Jakarta, Aktual.co —  Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan meminta PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia ikut memantau pendistribusian pupuk sampai kepada petani di daerah tersebut.

“Kami meminta tanggung jawab PT Pusri, karena perusahaan itu berada di Sumatera Selatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan MF Ridho di Palembang, Minggu (11/1).

Menurut dia, pihaknya meminta PT Pusri tidak hanya sekedar memenuhi permintaan distributor, tetapi juga ikut memantau dan memonitor pupuk itu sampai kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini petani.

Terkait dengan persoalan pupuk yang akhir-akhir ini langka di pasaran, pihaknya sudah memanggil perusahaan pupuk tersebut. “Kami melihat kinerja BUMN selaku produsen tunggal pupuk milik pemerintah ini,” katanya.

“Jangan sampai pupuknya ada di sini, berproduksi di Sumsel, tetapi petani sulit mendapatkannya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ternyata selama ini Pusri bukan yang membagikan pupuk itu, tetapi hanya me-droping saja sejumlah pupuk yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian.

Yang menetapkan Menteri Pertanian dan untuk Sumsel pada 2014 sebanyak 220 ribu ton, tetapi yang dipakai hanya 180 ribu ton, ujarnya.

“Kami berharap, bupati dan wali kota se-Sumsel harus menyerap aspirasi petani dalam hal kebutuhan pupuk bersubsi secukupnya,” tutur wakil rakyat tersebut.

Ia menjelaskan alokasi pupuk yang ditetapkan Menteri Pertanian untuk Sumsel pada tahun 2014 ke bawah kuotanya tidak pernah diserap 100 persen.

“Pada tahun 2015, SK Menteri Pertanian hanya 150 ribu ton dan ini jauh dari cukup. Kami hanya mempunyai kuota sebanyak 200 ribu ton, tetapi tidak dipakai,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menuturkan terkait dengan pupuk ini ada SK gubernur untuk kebutuhan Sumsel dan selanjutnya diturunkan ada SK bupati/wali kota yang masing-masing mengeluarkan kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing.

Selama ini Pusri hanya mengirim ke distributor, kemudian dari distributor tidak tahu lagi.

“Dari Pusri ke distributor tidak ada yang kurang, tetapi kami minta Pusri juga memantau pendistribusian pupuk sampai ke petani di daerah tersebut”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPRD Kota Makassar telah menerima aduan dari masyarakat mengenai banyaknya aktivitas penimbunan laut atau reklamasi pantai yang melanggar Undang Undang Lingkungan Hidup.

“Kita telah menerima aduan sejak akhir tahun lalu dan ini sudah kita bahas di komisi yang langsung menangani masalah penimbunan dan reklamasi itu,” ujar Ketua Komisi A DPRD Makassar Wahab Tahir di Makassar, Minggu (11/1).

Dia mengatakan reklamasi memang dibutuhkan untuk pengembangan suatu kawasan atau bahkan untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan dari gelombang laut.

Akan tetapi, reklamasi haruslah memperhatikan semua aturan yang berlaku seperti izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan maupun dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).

“Kita sudah petakan beberapa daerah yang akan ditinjau, apakah aktivitas penimbunan laut sah secara hukum ataukah ilegal,” katanya.

Peninjauan akan melibatkan semua unsur seperti Dinas Kelautan, BLHD Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan unsur lainnya yang terkait.

Wahab yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengaku jika dalam peninjauan bersama eksekutif itu menemukan adanya pelanggaran dari aktivitas reklamasi, maka langsung akan mengeluarkan rekomendasi untuk proses hukum.

“Pengembangan kawasan dan pembangunan itu bukannya kita tentang, akan tetapi harus mentaati aturan. Kalau memang melanggar, maka kita akan langsung mengeluarkan rekomendasi untuk memprosesnya,” jelasnya.

Salah satu yang menjadi fokus peninjauan adalah reklamasi pantai Buloa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Reklamasi Pantai Buloa seluas 11 hektare ini menjadi temuan anggota dewan akhir tahun lalu dan sudah masuk ke dalam ranah hukum karena ditengarai adanya pelanggaran.

Lokasi reklamasi telah ditimbuni material urukan oleh dua pengusaha terkenal di Makassar.

Masyarakat yang dulu menggunakan kawasan pesisir tersebut sebagai tempat mencari hidup, kini kehilangan sumber pendapatan.

Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Makassar, Achmad Yusran meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meninjau kembali dokumen proses penimbunan laut di Buloa yang dilakukan pengusaha Jen Tang.

“Mulai dari izin prinsip, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan proses pelibatan masyarakat dalam sosialisasi pembangunan di kawasan pesisir Buloa tersebut. Sebab reklamasi di wilayah utara kota Makassar itu sudah tiga tahun berjalan,” katanya.

Selain tidak pernah melibatkan masyarakat pesisir Buloa, lanjut Yusran, akses perahu nelayan juga sudah terganggu ketika akan melaut pergi dan pulang mencari ikan. Termasuk rusaknya habitat mangrove dan terancamnya permukiman penduduk di kawasan pesisir Buloa.

Ketua FKH Makassar ini sangat menyayangkan proses penimbunan laut yang tidak memikirkan aspek dampak pembangunan dan penanganannya.

“Reklamasi sebenarnya bukan hal yang baru untuk pengembangan sebuah kawasan. Asalkan semua proses dan tahapan pembangunan berkelanjutan, wajib didahuli dengan peninjauan lapangan oleh dinas terkait. Kemudian arah pembangunan reklamasi itu apakah sudah sesuai dengan RPJMD dan menjadi kebijakan nasional pembangunan ekonomi lingkungan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Seluruh pemilik suara PAN di Provinsi Papua menyatakan dukungan terhadap pencalonan Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020.

Pada Minggu 11 Januari 2015, sebanyak 31 pemilik suara PAN Papua, masing-masing 2 suara dari DPW dan 29 suara DPD kabupaten/kota menggelar konsolidasi di Bali.

Mereka membuat pernyataan dukungan tertulis kepada Hatta Rajasa untuk kembali memimpin PAN lima tahun ke depan. PAN sudah memastikan akan menggelar kongres di Bali pada 28 Februari-2 Maret 2015.

“Kami buat pernyataan dukungan 29 DPD kabupaten/kota ditambah 2 DPW Provinsi Papua. Totalnya 31 suara. Kami serahkan pernyataan dukungan itu kepada Pak Hatta,” ungkap Ketua DPW PAN Papua Abock Busup, di Denpasar.

Abock mengatakan, dukungan kepada Hatta Rajasa bukan untuk kongres kali ini. Pada kongres tahun 2010, kata dia, PAN Papua juga pasang badan untuk mendukung mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu menjadi Ketua DPP PAN periode 2010-2015. Ia menambahkan, aturan partai tidak melarang kader untuk menjadi Ketua Umum dua periode.

“Bukan hal baru kami mendukung Pak Hatta. Kongres tahun 2010 kami mendukung beliau. Kami hanya mendukung untuk dua periode. Periode berikutnya untuk kader lain,” katanya.

Abock mengatakan, Hatta Rajasa merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PAN lima tahun ke depan. Menurut dia, sudah ada 24 DPW PAN yang mendukung Hatta Rajasa.

Beberapa rekam jejak positif Hatta Rajasa, jelas dia, di antaranya berpengalaman di pemerintahan selama 14 tahun. Hatta Rajasa juga dinilai sebagai tokoh nasional yang mampu mengendalikan partai bersaing dengan partai lain. Ketokohan Hatta Rajasa, lanjut dia, bisa  mengendalikan dinamika internal PAN. “Belakangan ini banyak partai mengalami konflik. Ketokohan beliau bisa menjadi pendamai,” ujarnya.

Selain itu, Hatta Rajasa memiliki prestasi selama lima tahun terakhir yang mampu meningkatkan elektabilitas hampir 73 persen pada pileg tahun 2014. Lima tahun ke depan, ia yakin, di bawah kendali Hatta Rajasa, PAN akan meraih banyak kesuksesan.

“Beliau tidak konsen lagi di pemerintahan. Beliau akan fokus mengurus partai. Harus diingat, Pak Hatta itu calon wapres pada pilpres tahun lalu. Itu jadi nilai jual PAN,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan dukungan itu kepada Hatta Rajasa. “Beliau siap untuk maju. Beliau memperlakukan Papua sebagai saudara,” tutup Abock.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menjaring enam nama calon bupati yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Kidul 2015.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto di Gunung Kidul, Minggu (11/1) mengatakan proses penjaringan calon bupati di tiga daerah, yakni Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, sudah selesai dilakukan beberapa waktu yang lalu.

“Saat ini menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, siapa yang akan dipilih menjadi calon. PDI Perjuangan DIY berupaya merebut kemenangan dalam Pilkada 2015 di Gunung Kidul, dan dua kabupaten lainnya,” kata Eko.

Menurut Eko, Pilkada 2015, khusus Gunung Kidul memiliki tantangan tersendiri, apabila dibandingkan empat daerah lainya. Di beberapa pilkada lalu calon dari partai berlogo banteng moncong putih ini kalah. Sehingga diperlukan upaya kader untuk memenangkan.

Eko mengatakan upaya yang dilakukan untuk memenangkan ialah dengan mengupayakan kader untuk turun ke tingkat desa. Menurutnya, desa merupakan kunci kemenangan menarik simpati rakyat.

“Kader harus turun ke desa, apabila tidak mau turun jangan berharap menang,” katanya.

Disinggung mengenai adanya dari kalangan Nadhatul Ulama (NU) yang bergabung dalam pilkada untuk menjadi wakil bupati, Eko mengatakan, NU dan PDI Perjuangan memiliki kesamaan sejarah.

“Adanya spirit yang sama, kultur juga sama khususnya di Gunung Kidul yang melestarikan kebudayaan Jawa,” kata Eko.

Ia menambahkan, PDI perjuangan mendukung uji publik untuk bupati dan wakil bupati. Harapannya, akan diperoleh calon yang merakyat.

“Kami mendukung uji publik baik untuk bupati dan wakil bupati, sebelun pilkada berlangsung,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul Budi Utama mengatakan ada enam orang nama calon bupati yang dikirim ke DPP PDI Perjuangan. Adapun nama-namanya yakni Budi Utama, Djangkung Sudjarwadi, Bambang Krisnadi, Ali Ridho, Supriyadi, dan Ahmad Fikri.

“Kami menunggu rekomendasi siapa yang akan menjadi calon dari DPP,” katanya.

Ia mengatakan siapa nantinya yang terpilih menjadi calon bupati akan didukung oleh seluruh kader, sehingga Gunung Kidul dimenangkan oleh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

“Kami harus dukung siapapun yang nantinya akan menjadi calon dari PDI Perjuangan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: