Jakarta, Aktual.co — Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengaku bahwa maskapai penerbangan plat merah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) sangat berat untuk kembali dihidupkan.

“Menurut saya, Merpati harus diselesaikan secara tuntas karena sekarang agak berat kalau dihidupkan kembali. Tapi harus ada solusinya,” kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Selasa (6/1)

Menurutnya, di tengah kompetisi perusahaan penerbangan yang sudah semakin ketat saat ini, ditambah dengan kondisi Merpati yang tidak memungkinkan, maka akan susah bagi Perseroan untuk menghadapi persaingan.

“Jadi harus dicarikan jalan bagaimana menyelesaikan masalah ini, once and for all,” jelasnya.

Selain itu, Sofyan juga memastikan bahwa tidak ada alokasi untuk Merpati dalam anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN dengan total Rp30 triliun.

“Nggak ada masuk ke Merpati,” sebut Sofyan.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah di PT Merpati Nusantara Airlines/MNA (Persero) akan segera dijadikan minoritas. Hal ini disebabkan oleh jumlah utang Merpati yang lebih besar dari aset yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dinyatakan oleh Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo.

“Ada dua investor yang serius berminat untuk berinvestasi di Merpati. Namun syarat yang harus dipenuhi oleh investor adalah memenuhi hak normatif perusahaan. Saat ini Kementerian BUMN sudah menunjuk PT Danareksa (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) untuk melakukan seleksi terhadap investor yang akan berinvestasi di Merpati,” kata Gatot.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Jatuhnya maskapai penerbangan AirAsia QZ8501 sampai saat ini masih memunculkan kekhawatiran pada keluarga korban terkait status pembayaran klaim asuransi. Pasalnya, ada beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang tercatat sebagai penumpang pesawat tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Perbankan OJK, Firdaus Djaelani mengatakan klaim asuransi untuk WNA masih akan dibahas lebih lanjut. Menurutnya, ahli waris korban WNA tersebut mungkin saja akan meminta klaim asuransi lebih dari Rp1,25 miliar.

“Karena berdasarkan montreal convention, kalau itu bisa dapat sekitar Rp2 miliar, masalahnya negara kita belum tandatangan montreal convention,” ujar Firdaus di gedung OJK Jakarta, Selasa (6/1).

Lebih lanjut dikatakan Firdaus, karena Indonesia merupakan negara yang bekum menandatangani montreal convention, maka besaran klaim asuransi berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 77 tahun 2011. Dalam Permen tersebut disebutkan bahwa penumpang pesawat berhak mendapat penggantian kerugian maksimal Rp1,25 miliar per orang jika kondisinya meninggal dunia atau cacat total.

Untuk dieketahui, montreal convention adalah kesepakatan internasional yang mengatur kecelakaan udara. Beberapa negara yang telah menandatangani konvensi tersebut, diantaranya Malaysia, China, dan Amerika Serikat (AS). Sampai saat ini Indonesia belum menandatangani montreal convention.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka