28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40981

Inilah Empat Syarat Investor Kilang KPS

Jakarta, Aktual.co —  Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, investor kilang BBM dengan skema kemitraan pemerintah dan swasta atau KPS mesti memiliki empat syarat.

“Pertama, investor tersebut harus membawa atau berteknologi tinggi, lalu memiliki kejelasan pasokan ‘crude’, memproduksi petrokimia dan terakhir memiliki sumber daya manusia yang profesional,” ujar Wagimin dalam laman resmi Migas dikutip Aktual, Selasa(9/12).

Pemerintah sudah melakukan studi kelayakan dan konfigurasi kilang KPS tersebut. Selain itu, pemerintah telah melakukan konsultasi pasar di Singapura pada Februari 2014 untuk menjaring investor. Pemerintah juga telah melakukan kajian teknis dan sosial ekonomi pembangunan kilang minyak skema KPS itu.

Naryanto juga mengatakan, dalam skema kilang KPS tersebut, investor akan bermitra dengan PT Pertamina (Persero).

Pemerintah, tambahnya, akan memberi kemudahan perizinan, insentif, menyediakan lahan, dan memfasilitasi investor yang akan menjadi mitra Pertamina.

Sementara, lanjutnya, Pertamina akan menjadi pembeli siaga (offtaker) produk kilang yang direncanakan berkapasitas 300.000 barel “crude” per hari.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 500 ha di Bontang, Kalimantan Timur sebagai bakal lokasi kilang.

Namun, lanjutnya, pemerintah mempersilakan Pertamina membangun kilang di daerah lain yang memungkinkan.

Awalnya, pemerintah berkeinginan membangun sendiri kilang dengan dana APBN. Namun, akhirnya diputuskan menggandeng investor swasta dengan skema KPS.

Saat ini, Indonesia mengalami defisit BBM sebesar 608.000 barel per hari. Dari kapasitas kilang sebesar 1,1 juta barel per hari, produksi BBM hanya 649.000 barel per hari. Sementara, kebutuhan BBM 1,257 juta barel per hari.

Pada 2015, kapasitas kilang tetap 1,1 juta barel per hari dengan produksi BBM 719.000 barel per hari.

Dengan kebutuhan BBM diperkirakan naik menjadi 1,359 juta barel per hari, maka terjadi defisit bertambah 640.000 barel per hari.

Lalu, pada 2025, konsumsi BBM diperkirakan sudah menembus dua juta barel per hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Inilah Empat Syarat Investor Kilang KPS

Jakarta, Aktual.co —  Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, investor kilang BBM dengan skema kemitraan pemerintah dan swasta atau KPS mesti memiliki empat syarat.

“Pertama, investor tersebut harus membawa atau berteknologi tinggi, lalu memiliki kejelasan pasokan ‘crude’, memproduksi petrokimia dan terakhir memiliki sumber daya manusia yang profesional,” ujar Wagimin dalam laman resmi Migas dikutip Aktual, Selasa(9/12).

Pemerintah sudah melakukan studi kelayakan dan konfigurasi kilang KPS tersebut. Selain itu, pemerintah telah melakukan konsultasi pasar di Singapura pada Februari 2014 untuk menjaring investor. Pemerintah juga telah melakukan kajian teknis dan sosial ekonomi pembangunan kilang minyak skema KPS itu.

Naryanto juga mengatakan, dalam skema kilang KPS tersebut, investor akan bermitra dengan PT Pertamina (Persero).

Pemerintah, tambahnya, akan memberi kemudahan perizinan, insentif, menyediakan lahan, dan memfasilitasi investor yang akan menjadi mitra Pertamina.

Sementara, lanjutnya, Pertamina akan menjadi pembeli siaga (offtaker) produk kilang yang direncanakan berkapasitas 300.000 barel “crude” per hari.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 500 ha di Bontang, Kalimantan Timur sebagai bakal lokasi kilang.

Namun, lanjutnya, pemerintah mempersilakan Pertamina membangun kilang di daerah lain yang memungkinkan.

Awalnya, pemerintah berkeinginan membangun sendiri kilang dengan dana APBN. Namun, akhirnya diputuskan menggandeng investor swasta dengan skema KPS.

Saat ini, Indonesia mengalami defisit BBM sebesar 608.000 barel per hari. Dari kapasitas kilang sebesar 1,1 juta barel per hari, produksi BBM hanya 649.000 barel per hari. Sementara, kebutuhan BBM 1,257 juta barel per hari.

Pada 2015, kapasitas kilang tetap 1,1 juta barel per hari dengan produksi BBM 719.000 barel per hari.

Dengan kebutuhan BBM diperkirakan naik menjadi 1,359 juta barel per hari, maka terjadi defisit bertambah 640.000 barel per hari.

Lalu, pada 2025, konsumsi BBM diperkirakan sudah menembus dua juta barel per hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BEM UI: Transparansi Pemerintah Jokowi Belum Jelas, Mirip SBY

Jakarta, Aktual.co —Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia siang nanti akan menggelar aksi memperingati Hari Anti Korupsi yang diperingati tiap 9 Desember.
Aksi akan digelar di depan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, sekitar pukul 13.00Wib.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI, Grady Nagara saat dihubungi mengatakan kalau aksi nanti bakal diisi dengan bagi-bagi flyer dan aksi teatrikal.
Dijelaskannya, BEM UI melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan atas masih tingginya korupsi di Indonesia.
“Dari versi Transparency International, Indonesia itu ada di peringkat 109 dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34. Menurut kami itu memprihatinkan,” ujarnya, kepada Aktual.co, Selasa (9/12).
Karena itu, ujarnya, pemerintahan yang baru harus bisa lebih tegas dalam memberantas koruptor. Terkait masih banyaknya kasus yang belum ditindaklanjuti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dia pun menyayangkan.
“Meskipun kita mengapresiasi keberadaan KPK, tapi kami mengevaluasi KPK yang masih belum bisa menyeluruh memburu koruptor secara holistik,”  ucap dia.
BEM UI juga menyoroti tentang korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Jokowi. 
“Kita masih apresiasi dibentuknya tim  (Reformasi Tata Kelola Migas) pimpinan Faisal Basri untuk memberantas keberadaan mafia migas. Kita tentu mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ujar mahasiswa jurusan Ilmu Politik UI itu.
Diakuinya, BEM UI sebenarnya juga sudah menyerahkan semacam kontrak politik kepada pasangan Jokowi -JK dan pasangan Prabowo-Hatta saat Pemilu Presiden lalu. Di mana salah satunya ada poin pemberantasan korupsi.
“Poinnya tidak hanya menindak tegas pelaku korupsi. Tapi juga menuntut transparansi pemerintahan. Itu poin yang harus dilakukan,” ujarnya.
Namun saat ditanya mengenai transparansi di pemerintahan saat ini, Grady menilai belum melihat ada upaya yang signifikan untuk melakukan terobosan transparansi. Malah menurutnya apa yang dilakukan Jokowi masih tak berbeda dengan yang dilakukan Pemerintahan SBY.
“Belum melihat ada terobosan yang baru soal transparansi. Belum ada dan belum melihat, sejauh ini masih sama dengan SBY.”

Artikel ini ditulis oleh:

BEM UI: Transparansi Pemerintah Jokowi Belum Jelas, Mirip SBY

Jakarta, Aktual.co —Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia siang nanti akan menggelar aksi memperingati Hari Anti Korupsi yang diperingati tiap 9 Desember.
Aksi akan digelar di depan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, sekitar pukul 13.00Wib.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI, Grady Nagara saat dihubungi mengatakan kalau aksi nanti bakal diisi dengan bagi-bagi flyer dan aksi teatrikal.
Dijelaskannya, BEM UI melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan atas masih tingginya korupsi di Indonesia.
“Dari versi Transparency International, Indonesia itu ada di peringkat 109 dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34. Menurut kami itu memprihatinkan,” ujarnya, kepada Aktual.co, Selasa (9/12).
Karena itu, ujarnya, pemerintahan yang baru harus bisa lebih tegas dalam memberantas koruptor. Terkait masih banyaknya kasus yang belum ditindaklanjuti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dia pun menyayangkan.
“Meskipun kita mengapresiasi keberadaan KPK, tapi kami mengevaluasi KPK yang masih belum bisa menyeluruh memburu koruptor secara holistik,”  ucap dia.
BEM UI juga menyoroti tentang korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Jokowi. 
“Kita masih apresiasi dibentuknya tim  (Reformasi Tata Kelola Migas) pimpinan Faisal Basri untuk memberantas keberadaan mafia migas. Kita tentu mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ujar mahasiswa jurusan Ilmu Politik UI itu.
Diakuinya, BEM UI sebenarnya juga sudah menyerahkan semacam kontrak politik kepada pasangan Jokowi -JK dan pasangan Prabowo-Hatta saat Pemilu Presiden lalu. Di mana salah satunya ada poin pemberantasan korupsi.
“Poinnya tidak hanya menindak tegas pelaku korupsi. Tapi juga menuntut transparansi pemerintahan. Itu poin yang harus dilakukan,” ujarnya.
Namun saat ditanya mengenai transparansi di pemerintahan saat ini, Grady menilai belum melihat ada upaya yang signifikan untuk melakukan terobosan transparansi. Malah menurutnya apa yang dilakukan Jokowi masih tak berbeda dengan yang dilakukan Pemerintahan SBY.
“Belum melihat ada terobosan yang baru soal transparansi. Belum ada dan belum melihat, sejauh ini masih sama dengan SBY.”

Artikel ini ditulis oleh:

WKSI: IHSG Berpotensi Melanjutkan Pelemahannya

Jakarta, Aktual.co — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin (8/12) melaju tidak sesuai yang diharapkan. Meskipun, pergerakan positif dialami bursa saham AS dan Eropa dan memberikan imbas yang baik pada laju bursa saham Asia.

Kepala Riset dari Woori Korindo Securities Indoensia (WKSI), Reza Priyambada mengatakan keinginan untuk profit taking membuat laju IHSG kembali tertekan. Selain itu,

Meski laju bursa saham AS dan Eropa bergerak positif dan memberikan imbas yang baik pada laju bursa saham Asia namun, tampaknya IHSG tidak merasakan imbas tersebut.

Keinginan untuk profit taking dengan memanfaatkan masih berlangsungnya tren penguatan IHSG membuat laju IHSG kembali tertekan. Selain itu, maraknya pemberitaan dipangkasnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan neraca perdagagan oleh World Bank (WB) semakin melemahkan laju IHSG.

“Dipangkasnya proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh World Bank (WB) dimana untuk tahun 2015 hanya akan di level 5,2% dari perkiraan sebelumnya 5,6%. Tidak hanya memangkas pertumbuhan ekonomi, WB juga tidak tanggung-tanggung turut memangkas pertumbuhan kredit dan laju neraca perdagangan,” tulis Reza dalam risetnya,

Pada perdagangan Selasa (9/12) IHSG diperkirakan berada pada rentang support 5.100-5.115 dan resisten 5.155-5.164. Selain masih adanya aksi profit taking, berita dari WB tersebut kemungkinan masih akan berimbas pada pergerakan IHSG selanjutnya.

“Jika volume beli kurang mendukung maka dimungkinkan laju IHSG masih akan melanjutkan pelemahannya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

WKSI: IHSG Berpotensi Melanjutkan Pelemahannya

Jakarta, Aktual.co — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin (8/12) melaju tidak sesuai yang diharapkan. Meskipun, pergerakan positif dialami bursa saham AS dan Eropa dan memberikan imbas yang baik pada laju bursa saham Asia.

Kepala Riset dari Woori Korindo Securities Indoensia (WKSI), Reza Priyambada mengatakan keinginan untuk profit taking membuat laju IHSG kembali tertekan. Selain itu,

Meski laju bursa saham AS dan Eropa bergerak positif dan memberikan imbas yang baik pada laju bursa saham Asia namun, tampaknya IHSG tidak merasakan imbas tersebut.

Keinginan untuk profit taking dengan memanfaatkan masih berlangsungnya tren penguatan IHSG membuat laju IHSG kembali tertekan. Selain itu, maraknya pemberitaan dipangkasnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan neraca perdagagan oleh World Bank (WB) semakin melemahkan laju IHSG.

“Dipangkasnya proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh World Bank (WB) dimana untuk tahun 2015 hanya akan di level 5,2% dari perkiraan sebelumnya 5,6%. Tidak hanya memangkas pertumbuhan ekonomi, WB juga tidak tanggung-tanggung turut memangkas pertumbuhan kredit dan laju neraca perdagangan,” tulis Reza dalam risetnya,

Pada perdagangan Selasa (9/12) IHSG diperkirakan berada pada rentang support 5.100-5.115 dan resisten 5.155-5.164. Selain masih adanya aksi profit taking, berita dari WB tersebut kemungkinan masih akan berimbas pada pergerakan IHSG selanjutnya.

“Jika volume beli kurang mendukung maka dimungkinkan laju IHSG masih akan melanjutkan pelemahannya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain