Migrant Care: Pemerintahan Jokowi Harus Akhiri Perbudakan Modern TKI

19 Desember 2014, 08:50

Jakarta, Aktual.co —Perhimpunan Indonesia untuk buruh atau Migrant Care mencatat di tahun 2014, buruh migran Indonesia masih rentan terhadap perbudakan modern.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pun didesak membuat peta jalan untuk mengakhiri praktik perbudakan modern terhadap buruh migran.
“Pemerintah harus mengakhiri perbudakan modern yang selama ini menimpa TKI,” ujar Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Kamis (18/12).
Dibeberkan Anis, dari catatan Migrant Care, TKI mengalami pelanggaran HAM (penyiksaan, gaji tidak dibayar, perkosaan, phk, dan lainnya) sebanyak 15.345 orang.
Kemudian TKI yang terancam dirazia, ditangkap, dan dideportasi di Malaysia sebanyak 320.000 orang. Selanjutnya, TKI yang menjadi korban perbudakan di berbagai negara sebanyak 714.300 orang. Dan yang meninggal di lautan sebanyak 146 orang.
Dia pun mendesak pemerintah agar mengakhiri era penempatan buruh migran yang berbasis pada monopoli pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan berbiaya tinggi.
Lalu menggantinya dengan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran sebagai aktivitas pelayanan publik.
“Pemerintah juga perlu mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya sebagai instrumen diplomasi,” ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah mengakhiri praktik kriminalisasi terhadap pihak yang aktif membela dan membongkar sindikat perdagangan orang.
Anis secara khusus menyoroti kasus yang dialami Brigpol Rudy Soik, yang saat ini ditahan dan diadili. Sebelumnya, Brigpol Rudy Soik mengungkap fakta-fakta perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun kemudian justru ditahan.
“Semestinya Mabes Polri menjadikan kasus perdagangan manusia di NTT sebagai pintu masuk untuk mengungkap praktik perdagangan manusia dan sindikatnya dalam penempatan buruh migran secara nasional,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Migrant Care: Pemerintahan Jokowi Harus Akhiri Perbudakan Modern TKI

19 Desember 2014, 08:50

Jakarta, Aktual.co —Perhimpunan Indonesia untuk buruh atau Migrant Care mencatat di tahun 2014, buruh migran Indonesia masih rentan terhadap perbudakan modern.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pun didesak membuat peta jalan untuk mengakhiri praktik perbudakan modern terhadap buruh migran.
“Pemerintah harus mengakhiri perbudakan modern yang selama ini menimpa TKI,” ujar Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Kamis (18/12).
Dibeberkan Anis, dari catatan Migrant Care, TKI mengalami pelanggaran HAM (penyiksaan, gaji tidak dibayar, perkosaan, phk, dan lainnya) sebanyak 15.345 orang.
Kemudian TKI yang terancam dirazia, ditangkap, dan dideportasi di Malaysia sebanyak 320.000 orang. Selanjutnya, TKI yang menjadi korban perbudakan di berbagai negara sebanyak 714.300 orang. Dan yang meninggal di lautan sebanyak 146 orang.
Dia pun mendesak pemerintah agar mengakhiri era penempatan buruh migran yang berbasis pada monopoli pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan berbiaya tinggi.
Lalu menggantinya dengan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran sebagai aktivitas pelayanan publik.
“Pemerintah juga perlu mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya sebagai instrumen diplomasi,” ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah mengakhiri praktik kriminalisasi terhadap pihak yang aktif membela dan membongkar sindikat perdagangan orang.
Anis secara khusus menyoroti kasus yang dialami Brigpol Rudy Soik, yang saat ini ditahan dan diadili. Sebelumnya, Brigpol Rudy Soik mengungkap fakta-fakta perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun kemudian justru ditahan.
“Semestinya Mabes Polri menjadikan kasus perdagangan manusia di NTT sebagai pintu masuk untuk mengungkap praktik perdagangan manusia dan sindikatnya dalam penempatan buruh migran secara nasional,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

WKSI: IHSG Berpotensi Menguat

19 Desember 2014, 08:32

Jakarta, Aktual.co — Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin berada di zona hijau. Pasalnya, hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed belum mengisyaratkan adanya kenaikan suku bunga.

“Pelaku pasar tentunya kembali melakukan aksi beli terhadap saham-saham yang sebelumnya masih dinilai cukup rendah dibandingkan penurunan tajam sebelumnya,” ujar Kepala Riset dari Woori Korindo Securities Inonesia (WKSI), Reza Priyambada.

Pada perdagangan Jumat (19/12) IHSG diperkirakan berada pada rentang support 5.070-5.090 dan resisten 5.120-5.138. Tampaknya pelaku pasar masih memanfaatkan tren kenaikan.

“Sepanjang tidak dimanfaatkan untuk sell off maka laju IHSG dapat berpotensi menguat kembali,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

WKSI: IHSG Berpotensi Menguat

19 Desember 2014, 08:32

Jakarta, Aktual.co — Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin berada di zona hijau. Pasalnya, hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed belum mengisyaratkan adanya kenaikan suku bunga.

“Pelaku pasar tentunya kembali melakukan aksi beli terhadap saham-saham yang sebelumnya masih dinilai cukup rendah dibandingkan penurunan tajam sebelumnya,” ujar Kepala Riset dari Woori Korindo Securities Inonesia (WKSI), Reza Priyambada.

Pada perdagangan Jumat (19/12) IHSG diperkirakan berada pada rentang support 5.070-5.090 dan resisten 5.120-5.138. Tampaknya pelaku pasar masih memanfaatkan tren kenaikan.

“Sepanjang tidak dimanfaatkan untuk sell off maka laju IHSG dapat berpotensi menguat kembali,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menko Sofyan Cuek Tanggapi Kicauan SBY

19 Desember 2014, 08:29

Jakarta, Aktual.co — Menko Perekonomian Sofyan Djalil merasa pihaknya tidak pernah mengklaim permasalahan di sektor ekonomi saat ini merupakan ‘warisan’ dari Pemerintahan terdahulu.

Hal tersebut dilontarkannya dalam rangka menanggapi kicauan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di media sosialnya. Melalui akun twitternya, SBY mengeluhkan adanya seorang pejabat di pemerintahan saat ini yang menyebutkan permasalahan ekonomi saat ini adalah ‘warisan’ Pemerintahan lama.

“Saya nggak pernah mengatakan itu, Pemerintah juga tidak pernah klaim itu. Tapi sekarang memang ada masalah yang harus kita selesaikan,” kata Sofyan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Sofyan sendiri mengatakan tidak mengerti maksud kicauan SBY di akun twitternya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyalahkan SBY.

“Saya nggak tahu apa yang dimaksud Pak SBY, yang jelas saya tidak pernah mengatakan itu. Saya dan tim ekonomi tidak pernah menyalahkan,” kata Sofyan.

Ia menjelaskan, masalah-masalah yang dimaksud adalah terkait fundamental perekonomian nasional.

“Bagaimana defisit neraca pembayaran itu harus kita koreksi. Itu bisa dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Tapi nggak bisa sekaligus,” tuturnya.

Untuk diketahui, Menteri koordinator bidang perekonomian Sofyan Djalil menilai melemahnya nilai rupiah akibat residual kebijakan yang tidak dilakukan pada masa lalu.

“Ini sebenarnya residual dari kebijakan-kebijakan yang tidak dilakukan, atau akibat kebijakan masa lalu,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (15/12).