Jakarta, Aktual.co —  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi menjatuhkan vonis mati kepada dua warga Iran yang menyulundupkan narkoba jenis sabu seberat 40 kilogram melalui jalur perairan laut Sukabumi.
“Walaupun vonis hakim lebih berat dari tuntutan kami, tetapi sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak, kami masih pikir-pikir,” kata JPU Kejari Cibadak, Rio Situmeang kepada Antara di Sukabumi, Rabu (7/1).
Dalam fakta persidangan yang ketua majelis hakimnya adalah Tafsir Sembiring menyatakan dua warga Iran yakni Seyed Hashem Mosavipour bin Sayed Abdollah (36) dan Moradalivand bin Moradali (32) terbukti bersalah pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya menuntut keduany kurungan penjara selama 15 dan 20 tahun penjara.
Hakim mempunyai penilaian tersendiri pada kasus ini, seperti keduanya telah melanggar undang-undang dalam pemberantasan narkotika, selain itu akibat ulahnya ini menyebabkan kekhawatirkan dan keresahan di masyarakat terkait peredaran narkoba.
“Mungkin hakim mempunyai penilaian sendiri dalam menjatuhkan vonis ini,” tambah Rio.
Sebelumnya, kasus peredaran narkotika internasional ini terungkap saat kedua terpidana mati ini akan mengambil sabu seberat 60 kilogram yang ditanamnya di arel Cagar Alam Tangkubanparahu, Kampung Panyawelan, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah akan menghapus subsidi pupuk. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani usai bertemu presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1).
“Presiden ingin subsidi pupuk dihapus,” ujar Aviliani.
Aviliani menjelaskan, rencana penghapusan subsidi pupuk itu dilandasi fakta bahwa selama ini sebagian pupuk subsidi justru diselewengkan, tidak diberikan kepada petani yang berhak. Karena itu, kata Aviliani, Jokowi menginginkan agar subsidi pupuk dialihkan ke pos lain di sektor pertanian.
“Supaya manfaatnya lebih dirasakan oleh petani,” katanya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung, HM Prasetyo memilih untuk tak berkomentar dahulu terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2014 tentang Peninjauan Kembali  yang hanya satu kali. Mantan politisi partai Nasdem tersebut, mengaku dirinya akan terlebih dahulu bertemu Mahkamah Agung (MA) pada pekan ini.
“Sebelum Jumat baru akan ketemu (MA),” ujar Prasetyo, di Jakarta, Rabu (7/1).
Sebelumnya,  Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan bahwa SEMA nomor 7 tahun 2014 tentang Pembatasan PK satu kali bukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. (Baca: SEMA PK, Ketua MA:Kami Lembaga Tertinggi Penegakan Hukum!)
“SEMA ini kalau kita lihat begitu saja memang terjadi pembangkangan, tapi kalau dilihat secara teliti kami tidak menyatakan putusan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Hatta di Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengungkapkan bahwa putusan MK terkait Pasal 268 ayat 3 tentang PK yang diatur dalam KUHAP, tetapi dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA yang menyatakan PK itu hanya satu kali tidak dihapus.
“Nah, itu tidak dihapuskan, tidak dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, karena itu masih berlaku maka hakim harus menerapkan itu,” kata Hatta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby