Jakarta, Aktual.co — Pascapemeriksaan Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi terkait kasus dugaan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seakan membuka jalan penyelesaian kasus tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa mengatkan, KPK harus cepat dalam menangani kasus tersebut hingga tuntas sesuai dengan janji yang dilontarkan oleh Ketua KPK Abraham Samad.
“KPK harus cepat dalam menangani kasus ini, karena ini sama dengan kasus pelanggaran HAM. Jangan hanya century saja yang dikejar, kejar semua kasus yang merugikan keuangan negara ini baru KPK,” kata Desmon sembari mengacungkan jempolnya kepada wartawan, usai menjadi pembicara dalam diskusi, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/12).
Lebih lanjut, Ketua DPP Gerindra itu juga mengatakan bahwa KPK harus memperjelas duduk perkara kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53,4 triliun.
“Kita dukung agar kejahatan pengemplangan uang rakyat dalam kasus BLBI ini semakin jelas, dan semua harus diperjelas,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun enggan menanggapi wacana Presiden Jokowi memasukan kembali RUU Kamnas dalam prolegnas 2015 nanti.
Ia hanya mau menanggapi perihal pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian. Jadi bukan lagi langsung di bawah presiden.
“Saya setuju keinginan pemerintah untuk membuat demokrasi kita lebih kuat, dengan sistem demokrasi sipil kita lebih kuat adalah polisi di bawah kementerian,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12).
Ia berpandangan, dengan belum menempatkan Polri di bawah kementerian, adalah salah satu proses reformasi yang selesai.
“Sehingga saya setuju, karena itu adalah amanat reformasi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun enggan menanggapi wacana Presiden Jokowi memasukan kembali RUU Kamnas dalam prolegnas 2015 nanti.
Ia hanya mau menanggapi perihal pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian. Jadi bukan lagi langsung di bawah presiden.
“Saya setuju keinginan pemerintah untuk membuat demokrasi kita lebih kuat, dengan sistem demokrasi sipil kita lebih kuat adalah polisi di bawah kementerian,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12).
Ia berpandangan, dengan belum menempatkan Polri di bawah kementerian, adalah salah satu proses reformasi yang selesai.
“Sehingga saya setuju, karena itu adalah amanat reformasi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih menuggu jika dukungan hak interpelasi dari anggota dewan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah Jokowi-JK mencapai 300 dukungan.
Menurut dia, dengan kekuatan dukungan yang melebihi setengah dari jumlah anggota dewan itu, menutup adanya kemungkinan dilakukan voting dalam rapat paripurna masa sidang ke dua nanti.
“Bila mencapai 300 tanda tangan dukungan, maka tidak perlu votting lagi langsung disahkan,” kata Misbakhun kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/12).
Kata dia, untuk fraksi Golkar sudah ada 73 anggota dewan yang mendukung, ditambah, dukungan dari fraksi Gerindra sebanyak 65 anggota, PKS 40 anggota dewan, dan PAN 40. Dalam dukungan ini, PPP juga membubuhkan tujuh tanda tangan anggotanya.
“Bila sudah melebihi 50%+1, jadi tidak perlu divotting langsung disahkan. Kita ingin lebih kuat lagi dalam masa sidang dua diserahkan, hingga saat ini masih nyebar dong (fomulir tanda tangannya),” tandas salah satu inisiator hak interpelasi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih menuggu jika dukungan hak interpelasi dari anggota dewan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah Jokowi-JK mencapai 300 dukungan.
Menurut dia, dengan kekuatan dukungan yang melebihi setengah dari jumlah anggota dewan itu, menutup adanya kemungkinan dilakukan voting dalam rapat paripurna masa sidang ke dua nanti.
“Bila mencapai 300 tanda tangan dukungan, maka tidak perlu votting lagi langsung disahkan,” kata Misbakhun kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/12).
Kata dia, untuk fraksi Golkar sudah ada 73 anggota dewan yang mendukung, ditambah, dukungan dari fraksi Gerindra sebanyak 65 anggota, PKS 40 anggota dewan, dan PAN 40. Dalam dukungan ini, PPP juga membubuhkan tujuh tanda tangan anggotanya.
“Bila sudah melebihi 50%+1, jadi tidak perlu divotting langsung disahkan. Kita ingin lebih kuat lagi dalam masa sidang dua diserahkan, hingga saat ini masih nyebar dong (fomulir tanda tangannya),” tandas salah satu inisiator hak interpelasi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang