titik temu dengan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy. Titik temu tersebut didapat melalui mediasi Ketua Umum MUI Din Syamsuddin.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Muhammad, Romahurmuziy menyatakan partai politik nasional saat ini menghadapi tujuh tantangan besar. “Kami DPP PPP berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menginstruksikan anggota DPR dan fungsionaris partai di seluruh tingkatan untuk meletakkan mata dan telinga di jantung persoalan rakyat,” kata Romahurmuziy pada acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-42 PPP dan Ta’aruf Pengurus DPP PPP hasil Muktamar Surabaya di Jakarta, Senin (5/1) malam.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Jakarta Zainuddin Amali, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Willy Aditia.

Romy, panggilan Romahurmuziy menjelaskan, ketujuh tantangan yang dihadapi partai politik nasional saat ini meliputi, pertama, memburuknya citra parpol menyusul terlibatnya sejumlah politisi dalam berbagai persoalan hukum dan sering tidak sejalannya fungsi representasi dewan dengan kehendak konstituen. Dampaknya, muncul tantangan kedua, yakni delegitimasi keberadaan partai politik dalam berbagai jabatan publik.

Padahal, kata Romy, berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf e UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah menjamin bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Tantangan ketiga, adalah semakin massifnya keberadaan politik berbiaya tinggi yang berakibat pada berubahnya demokrasi Pancasila menjadi praktik politik uang. “Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang,” katanya.

Kemudian, tantangan keempat, politik kosmetika berbasis media, yakni partai-partai politik akan lebih bersolek memperebutkan pemberitaan media massa daripada berebut menyentuh hati rakyat. “Ini akan menjadikan kontestasi politik nir nilai karena bertarung di ruang hampa. Para pemimpin politik tidak jelas jungkir-balik untuk menarik perhatian siapa, apalagi jika media miliknya,” katanya.

Tantangan kelima, kata Romy, adalah personalisasi versus institusionalisasi partai politik seiring dengan dilema antara kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan transformatif. Tantangan keenam, bagaimana membawakan partai politik lebih berselera anak muda, karena sepertiga pemilih pada pemilu 2019 yang akan datang adalah usia 30 tahun ke bawah. “Ini harus dapat menjadi sasaran PPP yang ketua umumnya berusia muda,” kata Romy.

Kemudian, tantangan ketujuh, menurut dia, akibat berkembangnya piranti telekomunikasi berimplikasi pada informasi politik yang semakin lateral, semakin ke pinggir, yang menjadikan keputusan politik harus dibuat semakin transparan kalau tidak ingin ditinggalkan oleh pemilih. Romy menegaskan, guna menjawab tantangan tersebut, DPP PPP secara terbuka menginstruksikan anggota DPR dan fungsionarisnya di seluruh tingkatan untuk meletakkan mata dan telinga di jantung persoalan rakyat.