18 April 2026
Beranda blog Halaman 410

AS Serang Venezuela, Kemlu RI Pastikan Seluruh WNI Aman

Jakarta, Aktual.com – Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) dini hari, di tengah meningkatnya ketegangan politik antara kedua negara. Menyusul eskalasi tersebut, Pemerintah Indonesia memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela dalam kondisi aman.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas terus memantau secara saksama perkembangan situasi keamanan di Venezuela. Pemantauan dilakukan bersama seluruh perwakilan RI di kawasan Amerika Latin untuk memastikan keselamatan WNI.

“Saat ini, seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip dari akun media sosial X resmi @Kemlu_RI, Sabtu (3/1/2026).

Kemlu RI mengimbau para WNI agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta menjaga komunikasi intensif dengan KBRI Caracas. Pemerintah juga meminta WNI mengikuti arahan otoritas setempat dan menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak eskalasi konflik.

Selain memastikan perlindungan WNI, Indonesia turut menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai. Pemerintah menekankan pentingnya langkah-langkah de-eskalasi, dialog, serta perlindungan terhadap warga sipil.

“Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup pernyataan resmi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer AS telah melakukan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro. Trump menyebut Maduro dan istrinya telah diterbangkan ke luar negeri usai operasi militer tersebut.

“Amerika Serikat telah berhasil melaksanakan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolás Maduro, yang bersama istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut,” tulis Trump melalui media sosial Truth Social, Sabtu (3/1/2026).

Media AS, CBS News, melaporkan penangkapan Maduro dilakukan oleh Pasukan Delta, unit elite militer Amerika Serikat. Sementara Reuters menyebut Trump mengklaim Maduro telah dibawa keluar dari Venezuela. Hingga kini, pemerintah Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi atas klaim tersebut, meski ledakan dilaporkan mengguncang Caracas dan sejumlah wilayah lain.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

AS Serang Venezuela, Trump Klaim Tangkap Presiden Maduro

Jakarta, Aktual.com – Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) dini hari, di tengah meningkatnya ketegangan politik antara kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengklaim operasi tersebut berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan menerbangkannya ke luar negeri. Namun, klaim tersebut hingga kini belum dikonfirmasi secara independen.

Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyatakan Washington telah melakukan “serangan berskala besar” terhadap Venezuela. Ia mengklaim Presiden Maduro dan istrinya ditangkap dalam operasi yang melibatkan militer serta aparat penegak hukum Amerika Serikat.

Sejumlah ledakan dilaporkan mengguncang ibu kota Caracas serta wilayah lain seperti Miranda dan Aragua. Beberapa laporan menyebut fasilitas strategis militer, termasuk kompleks Fort Tiuna, menjadi salah satu titik sasaran serangan. Pemerintah Venezuela menyebut aksi tersebut sebagai agresi militer serius dan menetapkan keadaan darurat nasional.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino López dalam pernyataan video menyerukan pengerahan seluruh kekuatan militer untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai “agresi terburuk” yang pernah dialami Venezuela. Namun, Padrino López tidak mengonfirmasi klaim penangkapan Maduro sebagaimana disampaikan Trump.

Di tingkat internasional, reaksi muncul secara beragam. Kuba dan Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Sejumlah negara lain meminta klarifikasi serta bukti keberadaan dan keselamatan Presiden Maduro, menyusul simpang siur informasi terkait penangkapannya.

Wakil Presiden Venezuela bahkan menuntut “proof of life” untuk memastikan kondisi Maduro di tengah maraknya klaim penahanan oleh pihak AS. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Venezuela belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi penangkapan tersebut.

Media internasional seperti Reuters dan CBS News melaporkan bahwa sejumlah pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengakui keterlibatan militer Amerika dalam operasi tersebut. Namun, detail hukum, mandat internasional, serta dasar otorisasi operasi masih belum dijelaskan secara terbuka.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Lestari Moerdijat: Butuh Upaya Komprehensif dan Berkelanjutan Atasi Kekerasan terhadap Anak

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan sambutan saat acara hadir dalam Musyawarah Ibu Bangsa di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang serius dan memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

“Kekerasan terhadap anak merupakan isu lintas sektor yang sangat terkait dengan sejumlah permasalahan di ranah hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan digital, pembangunan daerah, serta keluarga,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1).

Laporan Analisis Tematik Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 mencatat 50,78% anak usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Hasil survei itu juga mencatat bahwa 70% kekerasan yang dialami anak merupakan kekerasan berulang.

Bahkan, 3,48% anak mengalami tiga bentuk kekerasan sekaligus, mulai dari fisik, emosional, dan seksual.

Menurut Lestari, sejumlah catatan itu memperlihatkan kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut langkah-langkah strategis dari pihak terkait untuk segera mengatasi kendala yang dihadapi.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai, beragamnya pemicu kekerasan terhadap anak menyebabkan pencegahan dan penanganan kekerasan terjadap anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, dapat mengedepankan berbagai upaya pencegahan dan perlindungan anak yang berkelanjutan di lingkungannya masing-masing.

Sehingga, tegas Rerie, semua pihak mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, demi lahirnya generasi penerus yang berdaya saing di masa depan. ***

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Sekolah Negarawan Menggelar Doa Tahlukah untuk Stabilitas dan Keselamatan Negara

Malang, aktual.com — Sekolah Negarawan menggelar pembacaan Doa Tahlukah sebagai ikhtiar spiritual untuk mendoakan stabilitas dan keselamatan negara, Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai di Kota Malang, Jawa Timur.

Acara tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, pegiat kebangsaan, tokoh masyarakat, hingga warga yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan dan tata kelola negara. Pembacaan doa dilakukan secara khidmat dan sederhana, tanpa atribut politik praktis, dalam suasana reflektif dan penuh keheningan.

Penyelenggara menjelaskan bahwa Doa Tahlukah dimaknai sebagai doa permohonan kepada Tuhan agar bangsa dan negara dijauhkan dari kerusakan sistemik, penyelewengan kekuasaan, serta praktik hukum yang mengabaikan rasa keadilan. Doa ini juga dipahami sebagai bentuk kepasrahan total kepada keadilan ilahi, ketika berbagai persoalan kebangsaan dinilai semakin kompleks dan sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis.

“Doa Tahlukah bukan doa kebencian, apalagi seruan kekerasan. Ini adalah doa penyerahan diri kepada Tuhan agar kebatilan dan ketidakadilan tidak terus merusak kehidupan bernegara, serta agar keselamatan bangsa tetap terjaga,” ujar salah satu perwakilan Sekolah Negarawan dalam pengantar acara.

Menurut panitia, pembacaan doa ini juga dilatarbelakangi oleh kegelisahan publik terhadap berbagai persoalan hukum dan pemerintahan yang kerap menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Kondisi tersebut, jika dibiarkan, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan melemahkan legitimasi institusi negara.

Sekolah Negarawan menegaskan bahwa kegiatan ini tidak ditujukan untuk menyerang pihak atau kelompok tertentu, melainkan sebagai ajakan refleksi bersama agar penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum tetap berpijak pada keadilan substantif, etika publik, dan kemanusiaan.

Selain pembacaan doa, acara juga diisi dengan refleksi singkat mengenai pentingnya menjaga akal sehat, integritas, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta diajak untuk tetap menyampaikan kritik dan aspirasi melalui cara-cara konstitusional, damai, dan bermartabat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan harapan agar masyarakat sipil terus berperan aktif menjaga nilai keadilan, kejujuran, serta persatuan sebagai fondasi utama stabilitas dan keselamatan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Politik Malaysia Menghangat di 2026, Anwar Ibrahim: Pemerintahan Tetap Kokoh

Anwar Ibrahim (kiri) dan Ahmad Zahid Hamidi (kanan). Foto; (Ist)

Kuala Lumpur Aktual.com – Situasi politik Malaysia kian menghangat pada awal 2026. Kondisi ini antara lain dipicu oleh putusan Pengadilan Tinggi Malaysia dalam kasus rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Berdasarkan penelusuran ANTARA di Kuala Lumpur, putusan pengadilan tersebut memicu gejolak internal di Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), partai tertua di Malaysia yang pernah dipimpin Najib Razak.

Sejumlah tokoh UMNO mendesak para petinggi partai untuk mengkaji ulang koalisi UMNO dengan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Sebagaimana diketahui, Najib Razak menjalani hukuman enam tahun penjara di Penjara Kajang atas kasus penyalahgunaan kekuasaan dan rasuah terkait SRC International Sdn Bhd.

Najib gagal memperoleh persetujuan pengadilan untuk menjalani tahanan rumah sebagaimana disebut dalam titah adendum atau perintah tambahan Raja Malaysia ke-16, karena titah tersebut tidak disampaikan dalam forum resmi Dewan Pengampunan dan dinilai tidak sesuai prosedur.

Selain itu, Najib juga menerima tambahan hukuman akumulatif 15 tahun penjara dalam kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dengan total 25 dakwaan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Sejumlah tokoh UMNO menilai pemerintahan Anwar Ibrahim tidak mampu mendorong pelaksanaan titah adendum raja terkait status tahanan rumah Najib.

Di sisi lain, salah satu tokoh partai pendukung Anwar Ibrahim dari Partai Aksi Demokratik (DAP), Yeo Bee Yin, turut memperkeruh situasi setelah mengunggah pernyataan kontroversial di media sosial Facebook terkait putusan terhadap Najib.

Dalam unggahan tersebut, Yeo Bee Yin menilai kegagalan Najib memperoleh status tahanan rumah sebagai hal yang patut dirayakan.

Pernyataan itu memicu kemarahan tokoh-tokoh UMNO, baik di tingkat pimpinan maupun akar rumput, yang menilai Yeo Bee Yin tidak memiliki sensitivitas terhadap isu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Malaysia.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah tokoh UMNO kembali mendesak pimpinan partai untuk meninjau ulang posisi UMNO dalam koalisi pemerintahan Anwar Ibrahim.

Pembentukan Muafakat Nasional

Pemerintahan MADANI yang dipimpin Anwar Ibrahim terdiri atas sejumlah koalisi partai, antara lain Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim dari Partai Keadilan Rakyat, Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Gabungan Partai Sarawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Partai Warisan, Partai Bangsa Malaysia, serta Partai Demokratik Masyarakat Sejahtera (KDM).

Di tengah polemik putusan kasus Najib Razak, muncul kembali wacana agar UMNO menghidupkan koalisi lamanya dengan Partai Islam se-Malaysia (PAS) dalam wadah Muafakat Nasional (MN).

Saat ini, UMNO memimpin koalisi Barisan Nasional yang menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Anwar Ibrahim.

Sementara itu, PAS tergabung dalam koalisi Perikatan Nasional (PN) bersama Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN), yang merupakan oposisi terbesar pemerintah.

Jika koalisi Muafakat Nasional kembali terbentuk, konstelasi politik Malaysia diperkirakan akan berubah signifikan, karena UMNO berpotensi menarik diri dari koalisi BN yang mendukung pemerintahan Anwar Ibrahim.

Menanggapi wacana tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan dinamika di luar koalisi pemerintahan tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan MADANI.

“Saya ditanya mengenai isu pembentukan kembali Muafakat Nasional yang dikabarkan muncul akibat perseteruan internal antara PAS dan BERSATU. Saya tegaskan isu itu tidak berdampak pada pemerintahan yang saat ini kokoh dan stabil,” ujar Anwar dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Jumat (2/1/2026).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Presiden UMNO sekaligus Ketua Koalisi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi pada awal Desember 2025 menyatakan partainya tetap setia mendukung pemerintahan MADANI yang dipimpin Anwar Ibrahim.

Ahmad Zahid Hamidi, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, menegaskan UMNO akan tetap berada dalam koalisi hingga Pemilihan Raya Umum ke-16 Malaysia pada 2027.

Isu koalisi partai politik diperkirakan akan terus menjadi fokus utama pemberitaan politik media arus utama Malaysia dalam waktu mendatang.

Meski suhu politik Negeri Jiran menghangat, pemerintahan Anwar Ibrahim hingga kini terpantau tetap berjalan stabil dan efektif.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain