Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang intelejen yang mengawasi media, dinilai tidak tepat. Demikian disampaikan DhIa Prekasha Yoedha, pendiri Aliansi Jurnalis Independen Indonesia kepada wartawan, Rabu (7/1).
Menurut  mantan Ketua Presidium AJI ini, tidak selayaknya Joko Widodo selaku Presiden berbicara seperti itu, karena bisa menyebabkan dua permasalahan besar, yang bisa berdampak negatif atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama terkait dengan perspektif yang berkenaan dengan pernyataan presiden, baik sebagai Kepala Negara, maupun apalagi sebagai Kepala Pemerintahan.
“Pertama meski pernyataan ini hanya menegaskan salah satu fungsi dan kinerja intelijen dalam memenuhi tugas keamanan negara, namun pernyataan ini juga bisa ditafsirkan pula sebagai menggertak pers di Indonesia,” ucapnya.
Nah, lanjutnya, kalau pernyataan itu bertujuan menggertak pers, maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar Undang-undang, dalam hal ini UU yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi.
“Kedua, Joko Widodo juga harus hati-hati dalam membuat pernyataan, terutama yang terkait dengan tupoksi aparatur keamanan, seperti intelejen. Karena pernyataan-pernyataan yang bersifat mulltitafsir seperti itu, bisa ditafsirkan secara keliru atau berlebihan oleh para staf bawahan. Terutama oleh aparat di lapangan, yang acap kali nya bermodalkan dalih ini perintah atasan. Sehingga eksesnya malah bisa menghambat kebebasan pers,” ucapnya.
Yoedha juga mengingatkan, selayaknya Joko Widodo selaku “media darling” jangan sampai bersikap “Bisnis Pahang” (haBIS maNIS sePAH dibuANG). Berkat pers, Joko Widodo berhasil menjadi gubernur dan bahkan presiden. Namun setelah pers bersikap kritis mengawalnya, jangan lalu dia merasa risih, dan ingin mencengkeramnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu menganalisis media massa untuk melihat potret berita yang menyangkut citra pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan mesin intelijen yang dimiliki pemerintah.
“Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media,” ucap Jokowi saat membuka  Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan siap turun tangan untuk mengusut dugaan pemberian izin penerbangan di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut menyusul terkuaknya soal izin terbang tak resmi terhadap pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya- Singapura pada Minggu (28/12) lalu.
“Itu masih asumsi semua‎. Kita lihat nanti. Kalau ada indikasi penyuapan, gratifikasi, artinya kita harus turun,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Rabu (7/1).
Prasetyo mengaku sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk membahas persolan tersebut. Namun, bekas politisi partai besutan Surya Paloh itu mengaku belum sempat membicarakan persoalan ini.
Saat ini, Prasetyo tidak ingin berandai-andai menyimpulkan siapa pihak yang bermain di balik kasus dugaan mafia izin terbang ini.
“Kalau ada dugaan korupsi, kenapa tidak (diusut). Apa gratifikasi, penyuapan, kalau menurut yang kita dengar ‎sekarang sepertinya penerbangannya illegal,” katanya. “Kalau seperti itu kan, ada apa?” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan sisa perkara selama 2014 sebanyak 4.515 merupakan terendah sepanjang sejarah.
“Ini bisa dibandingkan pada 2004 yang masih sisa perkara mencapai 20.314, sedangkan pada 2014 hanya tersisa 4 ribu perkara, jadi ini terendah sepanjang sejarah,” kata Hatta Ali dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengungkapkan pada 2014 MA telah menerima 12.511 perkara atau meningkat 1,41 persen dibandingkan dengan 2013 yang berjumlah 12.337 perkara.
Ketua MA ini mengungkapkan sisa perkara 2013 mencapai 6.415, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2014 mencapai 18.936.
“Sejumlah inovasi dan kebijakan yang dilahirkan oleh MA berkaitan dengan proses penyelesaian perkara telah menguntungkan para pencari pengadilan,” ujarnya.
Hatta mengungkapkan dalam mempercepat penyelesaian perkara ini pihaknya mengeluarkan kebijakan MA berupa SK KMA nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI serta SEMA Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali.
“Kedua aturan tersebut membawa sistem penyelesaian perkara yang baik di 2014,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby