Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Jakarta Utara fokus optimalkan fungsi waduk, untuk pencegahan banjir. Salah satunya dengan merevitalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. 
Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengatakan upaya mengoptimalkan waduk dilakukan untuk menambah daya tampung air. Sehingga tidak sampai menggenangi jalan atau pemukiman saat musim hujan tiba.
“Ada 13 kali dan sungai yang masuk ke Jakarta Utara. Kalau tidak ditempatkan dengan baik, kita tidak akan lepas dari banjir,” ujar Rustam,  di Jakarta Utara, Selasa (6/1), seperti dilansir dari Beritajakarta.
Sedangkan Pelaksana Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta, Heriyanto, mengatakan saat ini kedalaman Waduk Pluit sekitar 2 meter. Dan mampu menampung air sebanyak satu juta kubik. 
Sebelum puncak penghujan tiba, pihaknya berharap dapat melakukan penambahan kedalaman. Sehingga waduk dapat lebih banyak menampung air.
Namun demikian, pihaknya juga mengalami sedikit kendala dalam menurunkan 2 unit drager untuk membantu belasan backhoe dan mesin amfibi melakukan pengerukan. 
Sebab, dikhawatirkan penyedotan lumpur berpengaruh terhadap pondasi rumah warga yang berdiri di atas waduk. 
“Kalau kita turunkan drager menyedot lumpur, rumah-rumah warga bisa ambruk. Makanya kita berharap relokasi dapat selesai sebelum akhir Januari nanti.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya menyoroti persoalan perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat, selama 2014.
Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Prasetyo Utomo mengatakan ada tiga kasus perizinan. Yakni Hotel Amarosa, Hotel Whiz dan Botanical Residence.
“Sudah ada tiga tersangka dari pejabat pemerintah yang tersangkut kasus perizinan ini,” kata dia, di Bogor, Selasa (6/1).
Jika tidak ada langkah tegas dari wali kota dan DPRD mengenai persoalan perizinan di Kota Bogor, dia memprediksi di 2015 mafia perizinan akan menggurita di pemerintahan.
Dalam LPJ Wali Kota Bogor tahun 2013 lalu, terdapat 3.387 izin pembangunan fisik. Dan 3.773 izin pada sektor ekonomi dalam artian terkait penanaman modal yang sudah diterbitkan bagi investor.
“Pembangunan fisik juga termasuk dalam penanaman modal dalam sektor ekonomi, sehingga izin pada sektor ekonomi adalah pembangunan fisik,” kata dia.
Menurutnya, hal tersebut jelas mengakibatkan penegakan hukum terkait perizinan akan semakin “buram” di Kota Bogor. Karena, di sisi lain pemahaman atas nilai-nilai HAM bagi para pemangku kewenangan baik mengenai hak berekspresi ataupun beragaman dan berkepercayaan, maka hak asasi akan terabaikan.
Ia menambahkan, kebutuhan lahan di Kota Bogor tahun ini akan semakin meningkat, mengingat wilayah ini tujuan investor. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Jika hal tersebut tidak dilakukan maka prediksi pada tahun ini konflik antar masyarakat dan kepentingan investor akan meningkat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan ada tiga poin dalam permasalahan perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat. 
Pertama, banyak warisan masa lalu atau era pemerintahan wali kota sebelumnya, yakni Diani Budiarto, yang dibebankan ke pemerintahan saat ini.
Poin kedua yakni persoalan tentang mekanisme pengurusan perizinan yang banyak menggunakan calo. Yakni lewat beberapa orang dan ada juga yang lewat PNS.
Dan yang ketiga, adanya area abu-abu dalam regulasi perizinan.
“Ini membuat masyarakat Kota Bogor terbelah dan terpecah. Seperti kasus Botanical Residen, dua RW sudah terpecah ada yang pro dan kontra,” kata Bima, di Bogor, Selasa (6/1).
Menurut dia, wilayah abu-abu itu harus segera ditutup dan tidak boleh ada lagi, karena akan mempersulit investor.
Harus ada kejelasan tentang izin warga, ujar dia, mengenai izin mendirikan bangunan. Seperti patokan atau ukuran radius berapa meter untuk diizinkan mendirikan bangunan.
“Yang terpenting bagaimana mengurangi interaksi antar manusia dalam proses perizinan. Kita membutuhkan SDM yang mumpuni, dan perlu ada tim ahli bangunan yang bertugas untuk memberikan rekomendasi isu perizinan,” ujar dia.
Dalam Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor tahun 2013 lalu, terdapat 3.387 izin pembangunan fisik. Dan 3.773 izin pada sektor ekonomi dalam artian terkait penanaman modal yang sudah diterbitkan bagi investor.
Persoalan perizinan di kota Bogor mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya.
Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Prasetyo Utomo mengatakan ada tiga kasus perizinan di Kota Bogor. Yakni Hotel Amarosa, Hotel Whiz dan Botanical Residence.
“Sudah ada tiga tersangka dari pejabat pemerintah yang tersangkut kasus perizinan ini,” kata dia, di Bogor, Selasa (6/1).
Jika tidak ada langkah tegas dari wali kota dan DPRD mengenai persoalan perizinan di Kota Bogor, dia memprediksi di 2015 mafia perizinan akan menggurita di pemerintahan.

Artikel ini ditulis oleh: