27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39817

Jaga Stabilitas Harga, Pemerintah Percepat Program Sistem Resi Gudang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pasalnya, Gobel meyakini jika SRG bisa berperan dalam menjaga stabilitas harga komoditas, terutama bahan pokok.

“Kemendag mengelola berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting seiring dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM. Salah satu instrumen yang berperan penting mewujudkan stabilisasi harga adalah Sistem Resi Gudang (SRG),” katanya dalam siaran persnya, Senin (5/1).

Ia menilai SRG bisa menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Hal ini dimungkinkan lantaran data ketersediaan stok di setiap gudang SRG tereintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi.

“Dengan adanya keterpantauan stok nasional oleh pemerintah, serta mekanisme tunda jual dan pembiayaan yang dilakukan atau diperoleh oleh petani, maka SRG dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas harga komoditas,” terangnya.

SRG juga berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Gudang-gudang SRG tersebut dapat menjadi infrastruktur penting dalam pengoperasian supply chain (mata rantai pasok) untuk penciptaan program pengadaan dan penyaluran logistik secara nasional.

Dengan begitu, lanjutnya, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga komoditas strategis, khususnya pangan seperti gabah, beras, dan jagung, dapat mulai dikurangi.

“Hal ini dilakukan karena petani yang selama ini tidak memiliki posisi tawar akan mampu menentukan jumlah pasokan komoditas di pasar, sehingga harga komoditas juga dapat mereka kendalikan sendiri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Diintimidasi Zulkifli Hasan, Gulat Lapor Hakim

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat bersaksi untuk terdakwa suap perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung mengeluarkan kata-kata yang tak pantas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1).
Kuasa hukum Gulat, Jimmy Stefanus Mboi, mengaku bahwa kliennya sempat diintimidasi  Zulkifli Hasan, selepas bersaksi. Menurutnya di akhir persidangan Zulkifli sempat melontarkan ucapan menyinggung kliennya.
“Karena setelah pemeriksaan saksi Zulkifli Hasan dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan dalam persidangan dan mengundang kegaduhan. Mohon dalam pesidangan selanjutnya diperhatikan,” kata penasehat hukum Gulat, Jimmy Stefanus Mboi, kepada majelis hakim, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1).
“Mengenai ucapan yang tidak pantas yang disampaikan saksi Zulkifli Hasan. Setelah memberikan keterangan tadi lalu keluar, kemudian mengucapkan, ‘Gara-gara kau semua orang rugi,’ kemudian keluar dan mengundang tertawa dari pengunjung,” kata Jimmy.
Tak hanya itu, pihak Gulat juga mengeluhkan agenda sidang tersebut. Pasalnya, informasi yang diperoleh dari jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menyebut saksi yang dihadirkan adalah Annas Maamun sementara yang hadir adalah Zulkifli Hasan.
“Karena pada kesempatan yang lalu JPU mengatakan yang akan dihadirkan adalah Annas Maamun dan lima saksi yang lain tapi ternyata hari ini saksi yang dihadirkan adalah Zulkifli Hasan dan lainnya,” katanya.
Jimmy juga protes karena kliennya pagi tadi sempat bersitegang dengan seorang pria di ruang tunggu terdakwa. Bahkan keduanya sempat terlibat cekcok dan melontarkan makian.
“Kami mohon perhatian majelis hakim yang mulia terhadap saksi-saksi yang dihadirkan supaya mereka dapat menjaga persidangan ini,” ujar Jimmy.
Ketua Majelis Hakim Supriyono lantas menanggapi protes dari kubu Gulat. “Terima kasih, karena kebetulan tadi langsung keluar. Perlu ditanggapi penuntut umum,” kata Hakim Ketua Supriyono.
Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kresno Anto Wibowo, lantas memberi tanggapan atas keberatan Gulat. Tetapi, dari pendapatnya dia menyatakan enggan bertindak dan menyerahkan kepada Gulat serta kuasa hukumnya bila merasa disakiti langsung melapor kepada polisi.
“Kalau ada sesuatu yang kalau sudah bersifat tindak pidana bisa diserahkan ke yang berwajib,” kata Jaksa Kresno.
Namun, Hakim Ketua Supriyono langsung menjawab pendapat jaksa. Menurut dia, mestinya jaksa bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan terdakwa saat berada dalam kewenanganya dan selama menjalani persidangan. Tetapi, Jaksa Kresno menyatakan hanya menyerahkan urusan keamanan Gulat kepada pengawal tahanan.
“Itu diserahkan ke pengawal tahanan. Kita lihat dulu klasifikasinya seperti apa,” tambah Jaksa Kresno.
Mendengar jawaban itu, Hakim Supriyono lantas memberi penegasan kepada jaksa.
“Kondisi itu diakomodirlah. Belum menjurus tindak pidana, jangan sampai posisi itu. Sekecil apapun karena duduk di sini belum dinyatakan bersalah juga. Harus dijamin keamanannya, majelis meminta itu, jangan sampai terjadi posisi itu,” sahut Hakim Supriyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Lemahkan Petral-PES, Migas Watch: Faisal Basri Tak Paham Sektor Migas

Jakarta, Aktual.co — Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) merekomendasikan untuk mencabut kewenangan anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam mengimpor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Fungsi Petral dalam mengimpor minyak mentah dan BBM akan dialihkan ke Integrated Supply Chain (ISC) yang juga berada di bawah Pertamina.

Menanggapi hal itu, Pengamat Migas Watch Tri Widodo menilai bahwa rekomendasi tim yang dipimpin Faisal Basri itu menunjukan ketidakpahaman akan bisnis Migas. Peralihan fungsi Petral ke ISC akan membahayakan likuiditas dolar di Tanah Air yang kemudian berujung pada kelangkaan, maka rupiah juga akan terus terjungkal.

“Rekomendasi mengalihkan fungsi Petral menunjukan ketidakpahaman tim Faisal Basri. Ia tidak paham betapa bahayanya itu terhadap ekonomi khususnya keuangan negara. Sebab dengan ISC yang melakukan tender sendiri dan tendernya dilakukan di Jakarta itu akan memaksa Pertamina juga Pemerintah harus menyediakan cost besar dalam bentuk dolar. Itu akan membuat dolar semakin langka dan akhirnya rupiah akan kian terpuruk,” kata Tri kepada Aktual.co, Jakarta, Senin (5/1).

Ia berpendapat, mengapa tidak dibiarkan saja keduanya (Petral dan ISC) melakukan tender, Petral di Singapura dan ISC di Indonesia.

“Kita adu mana yang lebih baik. Mana yang lebih murah, efektif dan efisien,” ujarnya.

Untuk soal pembiayaan, kata dia, Petral sudah lebih efektif. Pasalnya, Petral sendiri tidak membebani Pemerintah, karena dengan berada di singapura Petral dapat memperoleh dana pinjaman dari beberapa bank internasional dalam bentuk dolar sehingga tidak mengganggu likuiditas dolar di Tanah Air.

“Sementara ISC, akan membahayakan likuiditas dolar, terjadi kelangkaan maka rupiah kita akan melemah. Secara ekonomi itu akan membayakan perekonomian kita jika dolar terus menguat.  Dolar bisa tembus Rp15 ribu,” ungkapnya.

“RTKM artinya tidak memahami bisnis migas indonesia. Faisal tidak mengerti dagang, itu tidak ditemukan di saat dia jadi dosen dan belajar di UI. Ilmu dagang itu ada di glodok saja tidak ada di UGM dan UI. Tim RTKM isinya bukan orang berkompeten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tri juga angkat bicara terkait ditunjuknya Daniel Purba sebagai VP ISC menggantikan Tafkir Husni. Ia menilai Daniel bukanlah orang yang tepat mengisi posisi tersebut.

“Daniel tidak punya kompeten, saya yakin dia tidak bisa apa-apa. Apalagi dia juga kan termasuk anggota tim RTKM, di mana rekomendasi timnya sangat tidak tepat dan menunjukan ketidakpahaman terhadap bisnis migas,” tukasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ribuan Jabatan Struktural DKI Dibiarkan Lowong

Jakarta, Aktual.co —Pasca pelantikan besar-besaran 4.676 pejabat eselon di jajaran Pemprov DKI Jumat (2/1) minggu lalu, hingga kini sejumlah 1.835 posisi jabatan masih dibiarkan kosong. 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdalih pengosongan sengaja dilakukan demi memaksimalkan pelayanan. 
“Karena bagi kami yang penting adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi, memang ada sejumlah jabatan yang sengaja dikosongkan,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (5/1).
Posisi struktural yang dibiarkan lowong itu, dianggap Ahok tidak terlalu banyak dibutuhkan. “Kita tidak mau lagi punya terlalu banyak jabatan struktural, karena mulai sekarang kita ingin mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.”
Namun tampaknya, jabatan-jabatan itu akan terus dibiarkan kosong. “Kita lihat saja, kalau dikosongkan akan jadi seperti apa. Tapi sepertinya memang sudah tidak diperlukan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang memangkas ribuan jabatan. Dari semula 8.011 jabatan menjadi tinggal 6.511 saja. Namun dalam pelantikan yang digelar Jumat (2/1) minggu lalu, yang dilantik Ahok hanya 4.676 pejabat saja. Sehingga total masih ada 1.835 jabatan yang lowong.
Mereka-mereka yang sudah dilantik yakni Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD DKI. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI.
Lalu Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden ‘Blusukan” di Ruang Wartawan Istana

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meninjau ruang wartawan yang sehari-hari bertugas di lingkungan Istana Presiden di Jakarta, Senin (5/1) sore. Kedatangan Presiden tentu saja mengejutkan wartawan yang tengah berada di ruang wartawan yang kerap disebut “bioskop” tersebut.

“Ini makanannya, kalau minum yang mana?” tanya Presiden. “Oh ada dispenser ya,” katanya setelah mendengar jawaban para wartawan. “Kalau ini apa?” katanya, sambil menunjuk deretan lemari tempat penyimpanan tas wartawan. Selama sekitar lima menit, Presiden Joko Widodo berkeliling ruangan, termasuk mencek kondisi kamar kecil. “Kasih waktu seminggu ya nanti dibereskan,” kata Presiden.

KESDM Turunkan Tarif Listrik Golongan Atas

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menetapkan tarif listrik empat golongan pelanggan PT PLN (Persero) pada Desember 2014 mengalami penurunan dibandingkan November 2014.

“Kalau dibandingkan November 2014, penerapan ‘adjustment tariff’ (tarif penyesuaian) bagi empat golongan pada Desember 2014 mengalami penurunan,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut dia, penurunan tersebut dikarenakan perubahan indikator tarif listrik yakni harga minyak, kurs, dan inflasi.

“Atas variasi perhitungan ketiga indikator tersebut, maka tarif listrik mengalami penurunan,” katanya.

Namun, Jarman tidak menyebutkan besaran penurunan tarifnya.

Sesuai Permen ESDM No 9 Tahun 2014, pemerintah menerapkan tarif penyesuaian (adjustment) secara otomatis kepada empat golongan pelanggan listrik nonsubsidi mulai 1 Mei 2014.

Keempat golongan tersebut adalah rumah tangga besar R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah B2 (6.600-200.000 VA), bisnis besar B3 (di atas 200 kVA), dan kantor pemerintah P1 (6.600-200.000 VA).

Mulai 1 Januari 2015, sesuai Permen ESDM No 31 Tahun 2014, pemerintah menambah delapan golongan lagi yang dikenakan skema “adjustment tariff”.

Ke-8 golongan tersebut adalah rumah tangga R1 (1.300 VA), rumah tangga R1 (2.200 VA), rumah tangga R2 (3.500-5.500 VA), industri menengah I3 (di atas 200 kVA), penerangan jalan umum P3, pemerintah P2 (di atas 200 kVA), industri besar I4 (di atas 30.000 kVA), dan pelanggan layanan khusus.

Sebelum dikenakan tarif penyesuaian, pemerintah menaikkan tarif ke-12 golongan terlebih dahulu secara bertahap hingga ke harga keekonomian.

Dengan demikian, per 1 Januari 2015, hanya pelanggan rumah tangga R1 450 dan R1 900 VA, lalu sosial, bisnis kecil, dan industri kecil yang belum dikenakan tarif penyesuaian dan masih diberikan subsidi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain