Jakarta, Aktual.co —Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2015 sudah bisa dipercepat. Menyusul telah diserahkannya hasil revisi KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan akhir Januari, minggu ke- 2 atau minggu ke-3 sudah bisa paripurna,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, usai menghadiri rapat pimpinan bersama sejumlah fraksi di DPRD DKI, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Kendati demikian, mantan Walikota Jakarta Pusat itu enggan membeberkan hasil revisi KUA-PPAS terakhir.
Saefullah tak mau permasalahkan sikap Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang tak mau disalahkan atas molornya pengetokan APBD 2015. Di mana DPRD justru salahkan Pemprov DKI, karena dianggap lambat menyelesaikan KUA-PPAS.    
“Bukan salah menyalahi, yang penting revisi sudah diberikan,” ucap dia.
Dia pun menjelaskan pengesahan APBD 2015 bisa dilaksanakan setelah ada pidato Gubernur dan rapat kerja. Kemudian disahkan dalam sidang paripurna. 
“Untuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)-nya, semua nanti diumumkan tanggal 31 Desember,” jawabnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI memasukkan pokok pikiran (Pokir) atau usulan dewan dari hasil reses, ke dalam RAPBD 2015.
“Kita sedang berjuang hasil reses itu dimasukan dalam APBD 2015,” kata politisi Gerindra, Syarief, saat jumpa pers di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Selasa (23/12).
Saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu, kata Syarief, Ketua BPKD DKI Heru Budi Hartono janji pokir diakomodir saat pembahasan RAPBD 2015. 
“Tapi nanti kalau enggak dimasukkan, kita tahu kan siapa sebenarnya yang menghambat kinerja dewan,” ujar Sekretaris Komisi A ini.
Berbeda dengan Gerindra, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi sebelumnya sudah mengatakan tidak ada lagi Pokir di pembahasan RAPBD 2015.  
“Tidak ada Pokir. Intinya itu,” kata Pras, beberapa waktu lalu.
Alasan politisi PDI-P ini, dihapuskannya Pokir menunjukkan Anggota DPRD periode 2014-2019 di bawah kepemimpinannya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Jadi kita akan lebih mempersiapkan apa yang diperlukan masyarakat. Program-program bukan lagi dari Pokir anggota dewan,” ucap dia.
Menurutnya saat ini sudah bukan masanya lagi ikut memasukkan Pokir di RAPBD. “Sekarang kan sudah lain masanya.”
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuding Pokir kerap jadi celah bagi dewan untuk memainkan anggaran APBD. Sehingga memusingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ahok memastikan tak akan ada lagi Pokir yang ‘terparkir’ di APBD 2015. Untuk memastikannya, dia meminta SKPD merekam tiap rapat  bersama DPRD. Sehingga masyarakat tahu kinerja dewan dan SKPD. 

Artikel ini ditulis oleh: