Jakarta, Aktual.co — Tersangka korupsi kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan, Annas Maamun, Rabu (17/12) menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberitaan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.
Namun saat tiba di gedung KPK bersama tersangka kasus suap jual beli gas di Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imran, Annas mengaku juga akan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Iya nih, ini berkasnya,” jawab Annas saat ditanya oleh wartawan apakah akan lapor LHKPN.
Diketahui Annas saat ini merupakan Gubernur non-aktif Provinsi Riau, dia diciduk oleh KPK saat melakukan transaksi suap alih fungsi hutan bersama Gulat Manurung.
Sementara Fuad, seperti biasa, tidak pernah mau menjawab sedikitpun pertanyaan wartawan, tidak seperti Annas yang selalu menebar senyum bahkan mengajak pewarta bersalaman, sedangkan Fuad tersenyum pun tidak pernah.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Annas Maamun sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan. Annas disangka ‎sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Fuad ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap jual beli gas alam cair di Bangkalan yang juga diduga melibatkan PT Pertamina EP. Fuad Amin d sebagai penerima dikenakan sangkaan pasal 12 huruf a dan b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wacana Presiden Jokowi untuk kembali memasukan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dalam prolegnas 2015, ditanggapi biasa oleh sejumlah politisi senayan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengatakan pihaknya akan menerima bila benar ada usulan pemerintah terkait hal tersebut. Sebab, keputusan sebagai wakil rakyat tentu tak bisa menafikan aspirasi rakyat Indonesia.
“Ya kita sama-sama ketahui bahwa RUU Kamnas (ketika itu) ditolak menyusul suasana hati msayarakat yang tidak menghendaki UU itu, tetapi itu periode lalu, tetapi pemerintah sekarang merasa itu perlu. Karena itu, usul pemerintah kita terima untuk masuk prolegnas,” ucap dia, di komplek parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut dia, secara konstitusi sebuah rancangan undang-undang (RUU) itu bisa diajukan oleh pemerintah maupun DPR RI. Kendati demikian, sambung Ketua DPP Golkar versi Munas IX Bali itu menegaskan, semua harus melihat reaksi rakyat terhadap ketentuan tersebut.
“Konstitusi itu kan RUU bisa diusulkan pemerintah dan DPR, kita terima aja dahulu, bahas kita lihat reaksi masyarakat seperti apa,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wacana Presiden Jokowi untuk kembali memasukan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dalam prolegnas 2015, ditanggapi biasa oleh sejumlah politisi senayan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengatakan pihaknya akan menerima bila benar ada usulan pemerintah terkait hal tersebut. Sebab, keputusan sebagai wakil rakyat tentu tak bisa menafikan aspirasi rakyat Indonesia.
“Ya kita sama-sama ketahui bahwa RUU Kamnas (ketika itu) ditolak menyusul suasana hati msayarakat yang tidak menghendaki UU itu, tetapi itu periode lalu, tetapi pemerintah sekarang merasa itu perlu. Karena itu, usul pemerintah kita terima untuk masuk prolegnas,” ucap dia, di komplek parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut dia, secara konstitusi sebuah rancangan undang-undang (RUU) itu bisa diajukan oleh pemerintah maupun DPR RI. Kendati demikian, sambung Ketua DPP Golkar versi Munas IX Bali itu menegaskan, semua harus melihat reaksi rakyat terhadap ketentuan tersebut.
“Konstitusi itu kan RUU bisa diusulkan pemerintah dan DPR, kita terima aja dahulu, bahas kita lihat reaksi masyarakat seperti apa,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang