Fasilitas Minim, DKP NTT Sulit Cegah Illegal Fishing

11 Desember 2014, 09:38

Kupang, Aktual.co — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Abraham Maulaka mengatakan bahwa pihaknya kesulitan mencegah illegal fising di daerah ini karena minim fasillitas. Pihaknya hanya memiliki satu kapal patroli untuk mengawasi perairan di daerah dari aksi pencurian ikan atau illegal fishing oleh kapal-kapal asing . Untuk itu, dibutuhkan dukungan semua kabupaten di daerah itu untuk pengadaan kapal patroli guna pengamanan wilayah laut.
“Dengan luas wilayah perairan NTT 250 ribu kilo meter persegi, peralatan yang kita miliki tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada, terutama pengamanan wilayah laut dari aksi illegal fishing,” kata Abraham Maulaka, di Kupang, Kamis (11/12).
Dia menyebutkan, untuk pengamanan wilayah laut di NTT, dibutuhkan tiga cluster pengawasan yakni pengawasan untuk perairan Timor yang berpusat di Kupang, periaran Flores di Maumere, dan perairan Sumba yang berpusat di Waikabubak.
Selama ini, untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan NTT, telah dibentuk Badan Koordinasi Pengamanan Laut (Bakorkamla) yang melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk TNI Angkatan Laut dan Polair.
“Sejauh ini kapal-kapal asing jarang ditemukan masuk wilayah perairan NTT. Kebanyakan kapal-kapal dari luar yang mencari ikan di NTT berasal dari Bali. Namun, dengan modus banyak kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia seperti yang tertangkap di beberapa tempat, maka kapal-kapal itu juga harus ditelusuri dokumennya,” ujarnya.
Maulaka menegaskan, praktik pencurian ikan juga dilakukan dengan modus transhipment (alih muatan) di tengah laut. Ini terjadi antara kapal berbendera Indonesia dengan kapal-kapal berbendera asing. Hal ini sangat merugikan negara karena berkaitan dengan pajak.
Mengenai Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pencurian Ikan yang baru dibentuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Maulaka mengatakan, belum ada instruksi untuk pembentukan Satgas tersebut di tingkat daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Fasilitas Minim, DKP NTT Sulit Cegah Illegal Fishing

11 Desember 2014, 09:38

Kupang, Aktual.co — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Abraham Maulaka mengatakan bahwa pihaknya kesulitan mencegah illegal fising di daerah ini karena minim fasillitas. Pihaknya hanya memiliki satu kapal patroli untuk mengawasi perairan di daerah dari aksi pencurian ikan atau illegal fishing oleh kapal-kapal asing . Untuk itu, dibutuhkan dukungan semua kabupaten di daerah itu untuk pengadaan kapal patroli guna pengamanan wilayah laut.
“Dengan luas wilayah perairan NTT 250 ribu kilo meter persegi, peralatan yang kita miliki tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada, terutama pengamanan wilayah laut dari aksi illegal fishing,” kata Abraham Maulaka, di Kupang, Kamis (11/12).
Dia menyebutkan, untuk pengamanan wilayah laut di NTT, dibutuhkan tiga cluster pengawasan yakni pengawasan untuk perairan Timor yang berpusat di Kupang, periaran Flores di Maumere, dan perairan Sumba yang berpusat di Waikabubak.
Selama ini, untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan NTT, telah dibentuk Badan Koordinasi Pengamanan Laut (Bakorkamla) yang melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk TNI Angkatan Laut dan Polair.
“Sejauh ini kapal-kapal asing jarang ditemukan masuk wilayah perairan NTT. Kebanyakan kapal-kapal dari luar yang mencari ikan di NTT berasal dari Bali. Namun, dengan modus banyak kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia seperti yang tertangkap di beberapa tempat, maka kapal-kapal itu juga harus ditelusuri dokumennya,” ujarnya.
Maulaka menegaskan, praktik pencurian ikan juga dilakukan dengan modus transhipment (alih muatan) di tengah laut. Ini terjadi antara kapal berbendera Indonesia dengan kapal-kapal berbendera asing. Hal ini sangat merugikan negara karena berkaitan dengan pajak.
Mengenai Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pencurian Ikan yang baru dibentuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Maulaka mengatakan, belum ada instruksi untuk pembentukan Satgas tersebut di tingkat daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemendag Cabut 24 Importir Telepon Seluler

11 Desember 2014, 09:30

Jakarta, Aktual.co — Akibat tidak melakukan kegiatan impor dalam enam bulan terakhir, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut status Importir Terdaftar (IT) telepon seluler dari 24 perusahaan yang beroperasi.

“Sudah kami cabut sebanyak 24 importir terdaftar telepon seluler yang tidak melakukan impor selama enam bulan berturut-turut,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan di Jakarta, dikutip Aktual, Kamis (11/12).

Partogi mengatakan, hal tersebut diatur dalam Permendag 82/2012 pasal 17 C, dimana Kementerian Perdagangan terus mengawasi kegiatan importasi dan eksportasi barang dan akan memberikan sanksi tegas terhadap para importir yang nakal.

“Kami akan bertindak tegas bagi para importir yang tidak bersih, dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku dan sudah ditetapkan,” kata Partogi.

Menurut Partogi, dengan tidak adanya realisasi importasi telepon seluler dalam kurun waktu enam bulan terakhir, maka Kementerian Perdagangan menganggap perusahaan-perusahaan tersebut tidak serius dalam melaksanakan status importir terdaftar tersebut.

Partogi menambahkan, dengan dicabutnya status 24 IT telepon seluler tersebut, maka hingga saat ini IT telepon seluler yang masih beroperasi kurang lebih sebanyak 76 IT saja yang masih aktif.

“Kita akan juga melakukan pemeriksaan realisasi impornya, dan untuk periode selanjutnya jika tidak melakukan impor selama enam bulan akan kita cabut lagi,” ujar Partogi.

Perusahaan-perusahaan yang dicabut status IT tersebut adalah, Data Citra Mandiri, Meghantara Multimedia Solusindo, Vizta Telesindo Prakarsa, Megah Abadi Sakti, Gvon Nusantara, Fujitsu Indonesia, Immotech Indonesia, Venus Inti Jaya, Erasa Mandiri Teknosis, Pelangimas Indonesia, Acer Manufacturing Indonesia, dan Tocall Seluler Indonesia.

Selain itu, Artha Comfortindo Perkasa, Ilufa Electronic Indonesia, Maju Jaya Prima, Indomac Bhakti karya, Wisma Inkopad Indonesia, Triaging Perkasa Jaya, Selaras Inti Persada, Oaktech Nusantara, Indonesia Timbangan Digital, Garuda Tronic Nusantara, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan Cahya Indolestari.

Sementara untuk realisasi impor, hingga Desember 2014, telepon seluler yang sudah masuk ke Indonesia kurang lebih sebanyak 50,6 juta unit, atau senilai 3,03 miliar dolar Amerika Serikat.

Realisasi komputer genggam nilainya mencapai 5,6 juta dolar AS atau setara dengan 59.435 unit. Untuk komputer tablet, importasi sebanyak 5,4 juta unit atau senilai 386,3 juta dolar AS.

Total impor tiga komoditas tersebut hingga Desember 2014 kurang lebih sebanyak 56,06 juta unit atau senilai 3,42 miliar dolar AS, dimana kuantitas mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 62,03 juta unit dengan nilai 2,99 miliar dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka