26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40886

Upgrade Lima Kilang, Pertamina Butuh USD25 Miliar

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) pada hari ini (10/12) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga perusahaan minyak dan gas global untuk kerjasama peningkatan kapasitas dan upgrade lima kilang di Indonesia melalui konsep Refining Development Master Plan (RDMP). Melalui proyek ini Pertamina yakin dapat meningkatkan kapasitas produksinya menjadi dua kali lipat.

Untuk itu, Pertamina sedikitnya membutuhkan investasi sekitar USD25 miliar selama sepuluh tahun ke depan, untuk meningkatkan kapasitas (upgrade) lima kilang miliknya.

Direktur Pengolahan Pertamina Rahmad Hardadi mengatakan, proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Pertamina untuk menjamin keamanan energi jangka panjang untuk Indonesia.

“RDMP itu langkah untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas pengolahan yang cukup untuk memenuhi permintaan produk Bahan Bakar dan petrokimia dalam negeri yang terus tumbuh,” kata dia dalam acara RDMP MoU Signing Ceremony di gedung utama Kantor Pertamina, Jakarta, Rabu (10/12).

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan, terkait pendanaan akan dilakukan studi selama enam bulan ke depan. Namun menurutnya, segala masalah finansial akan dikaitkan dengan kemampuan Pertamina.

“Tentu nanti itu akan di enam bulan ini kita studi (Pendanaan). Sabar sebentar, enam bulan kedepan. Segala masalah finansial akan dikaitkan dengan kemampuan Pertamina, dan bagaimana keahlian Arif Budiman (Direktur Keuangan Pertamina) untuk memperoleh pendanaan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Petinggi Demokrat : SBY Panik dan Segera Merapat ke Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Salah seorang petinggi Partai Demokrat yang tidak mau disebut namanya mengaku, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mulai panik.
Kepanikan SBY itu terlihat setelah pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa mantan Wakil Presiden, Boediono menjadi tersangka.
“Anda tahulah, apa kaitannya antara Boediono dengan SBY soal Bank Century,” kata petinggi Demokrat tersebut kepada aktual.co, Jakarta, Rabu.
Kata sumber tersebut, sehari setelah pernyataan Adnan tersebut, SBY langsung merapat ke Jokowi.
“Sehari setelah Adnan Pandu sampaikan Boediono sebagai tersangka, besoknya SBY  langsungn merapat ke Jokowi. Itu menandakan SBY sedang panik,” imbuh sumber itu.
Selain itu, pertemuan SBY dengan Jokowi tersebut yang mengagendakan Perppu Pilkada Langsung, hanyalah bungkusan luar saja.
“Jangan hanya dilihat dari Perppu semata. Ada hidden agenda yang lebih besar dilakukan oleh SBY untuk menyelamatkan dirinya dalam kasus Bank Century,” kata sumber itu.
Terkait pelaksanaan Kongres Demokrat yang akan dipercepat oleh SBY pada Bulan Februari, hal itu untuk mengantisipasi adanya kader lain yang maju dan calon ketua umum hanya tunggal, yakni SBY sendiri.
“Padahal, Sys NS dan Ahmad Mubarok akan maju sebagai calon ketua umum. Bila terjadi persaingan, maka tidak tertutup kemungkinan SBY akan bernasib sama dengan Aburizal Bakrie,” kata sumber itu.
Juga , SBY telah melakukan pengkondisian terhadap DPD I dan II agar mendukung SBY secara aklamasi pada Kongres Demokrat bulan Februari itu.
“Bahkan SBY sudah mengundang para ketua DPD I dan II sebanyak dua kali agar memberikan dukungan dan memilih SBY dengan disertai surat dukungan. Undangan terakhir mengumpulkan DPD-DPD tanggal 23 November lalu di Cikeas, agar mendukung secara aklamasi,” kata sumber itu.
“Merapat ke KIH memang soal Perppu, tapi sebenarnya saya ingin menyepi dari politik, tapi kenapa dikumpulkan DPD-DPD untuk aklamasi,” imbuh sumber.
Bahkan, kata sumber itu, untuk pelaksanaan Kongres Februari, SBY secara mendadak mengundang pimpinan partai untuk menghadiri rapat besok di DPP Partai Demokrat.
“Besok jam 15.00 WIB, SBY mengundang rapat di DPP Demokrat. Saya sebagai petinggi Demokrat tidak tahu apa agenda rapat,” kata sumber itu.
Berikut isi SMS undangan rapat yang diterima oleh petinggi Demokrat itu.
“Kepada Yth. PH DPP PD, Mohon hadir dalam Rapat Pleno Pengurus Harian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 pkl 15.00 WIB di DPP lantai 8. Pimpinan Rapat Ketua Umum PD Bapak SBY. Mengingat pentingnya acara tersebut mohon hadir tepat waktu. Tks. Kahar, Sekjen. Cc. Ketum (sebagai laporan), Baju Jas Demokrat.”
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Petinggi Demokrat : SBY Panik dan Segera Merapat ke Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Salah seorang petinggi Partai Demokrat yang tidak mau disebut namanya mengaku, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mulai panik.
Kepanikan SBY itu terlihat setelah pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa mantan Wakil Presiden, Boediono menjadi tersangka.
“Anda tahulah, apa kaitannya antara Boediono dengan SBY soal Bank Century,” kata petinggi Demokrat tersebut kepada aktual.co, Jakarta, Rabu.
Kata sumber tersebut, sehari setelah pernyataan Adnan tersebut, SBY langsung merapat ke Jokowi.
“Sehari setelah Adnan Pandu sampaikan Boediono sebagai tersangka, besoknya SBY  langsungn merapat ke Jokowi. Itu menandakan SBY sedang panik,” imbuh sumber itu.
Selain itu, pertemuan SBY dengan Jokowi tersebut yang mengagendakan Perppu Pilkada Langsung, hanyalah bungkusan luar saja.
“Jangan hanya dilihat dari Perppu semata. Ada hidden agenda yang lebih besar dilakukan oleh SBY untuk menyelamatkan dirinya dalam kasus Bank Century,” kata sumber itu.
Terkait pelaksanaan Kongres Demokrat yang akan dipercepat oleh SBY pada Bulan Februari, hal itu untuk mengantisipasi adanya kader lain yang maju dan calon ketua umum hanya tunggal, yakni SBY sendiri.
“Padahal, Sys NS dan Ahmad Mubarok akan maju sebagai calon ketua umum. Bila terjadi persaingan, maka tidak tertutup kemungkinan SBY akan bernasib sama dengan Aburizal Bakrie,” kata sumber itu.
Juga , SBY telah melakukan pengkondisian terhadap DPD I dan II agar mendukung SBY secara aklamasi pada Kongres Demokrat bulan Februari itu.
“Bahkan SBY sudah mengundang para ketua DPD I dan II sebanyak dua kali agar memberikan dukungan dan memilih SBY dengan disertai surat dukungan. Undangan terakhir mengumpulkan DPD-DPD tanggal 23 November lalu di Cikeas, agar mendukung secara aklamasi,” kata sumber itu.
“Merapat ke KIH memang soal Perppu, tapi sebenarnya saya ingin menyepi dari politik, tapi kenapa dikumpulkan DPD-DPD untuk aklamasi,” imbuh sumber.
Bahkan, kata sumber itu, untuk pelaksanaan Kongres Februari, SBY secara mendadak mengundang pimpinan partai untuk menghadiri rapat besok di DPP Partai Demokrat.
“Besok jam 15.00 WIB, SBY mengundang rapat di DPP Demokrat. Saya sebagai petinggi Demokrat tidak tahu apa agenda rapat,” kata sumber itu.
Berikut isi SMS undangan rapat yang diterima oleh petinggi Demokrat itu.
“Kepada Yth. PH DPP PD, Mohon hadir dalam Rapat Pleno Pengurus Harian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 pkl 15.00 WIB di DPP lantai 8. Pimpinan Rapat Ketua Umum PD Bapak SBY. Mengingat pentingnya acara tersebut mohon hadir tepat waktu. Tks. Kahar, Sekjen. Cc. Ketum (sebagai laporan), Baju Jas Demokrat.”
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Buruh Di Sumut Tegaskan Tolak Kenaikan Harga BBM

Medan, Aktual.co — Ribuan buruh yang mengatasnamakan Koalisi Buruh Sumut (KBS) menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara di jalan Diponegoro, Medan, Rabu (10/12).
Dalam pernyataan sikapnya, buruh menegaskan tetap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dengan tegas buruh menolak kenaikan harga BBM,” ujar orator aksi, Eben dari GSBI.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi itu ditengarai arogansi dan intervensi asing. 
“Dengan kekuasaannya (Jokowi-JK) menaikkan harga BBM, tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, inflasi, harga kebutuhan naik. Gas sudah menyentuh Rp24 ribu, beras dan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Sementara itu, ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih menegaskan, pemerintah Jokowi-JK telah mengkhianati rakyat. Penghianatan itu adalah dengan diterapkannya upah murah terhadap buruh.
“Apa bentuk penghianatannya? Yakni menerapkan upah murah, padahal diluar negeri itu tidak berlaku,” katanya.
Selain menolak kenaikan harga bbm dan menolak praktek upah murah, buruh juga mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak (outsourching) yang masih berlaku hari ini. 
Selain itu, mendesak pemprov Sumut untuk segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebesar Rp1.625.000 menjadi Rp2,2 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Buruh Di Sumut Tegaskan Tolak Kenaikan Harga BBM

Medan, Aktual.co — Ribuan buruh yang mengatasnamakan Koalisi Buruh Sumut (KBS) menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara di jalan Diponegoro, Medan, Rabu (10/12).
Dalam pernyataan sikapnya, buruh menegaskan tetap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dengan tegas buruh menolak kenaikan harga BBM,” ujar orator aksi, Eben dari GSBI.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi itu ditengarai arogansi dan intervensi asing. 
“Dengan kekuasaannya (Jokowi-JK) menaikkan harga BBM, tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, inflasi, harga kebutuhan naik. Gas sudah menyentuh Rp24 ribu, beras dan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Sementara itu, ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih menegaskan, pemerintah Jokowi-JK telah mengkhianati rakyat. Penghianatan itu adalah dengan diterapkannya upah murah terhadap buruh.
“Apa bentuk penghianatannya? Yakni menerapkan upah murah, padahal diluar negeri itu tidak berlaku,” katanya.
Selain menolak kenaikan harga bbm dan menolak praktek upah murah, buruh juga mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak (outsourching) yang masih berlaku hari ini. 
Selain itu, mendesak pemprov Sumut untuk segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebesar Rp1.625.000 menjadi Rp2,2 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Bus Hibah Tahir Akan Digunakan di Kebijakan Pelarangan Motor

Jakarta, Aktual.co —Lima bus tingkat merk Mercedes Benz yang dihibahkan Tahir Foundation akan dioperasikan di sepanjang jalan yang diujicoba kebijakan pelarangan motor. Yakni sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.
“Untuk sementara ini busnya akan difungsikan untuk mengangkut pemotor dari Bundaran HI, Thamrin, Medan Merdeka Barat melewati Jalan Majapahit dan Harmoni,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, saat ditemui di Lapangan Silang Barat Daya Monumen Nasional, Rabu (10/12).
Bus tingkat gratis itu nantinya akan dioperasikan oleh supir Transjakarta. Namun pengoperasiannya berbeda. Bus akan menaikkan dan menurunkan penumpang di halte regular, bukan halte Transjakarta.
“Bus-bus ini tidak berhenti di sembarang tempat, berhenti di halte reguler. Sementara dioperasikan hanya untuk mengakomodasi kebutuhan para pemotor,” ujarnya.
Sementara itu, kata Akbar, jelang uji coba kebijakan pelarangan sepeda motor tanggal 17 Desember nanti, Dishub DKI bersama Polda Metro Jaya sedang menyosialisasikan kepada pemilik gedung lewat surat edaran.
Rambu-rambu lalu lintas juga dipasang untuk menunjang realisasi kebijakan. Penambahan petugas di jalur alternatif yang disediakan bagi pengendara motor juga akan dilakukan. Untuk mengantisipasi adanya kepadatan lalu lintas di jalur belakang penerapan pelarangan motor. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain