Ketum PDIP Tak Akan Intervensi Partai Lain, Termasuk Golkar

8 Desember 2014, 16:57

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri akan belajar dari pengalaman masa lalu, selalu diintervensi oleh Orde Baru.
Pengalaman pahit itu, menurut Wakil Ketua Umum Golkar, Ade Komaruddin, tidak akan dilakukan oleh Megawati untuk mengintervensi kadernya, dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap partai politik lain.
“Mbak Mega pasti mendukung Golkar Munas Bali,” kata Ade Komaruddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Sebagai Ketua Umum paling senior di Indonesia, Megawati telah mengalami pahit getirnya memimpin partai. Mega misalnya, kata Ketua Fraksi Golkar itu, pernah merasakan sakitnya diintervensi oleh pemerintah Orde Baru saat ia terpilih menjadi ketua umum PDIP dalam kongres Medan 1993.
“Beliau sudah merasakan pahitnya memimpin partai. Jadi saya pikir, Mbak Mega tidak akan melakukan hal yang sama kepada partai lain.” ujar Ade.
Optimisme Ketua Fraksi Golkar itu, menambahkan, Golkar tidak memiliki konflik dengan Megawati maupun dengan PDIP. Golkar bahkan turut berperan mengantarkan Megawati sebagai presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lewat Sidang Istimewa MPR.
“Kami tidak pernah mengerjai beliau (Mega). Bahkan kita yang mendorong dia menjadi presiden,” katanya.
Ade menilai Munas IX di Ancol bersifat ilegal. Sebab munas tersebut tidak diikuti oleh pemilik suara sah yang berasal dari unsur pimpinan DPD I provinsi, DPD II kabupaten/kota, dan ormas sayap partai pendiri serta yang didirikan. “Semua dokumen kita (munas Bali) bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ade.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Ketum PDIP Tak Akan Intervensi Partai Lain, Termasuk Golkar

8 Desember 2014, 16:57

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri akan belajar dari pengalaman masa lalu, selalu diintervensi oleh Orde Baru.
Pengalaman pahit itu, menurut Wakil Ketua Umum Golkar, Ade Komaruddin, tidak akan dilakukan oleh Megawati untuk mengintervensi kadernya, dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap partai politik lain.
“Mbak Mega pasti mendukung Golkar Munas Bali,” kata Ade Komaruddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Sebagai Ketua Umum paling senior di Indonesia, Megawati telah mengalami pahit getirnya memimpin partai. Mega misalnya, kata Ketua Fraksi Golkar itu, pernah merasakan sakitnya diintervensi oleh pemerintah Orde Baru saat ia terpilih menjadi ketua umum PDIP dalam kongres Medan 1993.
“Beliau sudah merasakan pahitnya memimpin partai. Jadi saya pikir, Mbak Mega tidak akan melakukan hal yang sama kepada partai lain.” ujar Ade.
Optimisme Ketua Fraksi Golkar itu, menambahkan, Golkar tidak memiliki konflik dengan Megawati maupun dengan PDIP. Golkar bahkan turut berperan mengantarkan Megawati sebagai presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lewat Sidang Istimewa MPR.
“Kami tidak pernah mengerjai beliau (Mega). Bahkan kita yang mendorong dia menjadi presiden,” katanya.
Ade menilai Munas IX di Ancol bersifat ilegal. Sebab munas tersebut tidak diikuti oleh pemilik suara sah yang berasal dari unsur pimpinan DPD I provinsi, DPD II kabupaten/kota, dan ormas sayap partai pendiri serta yang didirikan. “Semua dokumen kita (munas Bali) bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ade.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri Kemaritiman Bantah Pemerintah Impor Kapal dari Tiongkok

8 Desember 2014, 16:52

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo membantah pengadaan impor kapal dari Tiongkok. Hal itu disampaikan usai acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diadakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Ngga ada itu, ngga ada (impor kapal Tiongkok),” ujar Menteri Indroyono di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut ketika ditanyakan bahwa pihak Kadin telah mengakui pengadaan impor kapal yang mulai diberlakukan pada Januari 2015, Indroyono kembali membantahnya.

“Ngga ada itu. Itu tahun 2013 mungkin, untuk saat ini ngga ada,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Indonesia pada tanggal 9 November yang lalu melakukan MoU terkait impor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal. Rencananya, kapal tersebut akan digunakan untuk pengadaan tol laut sesuai visi dan misi Presiden Jokowi-JK.

“Impor kapal tersebut dilaksanakan mulai Januari 2015. Harapannya, ini bisa memajukkan industri galangan kapal di dalam negeri,” ujar Wakil Ketua Kadian Bidang IT, Komunikasi, dan Jaringan, Didie Soewondho.

Selain itu, Didie juga mengatakan bahwa pengadaan impor kapal tersebut dilakukan karena Indonesia belum mampu membiayai pendanaannya yang sebesar USD5,15 miliar.

“Kita impor 500 kapal dari Tiongkok itu karena ada investornya darisana. Indonesia belum mampu pendanaannya sebesar USD5,15 miliar. Ini kan utang, dan utang itu harus ada nilai ekonomisnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka