Jakarta, Aktual.co — Tokoh agama di Papua, berharap Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua, 27-29 Desember 2014, akan berkomitmen menghentikan berbagai bentuk kekerasan sebagai kado Natal.

“Presiden Jokowi diharapkan menyampaikan niat dan komitmen untuk mengakhiri berbagai kekerasan yg mengorbankan nyawa baik warga sipil maupun aparat keamanan,” kata Pater Neles Tebay, di Jayapura, Jumat (26/12).

Pater Neles Tebay yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Tinggi Fajar Timur (STFT) Abepura itu, juga berharap Presiden Jokowi mendukung inisiatif masyarakat sipil di Papua dibawah pimpinan forum konsultasi para pimpinan agama (FKPPA) Papua yang sedang berjuang menjadikan Papua tanah damai.

Dengan terwujudnya Papua sebagai tanah damai maka tidak perlu lagi terjadi aksi kekerasan.

Menurut koordinator jaringan damai Papua (JDP) itu, Presiden Jokowi juga seyogianya mengajak semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya membangun Papua yang damai dan sejahtera.

Presiden Jokowi yang akan menghadiri perayaan Natal nasional di Jayapura juga diharapkan mengutamakan dialog dengan semua pihak serta menunjuk salah satu menteri sebagai penanggung jawab terhadap seluruh proses dialog hingga selesai.

Perayaan Natal nasional yang dipusatkan di Jayapura itu dijadwalkan berlangsunh Sabtu (27/12) malam, bertempat di lapangan Mandala Jayapura.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co —Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) 2014 per 21 Desember 2014 bakal naik sebesar Rp4,285 triliun atau naik 20 persen. Sedangkan hingga 31 Desember 2014, PAD Sumut diperkirakan akan mendapat penambahan sebesar Rp 209,213 miliar. 
“Sehingga total PAD Sumut pada 2014 diperkirakan mencapai Rp 4,494 triliun. Jika dibanding realisasi PAD tahun 2013 sebesar 3,685 triliun, maka perolehan PAD Sumut meningkat berkisar 20 persen dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut, Razali, di Medan, Sabtu (26/12).
Penambahan itu, jelas dia, berasal dari kebijakan pemutihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau ganti nama kepemilikan selama 17-31 Desember 2014.
Capaian target itu, jelas dia, bersumber dari pajak daerah yang realisasinya sejak Januari-21 Desember 2014 mencapai Rp3,949 triliun. Lalu retribusi daerah Rp66,467 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp156,130 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp112,448 miliar.
Selain itu, lanjut Razali, PAD juga bersumber dari dana perimbangan Rp1,736 triliun. Seperti dari bagi hasil pajak sebesar Rp 307,636 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp 20,256 miliar, Dana Alokasi Umum Rp 1,349 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Rp 59,728 miliar.
Terdapat juga lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 1,568 triliun. 
“Jenis penerimaan ini seperti hibah dari Badan/lembaga organisasi swasta dalam negeri, hibah kelompok masyarakat, hibah dari luar negeri, dana penyesuaian II, dana penyesuaian pendidikan, pendapatan lainnya dan contra post,” katanya.
Razali mengakui, pihaknya mengalami kendala, yakni Struktur PAD yang sangat bertumpu pada Pajak Daerah. Sementara kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan jenis pajak daerah (ekstensifikasi) dan retribusi daerah telah dibatasi. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan terbatas pada intensifikasi.
Menurutnya hal ini sangat rentan terhadap berbagai resiko. Sehingga perlu melakukan penggalian sumber-sumber baru. Dan untuk penegakan hukum yang tidak tegas selanjutnya diatur dalam Peraturan dan Perundangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Begitu juga masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co —Sejumlah tokoh di Sumatera Utara deklarasikan lembaga Presidium Pemantau Parlemen Sumatera Utara. Lembaga itu dibentuk guna mengawasi kinerja anggota dewan di Sumatera Utara.
Salah satu pimpinan presidium, Saharuddin, mengatakan ketimpangan di DPRD Sumatera Utara sudah bukan rahasia lagi. Kata dia, komitmen anggota dewan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih dipertanyakan. 
“Kita juga berharap forum ini bisa menjadi mitra sama-sama melakukan fungsi kontrol untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat,” ujar dia, dalam keterangan pers usai diskusi akhir tahun potret wakil rakyat di Medan, Sabtu (26/12).
Saharuddin yang menjabat sebagai Ketua Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) itu, ke depannya lembaga presidium itu secara konkrit akan melibatkan diri dalam berbagai hal menyangkut kepentingan rakyat di Sumut.
“Kita akan memantau penyusunan anggaran. Mulai dari pembahasan Musrembang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan). Itu akan kita lakukan sejak pembahasan RAPBD nanti,” ujarnya.
Selain soal anggaran, pemantauan juga akan dilakukan terkait prioritas rencana pembangunan dan penegakkan hukum oleh eksekutif di Sumut.
Ikut menambahi, Tajudin dari LAKI P 45 Medan menuturkan lembaga presidium itu nantinya tidak saja memantau kinerja DPRD Sumut saja. Namun juga kinerja DPRD di tingkat Kabupaten Kota.
“Secara struktural ada di Sumatera Utara. Tim ini dibentuk dengan kepengurusan secara periodik. Kita berharap tim ini bisa melakukan sesuatu yang sifatnya sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja parlemen untuk sumut secara menyeluruh,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: