Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih bungkam soal total jumlah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani sepanjang tahun 2014. Jaksa Agung, HM Prasetyo enggan mengatakan jumlah total dan perkara apa saja yang dihentikan oleh jajaranya.
Bekas Politis Partai NasDem itu malah menyarankan, pertanyaan itu untuk ditanyakan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), R Widyopramono.
“Coba tanyakan ke Jampidsus, tentunya tidak semua perkara,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (6/1).
Menurutnya, penghentian penyidikan yang dilakukan tim penyidik, agar dalam menuntaskan suatu perkara tidak sia-sia. “Karena untuk bisa bawa perkara kepangadilan harus tentunya semua unsur terpenuhi, kalau tidak sia-sia kita bawa ke pengadilan,” jelasnya.
Karena itu, sambung Prasetyo, perkara yang tidak memenuhi semua unsur pidana lebih baik dihentikan penyidiikannya.
“Kalau pun memang harus di hentikan ya kita hentikan,  tidak mungkin yang harusnya dilanjutkan dihentikan, jadi kalaupun dihentikan melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang,” tandasnya.
Sementara, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), R Widyopramono juga enggan merinci berapa total perkara yang dihentikan sepanjang tahun 2014.
Justru, Widyo malah menjelaskan penghentian perkara kasuskorupsi proyek pengadaan alat pengering gabah atau drying centre di Bank Bukopin yang diduga merugikan negara sekitar Rp 50,9 miliar tersebut.
“SP3 Bukopin ini sudah melalui proses penangangan yang sangat intensif, sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang ada,” kata Widyo di Kejaksaan Agung.
Menurutnya, penghentian penyidikan perkara merupakan proses hukum yang diatur dalam perundang-undangan. “Ini sah, ada dalam proses hukum, bila ada pihak-pihak yang tidak ikhlas ada jalur hukumnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Kejaksaan (Komjak) mengkritisi pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo tentang “lelang jabatan” untuk jabatan eselon satu dan esolon dua di lingkungan Kejaksaan.
Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian pada UU yang sama, pada pasal 9 ayat 2, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
“Jadi bagaimana mungkin kalangan profesional bisa menduduki jabatan eselon dua dan satu di Kejaksaan, kalau dia bukan jaksa. Ini perintah undang-undang,” kata Ketua Komjak Halius Hosen saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (6/1).
Dengan adanya wacana demikian, Halius pun tidak dapat membayangkan riuhnya dunia penegakan hukum. Dia membayangkan apa jadinya jika para pengacara mempra-peradilankan surat perintah penyidikan dan surat perintah penahanan jaksa, disebabkan surat itu ditandatangani oleh direktur penyidikan dan jaksa agung muda pidana khusus, yang bukan jaksa.
Namun, Halius mengaku tidak sependapat dengan langkah Jaksa Agung, dengan bermaksud untuk perbaikan kinerja, integritas dan profesionalitas jaksa seiring dengan upaya Presiden Jokowi  untuk peningkatan kapasitas dalam pemberantasan korupsi.
Kendati demikian, dia berharap rencana tersebut dikomunikasikan dengan Komjak sebagai counter part Kejaksaan.
“Meski begitu, saya juga tidak ingin dalih Presiden (untuk melakukan seleksi jabatan), lalu kita buru-buru seleksi jabatan eselon satu dan dua di lingkungan Kejaksaan tanpa pengkajian mendalam,” cetusnya.
Sementara, Akademisi dari Universitas Trisakti Ramelan mengingatkan langkah perbaikan yang akan di tempuh korps Adhyaksa guna meningkatkan profesionalitas dan integritas jaksa harus tetap mengedepankan ketentuan uang-undang.
“Jangan ingin menegakan hukum, justru melanggar hukum,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Arah kebijakan pemerintahan Jokowi sepertinya telah bergeser dari pro rakyat ke pro kapitalis yang berpotensi menjadi neoliberal. 
Demikian disampaikan Hafisz Tohir Ketua Komisi VI DPR dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1).
Anggapan, kata dia, ini tampak  dari naiknya harga elpiji 12 kg dengan sebelumnya menurunkan harga BBM yang hanya Rp 900 per liter dengan beralasan ikut mekanisme pasar.
“Penurunan harga BBM yang semula Rp.8.500 per liter menjadi Rp. 7.600 per liter dimana harga minyak dunia saat ini hanya Rp.6000 per liter sama saja memindahkan fiskal yang berat kepada rakyat,” ungkapnya. 
Dengan diturunkannya harga BBM yang kemudian menaikkan harga elpiji 12 kg menjadi sekitar Rp. 160.000 per tabung Pemerintah telah melakukan tindakan yang tidak fair dalam penentuan harga. 
“Seharusnya kalau memang harga minyak diserahkan ke pasar bebas, harusnya bea produksinya lebih rendah yaitu tidak lebih dari Rp. 6000 per liter” ujarnya.
Kebijakan ini telah melanggar pasal 33 UUD 1945 yang melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan peseorangan dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. 
“Hafisz menyatakan bahwa ongkos atau harga energi nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak boleh dilepas ke pasar bebas. Ia juga memandang pemerintahan Jokowi telah jauh bergeser dari janji-janji pada pilpres lalu,” demikian Hafisz.
Laporan: Nailin

Artikel ini ditulis oleh: