Jakarta, Aktual.co — Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama menyerukan seluruh jajarannya untuk tidak terprovokasi menyikapi video yang diduga dari anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Kami minta tidak terprovokasi tantangan murahan itu. Namun, kami selaku pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu siap,” kata Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser, Alfa Isnaeni di Semarang, Sabtu (27/12).
Bentuk negara NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah disepakati seluruh elemen rakyat Indonesia, dan keanekaragaman di negara ini menjadi hal yang harus diterima.
“Dengan tantangan itu, kami jawab dengan upaya yang baik. Pertama, karena menyangkut persoalan konsep bernegara kami siap berdialog. Namun, kalau itu tidak dilakukan baik, ya, apa pun kami siap,” kata dia.
Banser sebagai pengawal NKRI akan siap melakukan apapun untuk mempertahankan Indonesia dan seluruh langkah akan dikoordinasikan dengan para ulama selaku pemilik mandat Banser.
Menurut dia, Banser akan mengonsolidasikan kekuatan, mulai satkornas hingga satkor cabang, dan dari pusat sampai ke desa, apalagi Banser memiliki pasukan khusus bernama Densus 99 Asmaul Husna.
“Setiap persoalan yang terjadi di bawah selalu tercover sehingga dengan gerakan masif dari Densus, kami memperoleh informasi banyak. Para pimpinan bisa mengambil sikap sesuai kapasitasnya.”
Sebelumnya, beredar video di dunia maya berisi tantangan dari seseorang bernama Abu Jandal yang diduga anggota kelompok ISIS, kepada aparat di Indonesia, yakni TNI dan Polri, termasuk Banser.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidyatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai subtansi keberadaan MPR sebagai lembaga negara yaitu mencegah dan memastikan kembali undang-undang tidak ‘terjun bebas’ menjadi sangat neoliberal.
“Jangan sampai undang-undang kita dibuat oleh donatur dari LSM asing atau undang undang titipan tangan tangan asing,” kata Pangi, di Jakarta, Sabtu (27/12).
Cara agar undang-undang tidak masuk campur tangan asing adalah pembuatannya dibahas berlapis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyelamatkan konstitusi dari pengaruh asing dianggap baik, seperti (MK) membatalkan undang undang pendidikan sekolah internasional yang menggangu rasa keadilan hak pendidikan.
“Kedua, filter berhati hati terhadap NGO asing dalam memberikan bantuan, dan terakhir anggota DPR jangan sampai kecolongan, namun harus memastikan produk undang undang tidak bertentangan dengan payung hukum konstitusi UUD 1945,” ujarnya.
Dia menambahkan, MPR didalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD berusaha menjauhkan pembuatan undang undang yang mengarah pada neolib.
Ciri ciri neolib bisa dilihat dari 10 poin Konsensus Washington, di antaranya mengurangi subsidi atau anggaran pelayanan publik, kelonggaran membayar pajak kepada swasta dengan alasan meningkatkan pelayanan mereka, dan privatisasi perusahaan BUMN.
Ciri-ciri lainnya, mempermudah regulasi masuknya investor asing, mendukung hak paten, perdagangan bebas dan aktor nyata neolib adalah Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Bank Dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan proses penyelesaian penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh sudah mendekati final.
“Proses menyelesaikan RPP Migas itu sudah mendekati final dan mudah-mudahan segera tuntas,” katanya di Banda Aceh, Sabtu (27/12).
Pada tingkat teknis yang merupakan tugas Kementerian ESDM sudah selesai, namun di level kebijakan terkait RPP migas tersebut ada di Kemenko Ekonomi.
“Tadi pagi saya menelpon Pak Sofyan Djalil (Menko Ekonomi) untuk memastikan sudah dimana dokumen RPP migas itu, Mudah-mudah dalam waktu dekat dengan Presiden sudah bisa ditandatangani,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan bahwa pihaknya merasa senang karena masalah RPP migas tersebut sudah mendekati final.
“Alhamdulillah, masalah RPP migas ini hanya tinggal ketuk palu. Perdebatan antara Aceh dan Jakarta sudah selesai. Kita tinggal menunggu momentum pengesahannya,” katanya.
Masalah pengelolaan migas menjadi penting dibahas karena hal tersebut berkaitan dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam UUPA, Zaini menjelaskan bahwa salah satu bagian penting dalam sistem bagi hasil sumber daya alam antara Pusat dan daerahah (Aceh). 
Selama ini, setiap tahun Aceh mendapat kompensasi dari sistem bagi hasil migas, tapi tidak pernah tahu berapa banyak sebenarnya hasil migas yang tereksploitasi.

Artikel ini ditulis oleh: